Komisi IV Ingin Bangkitkan PMI di Kaltim

15 November 2021

Dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Ely Hartaty Rasyid, Komisi IV DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke PMI Kota Balikpapan, Rabu (10/11) lalu.
BALIKPAPAN. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid mendorong agar Palang Merah Indonesia (PMI) yang ada di Kalimantan Timur bisa bangkit melayani keperluan darah masyarakat. Hal itu menjadi keinginan Komisi IV DPRD Kaltim, upaya tersebut dilakukan komisi bidang sosial ini dengan menyambangi PMI Kota Balikpapan guna menjaring sejumlah masukan dan informasi.

“Peran PMI sangat luar biasa, sesuai yang kita dengarkan hari ini penjelasan dari PMI Kota Balikpapan. Terutama dimasa pandemi, kita tentu berharap dan mendorong agar PMI yang ada di Kalimantan, khususnya selain Balikpapan dan Samarinda bisa tumbuh melayani mayarakat dengan optimal,” kata Ely.

Ia juga menambahkan seperti PMI di Kutai Kartanegara cukup memprihatinkan, sebab hingga kini PMI Kukar belum memiliki gedung sendiri. Jika belajar dari PMI Kota Samarinda, tentu bukan perjuangan mudah untuk bisa membangun sedemikian tersistem hingga dapat melayani kebutuhan darah di Balikpapan bahwa daerah lain. “Apalagi saat pandemi, seandainya PMI di sejumlah daerah di Kaltim aktif maka bisa saling bertukar keperluan stok darah. Hanya yang perlu menjadi pemahaman masyarakat bahwa darah yang didonorkan tidak serta merta bisa langsung disalurkan, namun memerlukan proses panjang yang cukup rumit terutama kebutuhan darah untuk terapi plasma konvalesen bagi pasien covid-19,” urai Ely dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Komisi IV Salehuddin.

Pertemuan yang diterima langsung oleh Ketua PMI Kota Balikpapan Dyah Muryani, dijelaskan sejumlah kondisi kantor PMI dan alur proses pendonoran darah dari relawan hingga darah siap disalurkan kepada pasien. Selain itu, Komisi IV juga menyempatkan diri meninjau langsung  sejumlah ruang dan peralatan yang ada di PMI Balikpapan. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)