Makmur Berharap Masyarakat Dayak Lebih Meningkatkan Perannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 173
Makmur HAPK saat menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DAD-KT) tahun 2022, Sabtu (13/8).
SAMARINDA. Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Makmur HAPK menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DAD-KT) tahun 2022 dengan mengusung tema Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur sebagai garda terdepan mewujudkan kemajuan masyarakat Dayak Kalimantan Timur.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor, Presiden Mazlis Adat Dayak Nasioanal (MADN) Martin Billa, Dewan Kehormatan DAD-KT yang juga Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Forkopimda Kaltim dan sejumlah pengurus dan anggota DAD-KT di ruang Mahakam 2 Hotel Harris Samarinda, Sabtu (13/8).

Dalam sambutannya, Ketua Umum DAD-KT Zainal Arifin menyatakan bahwa DAD-KT adalah milik semua serta mengutamakan kepentingan bersama, bekerja dengan ikhlas dan sukarela serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

“Mari kita berkarya dan berbuat untuk warga kita Dayak, bukan hanya perkataan tapi perbuatan sesuai talenta dan karunia yang telah Tuhan berikan untuk kita masing-masing,” ujarnya.

Ia berharap agar kepada semua peserta dalam melaksanakan rakerda dapat menghasilkan suatu keputusan atau rekomendasi program kerja yang efektif, efisien, sistematis dan strategis dan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Karena hasil rekomendasi dari rapat kerja nantinya, akan disampaikan pada rapat kerja MADN yang akan dilaksanakan di Balikpapan pada waktu yang akan datang,” ungkapnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya menyampaikan selamat atas diselenggarakannya rakerda DAD-KT tahun ini. Ia mengharap rakerda dapat berlangsung lancar dan diikuti dengan baik dengan menghasilkan keputusan penting terhadap program kerja DAD-KT kedepannya.

“Saya harap DAD-KT tetap eksis dan mampu berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adat Dayak dan untuk kemajuan pembangunan masyarakat Kaltim,” harapnya.

“Program yang disepakati harus konsisten dilaksanakan, harus kompak, karena kalau kita kompak pasti dihargai oleh orang lain dan kekompakan itu adalah sebuah penghargaan secara internal bentuk dari saling menghormati,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Makmur HAPK saat ditemui usai acara, juga menyampaikan ucapan selamat kepada DAD-KT yang melaksanakan rapat kerja untuk membahas terkait program kerjanya.

Oleh karena Kaltim akan menjadi Ibu Kota Nusantara, lanjut Makmur, maka diharapkan program-program yang dituangkan dalam rapat kerja nanti dapat meningkatakan peran masyarakat Dayak di Kaltim terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya sehingga melahirkan etika berbangsa.

“Harapan saya, seni-seni budaya yang telah ada, mampu juga menjadi peran untuk dipertahankan serta adat istiadat juga dipertahankan. Itu bagian daripada untuk mempersatukan kita dalam rangka kita jadi penyangga ibu kota,” pungkasnya. (adv/hms8)


 
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)