Lebih Sekedar Ceremoni, Peringatan Hari Lahir Pancasila Harus Menjiwai Setiap Aktifitas

Minggu, 1 Juni 2025 146
Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi Ikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025.
SAMARINDA. Peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya seremoni belaka, akan tetapi lebih dari itu, momentum ini harus benar-benar menjiwai setiap aktifitas baik personal maupun kelompok sosial.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi disela-sela Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Halaman Parkir Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Minggu (1/6/2025).

“Ditengah arus globalisasi yang semakin tak terbendung, dimana budaya luar begitu masif masuk ke negara kita, maka nilai-nilai luhur pancasila harus dijunjung tinggi. Bagaimanapun juga kita harus mengakui sebagaimana pengakuan dunia, berkat pancasila menjadi perekat negara,” terangnya.

Darlis mengatakan pancasila merupakan pondasi yang menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Melihat sejarah dunia, banyak negara kesatuan yang bubar karena daya perekatnya yang luntur,”ujarnya.

Di Kaltim, sebut dia, riak-riak yang mengkhawatirkan terhadap lemahnya daya rekat hampir tidak ada. Kaltim dengan beranekaragam etnis, agama, dan budaya mampu menjadi contoh dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak akan mungkin berbicara persatuan dan kesatuan kalau kesejahteraan rakyat semakin menurun.

Oleh sebab itu, jargon memelihara persatuan dan kerukunan harus dibarengi program-program pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya dari tahun ketahun. Komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mensejahterakan rakyat semakin terlihat. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan, pertanian, perkebunan, hingga kesehatan cukup maksimal.

Selain itu, tumbuh kembang berbagai organisasi masyarakat yang beragam dibarengi dengan pembinaan  sehingga yakin Kaltim akan terus maju dan berkembang, serta mampu menjaga kebhinekaan dalam bingkai persatuan.(hms4)
TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Turun ke Samboja, Soroti Dampak Tambang Batubar
Berita Utama 2 Februari 2026
0
KUKAR. Keluhan warga yang selama ini terpendam akhirnya mendapat perhatian serius. Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan peninjauan lapangan ke lokasi tambang batubara PT Singlurus Pratama di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (2/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat terkait persoalan ganti rugi lahan serta dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai belum sepenuhnya diselesaikan. Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, bersama pimpinan dan anggota Komisi III lainnya. Agenda tersebut merupakan bagian dari tugas khusus kedewanan yang berlangsung selama 2 hingga 4 Februari 2026, dengan fokus utama pada pengawasan aktivitas pertambangan dan perlindungan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah tambang. Abdulloh menjelaskan bahwa kunjungan ke Samboja didasari laporan warga Anggosari yang mengaku lahannya terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Sejumlah lahan warga disebut dilalui bahkan terkepung area tambang, sementara proses ganti rugi belum tuntas hingga saat ini. Kondisi tersebut memicu keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat. “Kunjungan hari ini berdasarkan laporan masyarakat Samboja, khususnya warga Anggosari. Ada beberapa warga yang tanahnya dilalui dan dikepung tambang Singlurus, namun haknya belum diselesaikan sampai sekarang,” ujarnya. Dalam peninjauan tersebut, Komisi III DPRD Kaltim mempertemukan kedua belah pihak, yakni perwakilan masyarakat dan manajemen PT Singlurus Pratama. Abdulloh menegaskan bahwa baik kuasa hukum masyarakat maupun kuasa hukum perusahaan telah hadir dan menyatakan komitmen untuk menyelesaikan persoalan yang ada. DPRD, kata dia, akan terus memantau proses tersebut hingga ada kepastian ganti rugi bagi warga terdampak. “Saya bersyukur hari ini kedua belah pihak hadir. Proses sudah berjalan, tinggal kita kawal bersama sampai ada titik temu dan masyarakat mendapatkan haknya,” tegasnya. Terkait dampak aktivitas tambang, Abdulloh mengakui bahwa kegiatan pertambangan selalu memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, keberadaan tambang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun di sisi lain, apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, longsor, dan gangguan terhadap pemukiman warga menjadi persoalan serius. “Kalau perusahaan tidak menjalankan aturan dengan benar, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Inilah yang harus kita benahi,” katanya. Ia juga menyoroti persoalan jarak aman tambang dengan pemukiman warga. Berdasarkan ketentuan, aktivitas pertambangan seharusnya memiliki jarak minimal 500 meter dari pemukiman. Namun dari temuan lapangan, jarak tersebut diduga tidak terpenuhi, sehingga memicu dampak lingkungan seperti longsor dan pencemaran. “Faktanya, belum sampai 500 meter sudah ada dampak ke masyarakat. Ini yang perlu menjadi perhatian serius perusahaan,” ungkap Abdulloh. Ke depan, Komisi III DPRD Kaltim akan memprioritaskan penyelesaian ganti rugi lahan warga secara bertahap. Selain itu, perusahaan juga diminta segera memperbaiki dampak fisik yang ditimbulkan, seperti kerusakan tanah dan potensi longsor, agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman. “Kita fokuskan dulu penyelesaian ganti rugi satu per satu. Yang terdampak harus diganti, yang longsor diperbaiki. Setelah itu baru kita bicara tahapan berikutnya,” pungkasnya. Melalui peninjauan lapangan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Timur berharap tercipta keadilan bagi masyarakat terdampak sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat terjaga. (hms7)