Ketua DPRD Kaltim Ikuti Rapat Sinergitas Pemerintah Daerah Bersama TNI-Polri

Minggu, 13 Juli 2025 3
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud beserta istri, ketika menghadiri acara pengarahan Forkopimda, Minggu (13/7/2025)
KUTAI TIMUR – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan bahwa kegiatan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Kaltim bersama TNI-Polri menunjukkan soliditas tiga pilar yaitu antara aparat dengan pemerintah.
“Hal ini juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia demi mendorong kemajuan ekonomi Kutai Timur,” imbuhnya.
Hal tersebut disampaikan Hasanuddin Mas’ud yang hadir bersama istri, Syarifah Nur Fadiah, usai mengikuti acara pengarahan Forkopimda yang digelar di Polres Kutim, Minggu (13/7/2025).
Ia juga menyatakan bahwa sinergitas tiga pilar ini memang menjadi penting dalam mewujudkan program Asta Cita dari pemerintah pusat.
“Selain itu, sinergitas ini juga menjadi kolaborasi yang baik untuk menjaga kondusifitas di wilayah Kaltim,” ujarnya.
Kegiatan itu juga turut dihadiri Anggota DPRD Kaltim dapil Bontang, Kutim dan Berau yaitu Syarifatul Sa’diah, Agus Aras, Budiyanto Bulang, Apansyah dan Arfan.
Acara pengarahan dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
Dalam arahannya, Pangdam VI/Mulawarman menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda karena sinergitas yang baik selama ini. Karena hal itu sangat penting bagi mewujudkan kondusifitas di Kutim.
“Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada TNI-Polri dan instansi terkait yang mana situasi kamtibmas saat ini berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Pangdam Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.
Sementara, Kapolda menerangkan, situasi kamtibmas di wilayah Kutim sampai saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Hal ini berkat dukungan kerja sama TNI-Polri, Instansi terkait maupun masyarakat di wilayah Kutim.
“Kami berharap kepada TNI-Polri, beserta Instansi terkait agar melaksanakan program Asta Cita bapak Presiden yang tentunya program ini perlu dukungan juga dari masyarakat,” jelasnya.
Selanjutnya, Gubernur Rudy Mas’ud mengatakan, pemerintah provinsi menargetkan minimal tiga kabupaten/kota untuk melaksanakan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, ada juga program swasembada pangan dengan target panen raya pada bulan Desember 2025.
“Program ini mencakup keterlibatan TNI AD dalam swasembada pangan jenis padi, TNI AL dalam swasembada pangan jenis kedelai, TNI AU dalam swasembada pangan jenis gabah, serta Polri dalam swasembada pangan jenis jagung,” sebutnya. (hms8)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Dampingi Kunjungan Gubernur Kaltim ke PT Indexim DPRD Kaltim, Dorong Transparansi Pajak dan Konservasi Lingkungan
Berita Utama 16 Juli 2025
0
KUTAI TIMUR — Sejumlah Anggota DPRD Kaltim turut mendampingi kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur ke wilayah Kabupaten Kutai Timur, Senin (14/7). Salah satu tujuan peninjauan, yakni Perusahaan Pertambangan Batu Bara milik PT Indexim Coalindo, yang beroperasi di kawasan Kecamatan Kaliorang. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk meninjau langsung kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan. Anggota DPRD Kaltim Apansyah, menyampaikan sejumlah poin strategis terkait kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kendaraan alat berat masih belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa transparansi pajak merupakan elemen penting dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. “Pajak sektor tambang, khususnya kendaraan operasional atau pajak alat berat, harus dikelola secara adil dan terbuka agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau aktivitas PT Indexim Coalindo, perusahaan tambang batubara yang beroperasi di wilayah tersebut. DPRD Kaltim mengapresiasi komitmen perusahaan dalam menjalankan konservasi lingkungan, termasuk rehabilitasi kawasan hijau dan pelestarian satwa endemik melalui pengembangan kawasan lingkungan Arboretum Tempudo seluas 648 hektar sebagai miniatur hutan tropis “Kami melihat adanya keseriusan dari pihak perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan keberlanjutan ekosistem,” tambah Apansyah. Dari sisi ekonomi, sektor tambang di Kaliorang diperkirakan menghasilkan perputaran uang hingga lima miliar, dengan nilai tiga miliar di antaranya berputar di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, DPRD Kaltim juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan. “Kami tidak menutup mata terhadap potensi kerusakan ekologis. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus terus diperkuat,” tegasnya. Turut mendampingi kunjungan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, Agus Aras, Budianto, Anggota Komisi VI DPR RI/Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah Harum, Sekda Sri Wahyuni, para asisten dan Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto dan Ketua Program Pemberdayaan Masyarakat Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim dalam memastikan bahwa pembangunan sektor tambang berjalan seimbang dengan prinsip keadilan fiskal dan keberlanjutan lingkungan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat daerah. (adv/hms6)