Komisi II DPRD Kaltim Studi Banding ke DKI Jakarta, Bahas Tata Kelola BUMD

Rabu, 19 November 2025 41
Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan studi banding ke Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, pada Rabu (19/11).
JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan studi banding ke Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, pada Rabu (19/11). Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi mengenai mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta proses pembentukan BUMD, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, membuka diskusi dengan menyampaikan harapan agar kunjungan tersebut menjadi rujukan dalam pengelolaan perusahaan daerah di Kaltim. Ia hadir bersama Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra, anggota Komisi II Abdul Giaz dan Andi Afif Rayhan Harun, serta jajaran terkait, di antaranya Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim Muhammad Iqbal, Direktur Utama PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Kaltim Agus Wahyudin, dan perwakilan Biro Ekonomi SetdaProv. Kaltim.

Kunjungan diterima oleh Sekretaris Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, yang memaparkan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta membina 23 perusahaan BUMD yang bergerak di 9 sektor usaha, mulai dari transportasi, properti, keuangan, pangan, pariwisata, infrastruktur hingga utilitas dan lainnya.

Menurut Fitria, mekanisme pembinaan BUMD di DKI Jakarta dilakukan melalui evaluasi berkala berbasis Key Performance Indicator(KPI), earlywarningsystem, serta assessment terbuka untuk jabatan direksi dan komisaris.

“Kami memastikan BUMD tidak hanya memberikan dividen, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Sapto Setyo Pramono menyampaikan ketertarikan terhadap model pengelolaan BUMD DKI Jakarta, khususnya dalam aspek efisiensi investasi dan tata kelola yang profesional. Ia menilai penting adanya pengisian jabatan pengurus BUMD yang berbasis kompetensi, serta mengkaji kemungkinan pembentukan badan khusus pengelola BUMD di Kaltim, mencontoh struktur yang diterapkan di DKI Jakarta.

“Kami ingin menata ulang sistem agar BUMD di Kaltim benar-benar dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Pertemuan ditutup dengan komitmen kedua pihak untuk saling berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan BUMD. Komisi II DPRD Kaltim berharap hasil studi banding ini dapat menjadi dasar pembentukan regulasi dan struktur pengelolaan BUMD yang lebih efektif di Kaltim.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Indeks