Makmur Apresiasi Kampanye Germas BBI Kaltim

Jumat, 15 Oktober 2021 51
APRESIASI : Katua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menghadiri Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Kaltim di Plenary Hall, Samarinda, Selasa (12/10/2021).
SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengapresiasi terselenggaranya Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Kaltim. Acara yang bertajuk “Go Borneo-Percaya Desa, karena Desa Bisa” tersebut digelar pada Selasa (12/10/2021).

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ini dihadiri langsung oleh Mendes PDTT, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, serta Forkopimda Kaltim. Juga dihadiri oleh seluruh walikota dan bupati se Kaltim melalu virtual.

Disampaikan Makmur, berdasarkan informasi yang disampaikan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, sejak BBI diluncurkan oleh Bapak Presiden pada 14 Mei 2020 hingga September 2021, jumlah UMKM onboarding telah bertambah lebih dari 8 juta unit. “Artinya, eskipun berada di tengah Pandemi Covid-19, nyatanya masyarakat Indonesia masih mampu untuk terus produktif dan berkarya bagi Indonesia,” ujarnya.

Dirinya meminta, kepada pelaku UMKM agar dilakukan pembekalan sumber daya manusia dengan literasi digital, yang mengajarkan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan peningkatan kompetensi di samping menggali potensi daerahnya.

“Untuk itu, para pelaku UMKM untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan, seperti dengan memanfaatkan ranah digital. Saya kira, pemerintah daerah mampu mendorong lebih banyak UMKM Kaltim yang masuk ke platform e-commerce dan berkontribusi bagi pencapaian target BBI,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa program Gernas BBI telah membantu dan menginspirasi UMKM untuk tumbuh berkembang mendorong ekonomi desa dan memulihkan ekonomi nasional. “Di bawah koordinasi Pak Menko, Gerakan ini berhasil memajukan dan memperluas cakupan pemasaran, bahkan meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” sebut dia.

Ia juga menceritakan bahwa dalam setahun ini, UMKM yang tergabung memiliki omset hingga ratusan juta dan telah memberi kesempatan kerja bagi ribuan orang sehingga diharapkan mampu secara gradual mewujudkan nol persen kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah Indonesia. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)