SAMARINDA. Guna meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah mendorong pemerintah membuat terobosan baru dalam membuat kebijakan.
Berbagai cara bisa dilakukan dalam meningkatkan pelayan publik, salah satunya dengan melakukan studi komparasi dengan daerah yang lebih maju.
“Tak perlu malu mencontoh pelayanan kesehatan ditempat atau daerah lain, selama tidak menyalahi aturan berbagai upaya perbaikan pelayanan sangat diharapkan oleh masyarakat. Jika bisa membuat terobosan baru tersendiri malah lebih baik lagi,” kata Syarifatul, sapaan akrabnya.
Salah satu contoh peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan memprioritaskan pelayanan kepada warga lanjut usia, anak-anak dan ibu hamil. Penerapan tersebut menurut Syarifatul, bisa dilaksanakan dengan menyediakan layanan khusus bagi tiga kategori tersebut.
“Layanan semacam ini bisa diterapkan melalui Posyandu, Integrasi Layanan Primer (ILP), Edukasi kesehatan, Pelayanan Santun Lanjut Usia, Poliklinik Geriatri Terpadu, hingga sarana dan prasarana ramah lanjut usia,” sebut dia.
Ia mengaku berempati dengan lansia, ibu hamil dan anak-anak yang harus mengantre lama bersama pasien umum lain jika dirumah sakit. Belum lagi jika ditambah dengan proses administrasi yang cukup banyak.
“Sehingga penerapan layanan khusus merupakan solusi agar meringankan dan memudahkan lansia, anak-anak dan ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” bebernya.
Politikus perempuan ini juga menambahkan, terkait pelayanan khusus, dirinya menyarankan agar mencontoh beberapa pelayanan yang telah melaksanakan lebih dulu. “Dengan begitu dapat dipelajari pula seperti apa standar operasionalnya serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi, sehingga dapat diantisipasi,” jelas Politisi Golkar ini. (adv/hms6)
Melalui Terobosan Baru, Tingkatan Pelayanan Kesehatan di Kaltim
6 Desember 2024
Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya’diah
TULIS KOMENTAR ANDA
-thumb.jpg)
Berita Utama
Empat Muatan Lokal Program Kerja DPRD Jabar Pertimbangkan Diadopsi di Kaltim
admin
30 Januari 2025
0
Pansus Renja DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Rombongan dipimpin Wakil Ketua Pansus Renja Darlis Pattolongi dan anggota pansus Abdurrahman KA, dan diterima Plh Sekwan Jawa Barat, Kabag Persidangan dan Per UU Lis Rostiasih.
Darlis Pattolongi menjelaskan pansus Renja mendapatkan beberapa gambaran yang dinilai penting untuk dapat diadopsi yakni berkaitan dengan muatan lokal. Terdapat empat muatan lokal di DPRD Jawa Barat yang bernama citra bakti, adi karya, Parlemen mengabdi dan hearing atau dialog. "Menjadi pertimbangan juga untuk memunculkan agar di Kaltim memunculkan muatan-muatan lokal yang bersifat melakukan pengayaan kinerja DPRD Kaltim kedepan, tentu saja tidak mengadopsi begitu saja tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah Kaltim, bagaimana masyarakatnya, demografi dan jumlah penduduknya. Misalnya seperti Jawa Barat APBDnya Rp 31 triliun dengan 24 kabupaten/kota dan 50 juta penduduk, sedangkan APBD Kaltim Rp 21 triliun dan 10 kabupaten/kota dengan 3,5 juta penduduk. Jadi secara rasio Kaltim lebih besar, walaupun jumlah APBDnya lebih kecil tetapi jumlah daerah dan penduduknya lebih sedikit,"jelasnya.
Ia mencontohkan adapun citra bakti ialah komunikasi setiap anggota terhadap seluruh perangkat daerah se-Jawa Barat. "Kalau reses kan itu komunikasi antara DPRD dengan konstituen atau masyarakat, kalau citra bakti komunikasi antara anggota DPRD dengan perangkat daerah. Jadi berimbang satu sisi aspirasi masyarakat didengar anggota dewan dan dilain sisi juga mendengarkan orientasi perangkat daerah jadi bisa sejalan," ucap Darlis.
Politikus PAN itu menambahkan Adi Karya itu merupakan publikasi setiap bulan kerja-kerja anggota dewan sehingga menjadi motivasi atau stimulan bagi masing-masing anggota dewan. "Kalau anggota dewannya pasif apa yang dipublikasikan. Jadi ini juga motivasi bagi anggota dewan untuk menunjukkan kinerjanya,"tegasnya.
Sedangkan hearing atau dialog merupakan kegiatan berbasis AKD seperti BK, Bapemperda, komisi, dan lainnya itu membuat kegiatan tiap bulan berupa dialog dengan kelompok-kelompok. Untuk Parlemen mengabdi dilakukan sekali dalam setahun dengan melibatkan publik dalam mengisi hari lahir pancasila dengan ide-ide kreatif seperti lomba-lomba. Jadi tiap provinsi ada muatan lokalnya masing-masing, dan ditegaskan Darlis bahwa tidak semua muatan lokal dapat diadopsi di Kaltim akan tetapi perlu dilakukan diskusi dan kajian untuk dinilai layak atau tidak diterapkan. (Hms7)