Ketua Komisi IV Hadiri Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke- 94

Jumat, 28 Oktober 2022 98
PUNCAK PERINGATAN : Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi saat menghadiri acara Puncak Peringatan Sumpah Pemuda Ke- 94 di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (28/10).

PENAJAM PASER UTARA. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi yang mewakili Ketua DPRD Kaltim mengikuti acara Puncak Peringatan Sumpah Pemuda Ke- 94 dengan mengusung tema “Bersatu Bangun Bangsa” di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (28/10).

Acara tersebut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, Gubernur Kaltim Isran Noor, Anggota DPR RI Hetifah Saifudian, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto, Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa, serta jajaran dari Dispora Kaltim.

Dalam sambutannya, Gubernur Isran Noor mengatakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda di Ibu Kota Nusantara menjadi sangat penting karena merupakan kegiatan kenegaraan pertama yang dilakukan di IKN.

"Sekali lagi, IKN ini bukan untuk Kaltim. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi bangsa-bangsa di dunia. Semua berkepentingan," ujarnya.

Kemudian Menpora Zainudin Amali saat meyampaikan sambutan Presiden RI mengatakan bahwa mandat pemuda hari ini adalah menjadikan nilai persatuan di atas segala-galanya. Mandat keragaman adalah anugerah besar yang harus dirangkai menjadi kekuatan luar biasa demi mencapai kejayaan Indonesia. 

"Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting ketangguhan bangsa menuju visi besar Indonesia Maju 2045, tapi juga tulang punggung kejayaan Indonesia sepanjang masa," ujar nya saat membacakan sambutan Presiden.

"Bermula dari Titik Nol Ibu Kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menguatkan semangat bergerak, mendorong pemuda dengan segala kompetensinya untuk mencapai kejayaan bangsa," tutup Menpora Zainudin Amali.

Selanjutnya Akhmed Reza Fachlevi saat diminta tanggapan usai acara mengatakan, dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 94 yang dilaksanakan di Titik Nol IKN ini adalah merupakan hal yang positif. 

Menurutnya, ini adalah tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dan provinsi Kaltim yang menjadi keseriusan pemerintah dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara.

Politisi partai Gerindra ini mengharapkan, dengan adanya peringatan Hari Sumpah Pemuda di IKN tersebut, dapat membangkitkan semangat dan bersatunya pemuda pemudi yang ada di Kaltim.

“Saya harap dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, maka semangat pemuda pemudi Kaltim untuk bersatu, agar dapat membangun daerah dan membantu pemerintah dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional,” pungkasnya.

Acara tersebut dirangkai penyerahan penghargaan kepada para pemuda pelopor, penggerak dan berprestasi nasional serta internasional, hiburan atraksi dari Marching Band Pupuk Kaltim dan foto bersama di tugu Titik Nol. (adv/hms8)

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks