Makmur Hadiri HUT Bhayangkara ke – 75 di Polda Kaltim

Senin, 5 Juli 2021 123
peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke - 75 Bhayangkara di Gedung  Mahakam Polda Kaltim, Kamis (1/6) lalu
BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK turut menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke - 75 Bhayangkara di Gedung  Mahakam Polda Kaltim, Kamis (1/6) lalu. Pelaksanaan HUT Bhayangkara dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara Jakarta melalui telekonferensi. HUT Bhayangkara kali ini mengusung tema "Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju".

Dalam perayaan tersebut, hadir sebagai tuan rumah Kapolda Kaltim  Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, didampingi Gubernur Kaltim  Isran Noor, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, dan unsur Forkompimda Kaltim.
Selaku pemimpin upacara peringatan HUT Bhayangkara ke – 75, Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja-kerja dan jasa yang disumbangkan jajaran Polri di seluruh wilayah Indonesia. "Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Polri. Saya juga memberikan  apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras Polri dalam penanganan Covid-19, selain melaksanakan tugas pengayoman kepada masyarakat," puji dia.

Pesan lain disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta ini, agar meski fokus bersama TNI dan pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Polri tidak boleh lengah dengan tugas pokoknya untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa bentuk ancaman terhadap negara dengan berbagai cara dan kepentingannya, dewasa ini semakin kompleks.  "Polri harus berpacu dengan iptek agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan," tegas Presiden.

Usai mengikuti upacara, Makmur menyampaikan aprsiasi dengan tema peringatan HUT Bhayangkara tahun ini yang secara khusus fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Apalagi kasus positif Covid-19 di Kaltim terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. "Ini momentum yang tepat untuk terus bersama-sama dan bergandengtangan dalam memerangi pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat. Atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan dirgahayu Polri. Semoga kedepannya semaik baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya singkat. (adv/hms6)
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks