Mahulu Terus Berkembang, Legislator Kaltim Abdul Rahman Agus Apresiasi Kinerja Kepala Daerah

14 Desember 2024

Malam Syukuran dan Hiburan Rakyat Hari Jadi ke-11 Kabupaten Mahakam Ulu.
MAHAKAM ULU. Antusiasme warga Kampung Ujoh Bilang dan sekitarnya terlihat saat ratusan warga membanjiri halaman Kantor Bupati Mahakam Ulu. Kehadiran ratusan masyarakat itu untuk menghadiri malam syukuran dan hiburan rakyat dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-11 Kabupaten Mahakam Ulu, Sabtu (14/12/2024) malam.

Kendati diguyur hujan, orang tua dan anak muda berbaur menjadi satu untuk menyaksikan artis dan group band idolanya. Tampil pada malam itu sejumlah artis lokal dan ibu kota, yakni group band Tipe-X, Chandra Tatuk, Shinta Gisul, dan Duo Manis.

Berbeda dari perayaan hari jadi tahun-tahun sebelumnya, kali ini perayaan hari jadi Kabupaten Mahulu adalah yang terakhir bagi pasangan kepala daerah yang telah dua periode memimpin yakni Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh dan Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun.

Anggota DPRD Kaltim Abdul Rahman Agus yang hadir pada malam itu menuturkan pihaknya mewakili masyarakat Kabupaten Mahulu memberikan apresiasi atas pengabdian pasangan kepala daerah dalam membawa banyak kemajuan bagi Mahulu.

"Sinergi Pemerintah Daerah, DPRD, seluruh pemangku kebijakan, serta masyarakat luas yang telah dibangun selama ini merupakan warisan dan contoh agar dapat diteruskan oleh pemimpin Mahulu selanjutnya," terangnya.

Prestasi telah banyak diraih, tidak hanya soal pembangunan, distribusi air bersih, penerangan, peningkatan SDM salah satunya melalui beasiswa serta banyak lagi program yang harusnya bisa ditingkatkan ditahun-tahun mendatang.

Bonifasius Belawan Geh dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada masyarakat dan seluruh pihak yang telah mendukung pemerintah dalam menjalankan program-programnya. "Seluruh capaian yang ada tidak mampu diraih tanpa dukungan kalian semua," tegasnya.

Ia menjelaskan dimasa kepemimpinannya jumlah desa tertinggal sudah banyak yang menyandang status desa berkembang, bahkan ada yang telah berstatus desa maju. Semua itu, dengan mensinergikan Dana Desa dan program peningkatan infrastruktur yang dibiayai APBD. (hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Legislator Kaltim Subandi Minta Sejumlah Catatan LHP BPK Segera Ditindaklanjuti
admin 24 Desember 2024
0
SAMARINDA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Subandi meminta sejumlah catatan dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas kinerja dan kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur agar ditindaklanjuti. Hal tersebut diutarakan Subandi saat menghadiri penyerahan LHP atas kinerja dan kepatuhan semester II Tahun 2024 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Selasa (24/12/2024). LHP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Agus Priyono kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Anggota DPRD Kaltim Subandi, Ketua KPUD Kaltim Fahmi Idris, Wakil Walikota Samarinda Rusmadi, Wakil Bupati Berau Gamalis, serta kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota lainnya. Subandi menuturkan sejumlah catatan dari BPK dimaksud penting untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan pembenahan lalu kemudian disampaikan kembali kepada BPK. “Semua kabupaten/kota ada catatan dari LHP BPK, Saya berharap segera ada koreksi, dan ada perbaikan kedepan,”ujarnya. Ia mencontohkan, seperti pada penyelenggaraan program JKN masih ada temuan signifikan berupa belum sepenuhnya memadai dalam memperoleh pendapatan klaim dari BPJS Kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan pada RSUD. Selain itu, persoalan banjir di Samarinda yang menurut BPK salah satu faktornya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya sehingga diminta dilakukan pemberian pemahaman kepada masyarakat . Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Agus Priyono mengatakan bahwa pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, dan JKN, pada aspek kinerja dan kepatuhan.  “Kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, demikian juga KPU pada pelaksaan pemilu dan pileg,”jelasnya. Pemeriksaan kinerja pengelolaan APBD Provinsi kesimpulannya karena pendekatan masalah ada perencanaan yang belum sepenuhnya selaras terkait indikator makro dan prioritas nasional. Kedepan, perencanaan bisa selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga dengan indikator makro. "Mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan agar bisa berjalan dengan baik,"harapnya. Menurutnya, kebutuhan dokter dan distribusinya, juga kebutuhan tenaga teknis masih terjadi kendala. "Bukan salah Pemda. Misal, dibuka lowongan dokter di daerah tetapi tak ada yang daftar. Jadi kami dorong pemerintah memberikan insentif. Kemudian sarana prasarana yang kurang baik akan tetapi dokternya sudah baik, ada yang kebutuhan dokter kurang tetapi sarana prasarananya sudah baik,"terangnya.(hms4)