Legislator Kaltim Tinjau Langsung Pelaksanaan Pilkada di Samarinda

Rabu, 27 November 2024 101
MONITORING: Sejumlah Anggota DPRD Kaltim bersama PJ Gubernur Kaltim Turut Melakukan Monitoring Pilkada Serentak di Kota Samarinda Dengan Mengunjungi TPS Di Lapas Khusus Kelas II A Dan Eks Bandara Temindung
SAMARINDA. Sejumlah Legislator Provinsi Kalimantan Timur yakni M Darlis Pattalongi, Subandi, dan Sugiyono melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kota Samarinda, Rabu (27/11/2024).

Peninjauan dilakukan bersama Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Kapolda Kaltim Nanang Avianto, Pangdam VI Mulawarman Tri Budi Utomo, Sekda Kaltim Sri Wahyuni. Hadir pula Wakil Wali Kota Samarinda Rusmandi, Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Komisioner KPU dan Bawaslu Kaltim.

Dikatakan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan hak-hak pemilih terpenuhi dan penyelenggaraan pemilu dapat bekerja dengan baik dan memastikan pengamanan berjalan dengan baik.

“Itu kenapa kami, Forkopimda, DPRD dan Sekda sengaja hadir untuk memastikan pemerintah hadir untuk mendukung proses demokrasi berjalan dengan baik,” tuturnya.

Kegiatan peninjauan diawali ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas II A Samarinda, tepatnya TPS khusus Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) 901 dan 902 dengan total kurang lebih 500 orang pemilih.

Usai melakukan pengecekan, rombongan kemudian bertolak ke TPS 09 Kelurahan Bandara. Di tempat itu, diketahui terdapat 505 orang pemilih.

Sugiyono mengatakan pelaksanaan Pilkada  di Lapas Khusus Kelas II A Samarinda, dan TPS 09 Kelurahan Bandara/eks Bandara Temindung Samarinda dari hasil peninjauan langsung telah berjalan dengan baik dan kondusif.

Kendati demikian, ia mengakui terdapat kendala maupun tantangan yang dihadapi oleh panita pemungutan suara (PPS). Diantaranya, banyak warga atau pemilih yang berpindah domisili.

“Undangan untuk menyalurkan hak suaranya ke TPS sudah diberikan PPS, tentu kita semua berharap agar mereka semua bisa datang agar menekan angka golput,” harap Legislator PDIP ini.

Kemudian, cuaca juga memberikan pengaruh terhadap pemilih untuk datang ke TPS, walaupun presentasinya kecil dikarenakan hari libur membuat sebagian orang memilih untuk liburan bersama keluarga atau teman.

“Kalau di Lapas semua ditinggal di blok atau bangsal jadi lebih memudahkan dan cenderung tak ada kendala. Kalau di TPS lain kan berbeda. Tetapi secara keseluruhan sudah lancar dan kondusif serta diharapkan untuk Pilgub Kaltim partisipasi masyarakat tinggi,” terangnya.

Hal serupa disampaikan Subandi yang menjelaskan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan peninjauan langsung di Kota Samarinda adalah guna memastikan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kaltim, dan Walikota Samarinda berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Keamanan juga menjadi bagian penting untuk menjadi perhatian pada kegiatan itu. Tak kalah pentingnya melihat secara langsung antusiasme masyarakat datang ke TPS.

“Saya berharap masyarakat kota Samarinda dan Kalimantan Timur secara keseluruhan jumlah partisipasinya tinggi, dan paling penting jangan golput karena satu suara dari kita sangat berarti untuk masa depan Kaltim dan Samarinda,” ujar Subandi di sela-sela peninjauan langsung Pilkada Samarinda.

“Melalui kesempatan ini, Kami (DPRD Kaltim) menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Timur, mari ramai-ramai datang ke TPS karena ini pesta demokrasi untuk mencari pemimpin Kalimantan Timur,” tambahnya.(hms4/hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks