Timsel KPID Kaltim Lakukan Studi Banding ke Jatim Terkait Proses Seleksi Komisioner

Senin, 13 Oktober 2025 59
SHARING : Timsel KPID Kaltim ketika sharing bersama Timsel dan KPID Jatim, Senin (13/10/2025)

SURABAYA – Tim Seleksi (Timsel) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur melakukan studi banding ke Timsel dan Komisioner KPID Jawa Timur, Senin (13/10/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Argopuro, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur.

 

Rombongan Timsel KPID Kaltim terdiri dari Ketua Muhammad Faisal, Sekretaris Franxisca Mariani, serta anggota Zamroni, Mohamad Reza, Warkhatun Najidah, dan Andi Abd Razaq dari Sekretariat DPRD Kaltim. Pertemuan turut dihadiri oleh Anggota Komisi A DPRD Jatim dan jajaran KPID Jatim.

 

Muhammad Faisal menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali masukan dan praktik terbaik dalam sistem rekrutmen calon komisioner KPID. “SK-nya kami terima dari DPRD. Inisiasi, seleksi, hingga penetapan dilakukan oleh Komisi I DPRD,” ujar Faisal.

 

Ia menambahkan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, tahun ini seluruh peserta seleksi akan mengikuti tiga tahapan secara penuh.

 

Sementara itu, Andi Abd Razaq menyampaikan bahwa studi banding ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kaltim sebagai upaya mempertemukan Timsel dari kedua provinsi, sekaligus belajar dari KPID Jatim yang telah definitif sejak 2024.

 

“KPID Jatim sudah memiliki komisioner definitif, sedangkan kita masih dalam proses seleksi. Hasil dari studi banding ini akan menjadi bekal Timsel KPID Kaltim untuk menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan hasilnya kepada DPRD untuk tahapan selanjutnya,” jelas Andi.

 

Tahapan berikutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I DPRD Kaltim, sebelum diserahkan kepada Gubernur. “Rencananya akan diserahkan pada 15 Oktober untuk diproses lebih lanjut di Komisi I,” tambahnya.

 

Setelah pertemuan, Timsel KPID Kaltim menggelar rapat pleno tertutup guna memfinalisasi jumlah peserta yang akan diajukan ke Komisi I DPRD Kaltim untuk mengikuti seleksi lanjutan. “Tugas Timsel berakhir pada tahap wawancara,” tutup Andi. (hms8)

TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.