Makmur Hadiri HUT Bhayangkara ke – 75 di Polda Kaltim

Senin, 5 Juli 2021 130
peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke - 75 Bhayangkara di Gedung  Mahakam Polda Kaltim, Kamis (1/6) lalu
BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK turut menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke - 75 Bhayangkara di Gedung  Mahakam Polda Kaltim, Kamis (1/6) lalu. Pelaksanaan HUT Bhayangkara dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara Jakarta melalui telekonferensi. HUT Bhayangkara kali ini mengusung tema "Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju".

Dalam perayaan tersebut, hadir sebagai tuan rumah Kapolda Kaltim  Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, didampingi Gubernur Kaltim  Isran Noor, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, dan unsur Forkompimda Kaltim.
Selaku pemimpin upacara peringatan HUT Bhayangkara ke – 75, Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja-kerja dan jasa yang disumbangkan jajaran Polri di seluruh wilayah Indonesia. "Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Polri. Saya juga memberikan  apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras Polri dalam penanganan Covid-19, selain melaksanakan tugas pengayoman kepada masyarakat," puji dia.

Pesan lain disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta ini, agar meski fokus bersama TNI dan pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Polri tidak boleh lengah dengan tugas pokoknya untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa bentuk ancaman terhadap negara dengan berbagai cara dan kepentingannya, dewasa ini semakin kompleks.  "Polri harus berpacu dengan iptek agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan," tegas Presiden.

Usai mengikuti upacara, Makmur menyampaikan aprsiasi dengan tema peringatan HUT Bhayangkara tahun ini yang secara khusus fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Apalagi kasus positif Covid-19 di Kaltim terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. "Ini momentum yang tepat untuk terus bersama-sama dan bergandengtangan dalam memerangi pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat. Atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan dirgahayu Polri. Semoga kedepannya semaik baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya singkat. (adv/hms6)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)