-cover.jpg)
SAMARINDA. Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan program pendidikan GratisPol. Dalam rapat maraton bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim pada Senin (21/4/2025), sejumlah isu strategis dibedah. Mulai dari sinkronisasi anggaran 2025-2026, polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB), hingga wacana pembangunan sekolah baru.
Ketua Komisi IV, Baba, menyampaikan dukungan penuh terhadap program unggulan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Namun ia menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal antartahun agar program bisa berjalan tanpa hambatan. “GratisPol tentu kita dukung. Tapi perlu ada sinkronisasi anggaran, baik untuk 2025 maupun 2026,” ujarnya.
Sorotan utama juga tertuju pada pelaksanaan PPDB yang saban tahun memicu polemik, terutama di dua kota besar, yakni Balikpapan dan Samarinda. Data menunjukkan hanya 51 persen siswa di Balikpapan yang bisa tertampung di sekolah negeri. “Kami akan komunikasikan langsung dengan Kadisdik dan Pak Gubernur, agar sekolah swasta juga bisa menjadi solusi pemerataan daya tampung,” katanya.
Samarinda memiliki daya tampung lebih baik, namun masih menghadapi tantangan ketimpangan pilihan sekolah. “Distribusi siswa tidak merata karena banyak yang memburu sekolah unggulan. Ini menjadi pekerjaan rumah dalam pemerataan kualitas pendidikan,” tambahnya.
Komisi IV juga menyoroti usulan pembangunan dua SMA dan dua SMK baru di Balikpapan yang diajukan oleh pemerintah kota. Salah satu prioritas ialah membangun sekolah di Balikpapan Tengah, yang hingga kini belum memiliki unit sekolah negeri.
Tak hanya sekolah formal, pondok pesantren pun tak luput dari perhatian. Meski secara struktural berada di bawah Kementerian Agama, pesantren tetap masuk cakupan program GratisPol selama santrinya adalah warga Kaltim.
Untuk tahun ajaran 2025, bantuan GratisPol akan mulai digulirkan dalam bentuk seragam, sepatu, dan tas bagi siswa baru SMA dan SMK. Dimulai dari kelas 10 tahun ini, lalu diperluas ke kelas 11 tahun depan. “Dana sudah disiapkan. Rp750 miliar untuk sektor pendidikan, termasuk bantuan seragam dan BOSDA. Untuk pendidikan tinggi, Rp300 miliar lebih dialokasikan lewat Biro Kesra,” ungkap Baba. (adv/hms7)
Ketua Komisi IV, Baba, menyampaikan dukungan penuh terhadap program unggulan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Namun ia menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal antartahun agar program bisa berjalan tanpa hambatan. “GratisPol tentu kita dukung. Tapi perlu ada sinkronisasi anggaran, baik untuk 2025 maupun 2026,” ujarnya.
Sorotan utama juga tertuju pada pelaksanaan PPDB yang saban tahun memicu polemik, terutama di dua kota besar, yakni Balikpapan dan Samarinda. Data menunjukkan hanya 51 persen siswa di Balikpapan yang bisa tertampung di sekolah negeri. “Kami akan komunikasikan langsung dengan Kadisdik dan Pak Gubernur, agar sekolah swasta juga bisa menjadi solusi pemerataan daya tampung,” katanya.
Samarinda memiliki daya tampung lebih baik, namun masih menghadapi tantangan ketimpangan pilihan sekolah. “Distribusi siswa tidak merata karena banyak yang memburu sekolah unggulan. Ini menjadi pekerjaan rumah dalam pemerataan kualitas pendidikan,” tambahnya.
Komisi IV juga menyoroti usulan pembangunan dua SMA dan dua SMK baru di Balikpapan yang diajukan oleh pemerintah kota. Salah satu prioritas ialah membangun sekolah di Balikpapan Tengah, yang hingga kini belum memiliki unit sekolah negeri.
Tak hanya sekolah formal, pondok pesantren pun tak luput dari perhatian. Meski secara struktural berada di bawah Kementerian Agama, pesantren tetap masuk cakupan program GratisPol selama santrinya adalah warga Kaltim.
Untuk tahun ajaran 2025, bantuan GratisPol akan mulai digulirkan dalam bentuk seragam, sepatu, dan tas bagi siswa baru SMA dan SMK. Dimulai dari kelas 10 tahun ini, lalu diperluas ke kelas 11 tahun depan. “Dana sudah disiapkan. Rp750 miliar untuk sektor pendidikan, termasuk bantuan seragam dan BOSDA. Untuk pendidikan tinggi, Rp300 miliar lebih dialokasikan lewat Biro Kesra,” ungkap Baba. (adv/hms7)
