Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud Hadiri Groundbreaking Gedung Bankaltimtara, Harap Bankaltimtara Dapat Berpartisipasi Dalam Pembangunan IKN

Jumat, 1 Maret 2024 51
GROUNDBREAKING : Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Groundbreaking Bankaltimtara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di kawasan IKN, Jumat (1/3).
SEPAKU. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor Cabang Bankaltimtara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di cluster industri keuangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (1/3).

Tampak hadir dalam acara tersebut, para Menteri dari Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Dirut Bankaltimtara Muhammad Yamin, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil dan Pj. Bupati PPU Makmur Marbun.

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa modal yang dimiliki oleh Bankaltimtara yang baru saja meningkatkan status dari Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 menjadi KBMI 2 diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

“Modal yang dimiliki oleh BPD (Bankaltimtara) sekarang sudah masuk KMBI 2 dengan nilai sekitar Rp 8,5 triliun, kemudian bisa berpartisipasi dalam pembangunan IKN,” sebutnya saat diwawancara usai acara.

Ia berharap, Bankaltimtara dapat membentuk konsorsium dengan bank yang masuk lima besar dalam KMBI 2.

“Karena ada kerjasama pemerintah dan badan usaha milik daerah. Dengan adanya aturan itu kita bisa lebih dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan IKN kedepan,” ujar politisi partai Golkar ini.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengaku senang dengan pembangunan Bankaltimtara di IKN sebagai bank yang memiliki modal besar.

“Kami harap Bankaltimtara membentuk konsorsium dengan bank lainnya di Kalimantan,” ujarnya.

Ia menyebut, bila konsorsium itu terbentuk maka Bankaltimtara yang menjadi koordinator, agar kekuatan modalnya juga semakin kuat dan dapat bersaing dengan bank-bank lainnya.

Selain itu, Presiden juga mendorong kerjasama antara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bankaltimtara untuk bersinergi dalam memberikan pelayanan keuangan. Terutama untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pembangunan di daerah dengan harapan untuk memperkuat ekonomi di Kalimantan.

“Kita harapkan ekonomi di pulau Kalimantan menjadi makin baik,” imbuhnya.

Dilain pihak, Dirut Bankaltimtara Muhammad Yamin dalam laporannya mengatakan, Bankaltimtara memiliki 11 cabang di PPU dan 3 diataranya berada di kawasan IKN. Dan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) merupakan kantor cabang yang nantinya akan dibangun di atas lahan sekitar 2.400 meter persegi.

Ia menegaskan bahwa kehadiran Banklatimtara sangat penting di IKN. Dari sisi kapasitas, pihaknya baru saja meningkatkan status dari KBMI 1 menjadi KBMI 2.

Selain itu, Bankaltimtara siap melayani Otorita IKN sebagaimana pihaknya melayani seluruh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang ada di Kaltim dan Kaltara. Kemudian pihaknya juga akan membuat IT Center di Otorita IKN.

“IT Center itu, letaknya di lantai 3 kantor yang baru nanti, IT disini sudah maju dan kami akan ikuti perkembangannya,” kata Muhammad Yamin. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)