Makmur Dorong Vaksinasi Hingga Kepedesaan

Senin, 13 September 2021 103
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menghadiri Serbuan Vaksinasi TNI Angkatan Udara (AU) dan Bakti Sosial Berau Coal Sinar Mas untuk Indonesia di Bandara Kalimarau Berau, Sabtu (11/09/2021).
TANJUNG REDEB - Mengapresiasi kegiatan Serbuan Vaksinasi TNI Angkatan Udara (AU) dan Bakti Sosial Berau Coal Sinar Mas untuk Indonesia di Bandara Kalimarau Berau, Sabtu (11/09). Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK juga mendorong agar setelah ini gerakan vaksinasi bisa dilakukan hingga ke pedesaan.

“Pedesaan hingga kini banyak belum tersentuh dan terjangkau, Kita minta dari pihak swasta seperti PT Berau Coal sebagai icon perusahaan di Kabupaten Berau untuk membantu penyelenggaraan bantuan vaksinasi,” ungkap Makmur, Sabtu (11/09).

Politisi Partai Golkar ini mengaku khawatir jika pelaksanaan vaksinasi tidak segera menjangkau pedesaan. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, hal ini perlu menjadi perhatian untuk diantisipasi. Menurutnya persiapan untuk melaksanakan vaksin dipedesaan seperti Desa Long Sului mengingat daerah ini cukup sulit dijangkau maka perlu dipersiapkan sebaik mungkin dengan melibatkan pihak-pihak yang dimungkinkan untuk turut mensukseskan vaksinasi. “Tolong daerah pedesaan agar bisa diserbu, saya ada kekhawatiran jika tidak segera diserbu akan membawa dampak tersendiri,” kata Makmur.

Lebih lanjut, Pria kelahiran Batu-batu ini juga mengapresaiasi banyaknya sumbangsih yang diberikan PT Berau Coal selama beroprasi didaerah Kabupaten Berau. Sehingga menjadi harapan tersendiri bagi Makmur agar perusahaan tersebut bisa segera menyelenggarakan bantuan vaksinasi. Tanpa bantuan swasta Makmur meyakini cukup sulit dapat terselenggara dengan maksimal dan optimal bagi daerah-daerah terisolir. “Daerah-daerah pedesaan memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Ada beberapa persoalan yang perlu dipersiapkan untuk membawa petugas medis kesana dengan jalur tempuh menggunakan ketinting misalnya dengan jumlah muatan yang tidak banyak,” terang Makmur.

Masih terkait Serbuan vaksinasi TNI AU, total jumlah vaksin yang disuntikkan ke masyarakat Berau sebanyak 10.500 dosis dan digelar tak hanya di Berau namun disejumlah daerah di Indonesia. Untuk diketahui kegiatan tersebut selain Ketua DPRD Kaltim, dihadiri Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus dan Pangkoops AU II Marsda TNI Minggit Tribowo beserta jajaran TNI AU, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati Gamalis, jajaran Forkopimda Kabupaten Berau, serta perwakilan Berau Coal Sinar Mas.

Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus mengaku bangga melihat antusias masyarakat Kabupaten Berau terhadap serbuan vaksinasi yang di gagas TNI AU di Bandara Kalimarau Berau. Termasuk mengapresiasi kegiatan bhakti sosial melalui pembagian sembako kepada masyarakat hasil kerja sama TNI, Polri, Pemda Berau, Yayasan Dharma Eka Bhakti Berau Coal, Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia dan Yayasan Eka Tjipta Foundation Sinar Mas. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus Susun Kegiatan Masa Sidang I Tahun 2026, Ketua DPRD Kaltim : Ini Adalah Kontrak Kerja Nyata Dengan Rakyat
Berita Utama 24 Desember 2025
0
SAMARINDA. Menyongsong tahun anggaran baru, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat menyusun peta jalan kegiatan untuk Masa Sidang I (Januari-Februari) Tahun 2026. Rapat yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (24/12), menjadi momentum penguatan fungsi legislatif. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan jajarannya bahwa setiap butir kesepakatan dalam rapat Banmus membawa tanggung jawab besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. "Ini adalah kontrak kerja kita dengan rakyat. Kita harus memastikan biaya terkendali demi pembangunan. Mari jalankan agenda ini dengan semangat pengabdian," ucapnya di hadapan peserta rapat yang dipimpin oleh Muhammad Samsun. Hasanuddin menyebut Banmus sebagai jantung dari seluruh aktivitas DPRD. Tanpa perencanaan yang matang dan legal melalui Banmus, seluruh gerak langkah institusi bisa menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS menjadi prioritas utama. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan pengesahan APBD di masa mendatang. "Semoga ini menjadi titik awal yang baik dan dibukakan pintu kemudahan dalam setiap upaya kita membangun Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms11)