Komisi IV Ingin Bangkitkan PMI di Kaltim

Senin, 15 November 2021 117
Dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Ely Hartaty Rasyid, Komisi IV DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke PMI Kota Balikpapan, Rabu (10/11) lalu.
BALIKPAPAN. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid mendorong agar Palang Merah Indonesia (PMI) yang ada di Kalimantan Timur bisa bangkit melayani keperluan darah masyarakat. Hal itu menjadi keinginan Komisi IV DPRD Kaltim, upaya tersebut dilakukan komisi bidang sosial ini dengan menyambangi PMI Kota Balikpapan guna menjaring sejumlah masukan dan informasi.

“Peran PMI sangat luar biasa, sesuai yang kita dengarkan hari ini penjelasan dari PMI Kota Balikpapan. Terutama dimasa pandemi, kita tentu berharap dan mendorong agar PMI yang ada di Kalimantan, khususnya selain Balikpapan dan Samarinda bisa tumbuh melayani mayarakat dengan optimal,” kata Ely.

Ia juga menambahkan seperti PMI di Kutai Kartanegara cukup memprihatinkan, sebab hingga kini PMI Kukar belum memiliki gedung sendiri. Jika belajar dari PMI Kota Samarinda, tentu bukan perjuangan mudah untuk bisa membangun sedemikian tersistem hingga dapat melayani kebutuhan darah di Balikpapan bahwa daerah lain. “Apalagi saat pandemi, seandainya PMI di sejumlah daerah di Kaltim aktif maka bisa saling bertukar keperluan stok darah. Hanya yang perlu menjadi pemahaman masyarakat bahwa darah yang didonorkan tidak serta merta bisa langsung disalurkan, namun memerlukan proses panjang yang cukup rumit terutama kebutuhan darah untuk terapi plasma konvalesen bagi pasien covid-19,” urai Ely dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Komisi IV Salehuddin.

Pertemuan yang diterima langsung oleh Ketua PMI Kota Balikpapan Dyah Muryani, dijelaskan sejumlah kondisi kantor PMI dan alur proses pendonoran darah dari relawan hingga darah siap disalurkan kepada pasien. Selain itu, Komisi IV juga menyempatkan diri meninjau langsung  sejumlah ruang dan peralatan yang ada di PMI Balikpapan. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Bahas Rencana Program DPMPD untuk APBD 2027, Tekankan Efektivitas dan Sinkronisasi Program
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dalam rangka penyelarasan perencanaan program tahun anggaran 2027. Pertemuan yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Kamis (16/04), menekankan pentingnya efektivitas program di tengah dinamika kondisi fiskal daerah. Rapat dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi, didampingi Ketua Komisi IV Baba, serta dihadiri jajaran DPMPD Kaltim. Dalam arahannya, Ketua Komisi IV Baba menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2027 harus dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terukur agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Perencanaan tahun 2027 harus disusun dengan baik dan terkoordinasi, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan efektif,” ujarnya. Ia menyoroti tantangan keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada ruang gerak anggaran. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah untuk menyusun program yang lebih selektif, efektif, dan tepat sasaran. “Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program yang disusun harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam pembahasan, Sekretaris Komisi IV Muhammad Darlis Pattalongi juga mencermati komposisi anggaran DPMPD yang masih didominasi belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara itu, porsi belanja untuk program teknis dinilai masih perlu dioptimalkan. Selain itu, beberapa komponen belanja seperti perjalanan dinas, kegiatan pendukung, dan pengadaan barang menjadi perhatian agar dapat disesuaikan dengan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Komisi IV turut mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang guna menghindari potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Perhitungan kebutuhan belanja pegawai dan operasional diminta dilakukan secara cermat dan realistis. “Kami berharap tidak ada program yang tertunda akibat perencanaan yang kurang tepat. Semua harus dihitung secara matang dan proporsional,” lanjutnya. Menutup rapat, Baba mendorong DPMPD Kaltim untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis (Renstra) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terkini, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih program antarbidang maupun antarperangkat daerah. “Target kita di tahun 2027 adalah efisiensi yang optimal. Program harus tepat sasaran dan saling mendukung, sehingga upaya peningkatan status desa dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(hms9)