Legislator Kaltim Serukan Penguatan Budaya Sebagai Poros Pembangunan, Firnandi Ikhsan dan Guntur Hadiri Rapat Paripurna Memperingati Hari Jadi ke-243 Tenggarong

Senin, 29 September 2025 103
Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan dan Guntur Hadiri Rapur DPRD Kukar Memperingati Hari Jadi Ke- 243 Tenggarong.

TENGGARONG — Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tenggarong ke-243, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna Istimewa pada Senin (29/9/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar. Mengusung tema “Menjaga Marwah Peradaban Nusantara”, acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk dua anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan dan Guntur.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua, serta dihadiri oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21, Sultan Muhammad Arifin. Kehadiran Firnadi dan Guntur menjadi simbol sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendorong pembangunan berbasis budaya. 

Dalam pernyataannya, Firnadi Ikhsan menekankan bahwa momentum Hari Jadi ke-243 harus dimanfaatkan untuk memperkuat identitas daerah. Ia mendorong agar tradisi lokal seperti Erau tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi dijadikan poros utama pembangunan yang terintegrasi lintas sektor. 

“Kami berharap, Kota Tenggarong dapat terus menjadi benteng pelestarian budaya dan tradisi Kutai. Dengan tema 'Menjaga Marwah Peradaban Nusantara', kami mendorong Pemerintah Kabupaten Kukar untuk menjadikan kearifan lokal, seperti tradisi Erau, bukan hanya sekadar event tahunan, tetapi sebagai poros utama pembangunan yang terintegrasi di segala sektor. Marwah peradaban Kutai adalah aset tak ternilai bagi Nusantara,” ujar Firnadi.

Senada dengan itu, Guntur menyampaikan harapannya agar nilai-nilai luhur budaya menjadi fondasi dalam menghadapi arus modernisasi. 

“Selamat Hari Jadi Kota Tenggarong. Sebagai etalase peradaban, Tenggarong harus mampu menyeimbangkan kemajuan infrastruktur dengan kekuatan spiritual dan budaya masyarakatnya. Kami berharap, semangat gotong royong dan nilai-nilai kesultanan yang menjunjung tinggi kebersamaan terus dihidupkan, sehingga Tenggarong tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kaya akan jiwa nusantara,” tutup Guntur.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, menyampaikan harapannya agar di usia yang semakin matang ini, pemerintah daerah dan masyarakat Kukar mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan secara profesional. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Semoga momen ini semakin memperkuat kecintaan kita terhadap budaya, daerah, dan Kota Tenggarong. Dengan semangat kebersamaan, mari kita terus bergotong royong mewujudkan cita-cita pembangunan demi masyarakat yang maju dan sejahtera,” ujar Rasid.

Rasid menambahkan, bertambahnya usia Tenggarong menjadi indikator sebagai barometer tata kelola pembangunan di seluruh wilayah Kukar. Ia berharap pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dapat mewujudkan Kota Tenggarong yang ramah, indah, bersih, dan maju, dengan memadukan seluruh potensi kearifan lokal dengan agenda pembangunan bersama.

Ia juga menegaskan kembali pentingnya bahasa daerah, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya agar mendapat tempat dalam kebijakan publik, baik di pendidikan formal, nonformal, maupun birokrasi. 

“Nilai-nilai tradisional atau kearifan lokal perlu terus ditata dan dikembangkan dengan manajemen strategis sebagai identitas daerah dalam konteks nusantara,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam pidatonya menyampaikan bahwa Tenggarong adalah etalase Kutai Kartanegara.

“Oleh karenanya, Tenggarong bukan hanya sebatas daerah kecamatan yang dimaknai bagian dari kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, Tenggarong adalah gambaran kota peradaban yang telah terbentuk dan terbangun sejak zaman kerajaan hingga saat ini, serta telah menjadi barometer pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelas Bupati Aulia.

Terkait upaya pembangunan lima tahun ke depan, Bupati memaparkan bahwa untuk Tahun 2025-2029, pihaknya mengusung tema "Kukar Idaman Terbaik". Hal ini merupakan upaya untuk membangun kabupaten secara umum, termasuk Tenggarong.

"Pendekatan sosial budaya yang telah memiliki layanan dasar yang sangat baik di Tenggarong ini teruslah kita tingkatkan. Hadirnya pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial bisa berjalan dengan baik,” tambah Aulia.

Meskipun dihadapkan pada arus modernisasi yang kuat, Bupati berharap Kota Tenggarong sebagai kota warisan dapat dijaga kekuatan seni budayanya melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Mari kita bersama-sama membangun Kutai Kartanegara penuh dengan dedikasi dan komitmen yang kuat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi. Agar setiap kebijakan dan rencana yang kita tetapkan bisa berjalan dengan baik, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara menyeluruh,” pungkasnya.

TULIS KOMENTAR ANDA
Sinkronisasi Regulasi Peningkatan PAD
Berita Utama 12 Agustus 2026
0
Bapemperda Sambangi Pemkot Balikpapan BALIKPAPAN - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota Balikpapan pada Rabu (12/8/2026). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda Baharuddin Demmu, didampingi anggota Bapemperda Abdul Giaz, Andi Muhammad Rayhan Afif dan Abdurahman KA. ​Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap informasi serta mendalami strategi Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengapresiasi langkah konkret dan terobosan hukum yang diterapkan Pemkot Balikpapan dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. ​"Langkah Pemkot Balikpapan dalam menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan pusat patut kita beri apresiasi. Terobosan seperti insentif pajak berbasis stimulus NJOP dan pemanfaatan digitalisasi pembayaran tidak hanya efektif menggenjot PAD, tetapi juga tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Informasi dan mekanisme harmonisasi yang dipaparkan hari ini menjadi catatan penting bagi Bapemperda DPRD Kaltim dalam merumuskan serta menyinkronkan kebijakan regulasi di tingkat provinsi agar makin adaptif dan berkeadilan," ujar Baharuddin Demmu. Melanjutkan penyampaiannya, Baharuddin Demmu menekankan pentingnya keterlibatan berbagai instansi sejak tahap awal perancangan regulasi. Menurutnya, mekanisme yang diterapkan Pemkot Balikpapan dengan melibatkan Kanwil Kemenkumham hingga Kementerian Keuangan merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih aturan di kemudian hari. ​"Kami melihat keberhasilan Balikpapan tidak lepas dari koordinasi yang solid antarinstansi sejak tahap perencanaan. Proses fasilitasi dan evaluasi bersama kementerian pusat memang membutuhkan waktu, namun hal tersebut sangat penting agar regulasi yang dilahirkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini menjadi masukan berharga bagi kami di DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan kepastian hukum yang mendukung iklim investasi dan kemandirian fiskal daerah," lanjut Baharuddin Demmu. ​Selain aspek penyusunan regulasi, legislator senior tersebut juga menyoroti aspek eksekusi di lapangan, khususnya terkait elektronifikasi transaksi dan kolaborasi strategis penagihan piutang pajak. ​"Terobosan pemanfaatan kanal pembayaran digital seperti aplikasi E-Manuntung dan kerja sama penagihan bersama Kejaksaan Negeri merupakan model eksekusi yang sangat progresif. Langkah ini tidak hanya menutupi potensi kebocoran penerimaan daerah, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan-kebijakan inovatif seperti ini patut kita dorong agar dapat diadaptasi atau dijadikan rujukan bagi kabupaten dan kota lainnya di seluruh wilayah Kalimantan Timur," pungkasnya.(hms)