Makmur Hadiri Rapat Bersama Wakil Presiden RI

Rabu, 3 November 2021 50
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menghadiri Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (2/11).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri rapat Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim dan Bupati/Walikota se-Kaltim di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (2/11).

Memimpin Rapat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, dan jajaran Forkopimda Kaltim, serta Bupati/Walikota se-Kaltim.

Tiga hal penting yang menjadi agenda utama dalam rapat tersebut,  adalah tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, pemberdayaan ekonomi, penanggulangan dan penanganan Covid-19. Dan menjadi salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi dalam optimalisasi kinerja pemerintahan serta memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang prima. "Saya mendapatkan mandat dari Presiden untuk mengawal tercapainya target pemerintahan di bidang reformasi birokrasi," ujar  Ma'ruf Amin.

Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi ujung dari keberhasilan penyelenggaraan reformasi birokrasi yang diwujudkan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam memantapkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan Presiden agar tercipta aparatur yang mempermudah pelayanan, mempercepat dan murah dengan terbentuknya mall pelayanan publik (MPP) di setiap kabupaten/kota. "Sehingga pelayanan kita berjalan baik dan tidak berliku-liku, serta terhindar dari pungli," tandasnya.

Ditemui usai acara, Makmur HAPK menyampaikan apresiasi atas rangkaian  kunjungan Wakil Presiden ke Benua Etam. Dengan harapan semoga kunjungan ini bisa memberikan masukan bagi kemajuan pembangunan Kaltim. “Kita patut bersyukur atas kunjungan Wapres ini, karena dengan kunjungan ini beliau dapat melihat langsung hasil pembangunan dan kondisi daerah di Kaltim serta geliat pelaku UMKM di Kaltim,” tutup Makmur. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)