Makmur Berharap Masyarakat Dayak Lebih Meningkatkan Perannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 224
Makmur HAPK saat menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DAD-KT) tahun 2022, Sabtu (13/8).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Makmur HAPK menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DAD-KT) tahun 2022 dengan mengusung tema Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur sebagai garda terdepan mewujudkan kemajuan masyarakat Dayak Kalimantan Timur.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor, Presiden Mazlis Adat Dayak Nasioanal (MADN) Martin Billa, Dewan Kehormatan DAD-KT yang juga Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Forkopimda Kaltim dan sejumlah pengurus dan anggota DAD-KT di ruang Mahakam 2 Hotel Harris Samarinda, Sabtu (13/8).

Dalam sambutannya, Ketua Umum DAD-KT Zainal Arifin menyatakan bahwa DAD-KT adalah milik semua serta mengutamakan kepentingan bersama, bekerja dengan ikhlas dan sukarela serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

“Mari kita berkarya dan berbuat untuk warga kita Dayak, bukan hanya perkataan tapi perbuatan sesuai talenta dan karunia yang telah Tuhan berikan untuk kita masing-masing,” ujarnya.

Ia berharap agar kepada semua peserta dalam melaksanakan rakerda dapat menghasilkan suatu keputusan atau rekomendasi program kerja yang efektif, efisien, sistematis dan strategis dan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Karena hasil rekomendasi dari rapat kerja nantinya, akan disampaikan pada rapat kerja MADN yang akan dilaksanakan di Balikpapan pada waktu yang akan datang,” ungkapnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya menyampaikan selamat atas diselenggarakannya rakerda DAD-KT tahun ini. Ia mengharap rakerda dapat berlangsung lancar dan diikuti dengan baik dengan menghasilkan keputusan penting terhadap program kerja DAD-KT kedepannya.

“Saya harap DAD-KT tetap eksis dan mampu berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adat Dayak dan untuk kemajuan pembangunan masyarakat Kaltim,” harapnya.

“Program yang disepakati harus konsisten dilaksanakan, harus kompak, karena kalau kita kompak pasti dihargai oleh orang lain dan kekompakan itu adalah sebuah penghargaan secara internal bentuk dari saling menghormati,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Makmur HAPK saat ditemui usai acara, juga menyampaikan ucapan selamat kepada DAD-KT yang melaksanakan rapat kerja untuk membahas terkait program kerjanya.

Oleh karena Kaltim akan menjadi Ibu Kota Nusantara, lanjut Makmur, maka diharapkan program-program yang dituangkan dalam rapat kerja nanti dapat meningkatakan peran masyarakat Dayak di Kaltim terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya sehingga melahirkan etika berbangsa.

“Harapan saya, seni-seni budaya yang telah ada, mampu juga menjadi peran untuk dipertahankan serta adat istiadat juga dipertahankan. Itu bagian daripada untuk mempersatukan kita dalam rangka kita jadi penyangga ibu kota,” pungkasnya. (adv/hms8)


 
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa. Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas.   Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.