Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Pemkot Samarinda

Sabtu, 20 Agustus 2022 100
Tampak Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK duduk dipanggung kehormatan menyaksikan iring-iringan peserta pawai yang lewat, di Taman Samarendah, Sabtu (20/8).
SAMARINDA. Pelaksanaan Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2022 di Samarinda mendapat apresiasi dari Legislatif Kaltim. Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemrakarsa acara
dianggap sukses setelah tiga tahun terakhir tidak ada kegiatan serupa akibat pandemi covid 19.

Terlihat, ribuan masyarakat samarinda berbondong-bondong memadati jalan rute pawai yang digelar Sabtu (20/8) lalu. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi, serta Walikota beserta Wakil Walikota Samarinda, Andi Harun dan Rusmadi.

Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK usai mengahadiri pawai pembangunan. Menurut dia, pelaksanaan Pawai dan Karnaval Budaya 2022, suatu hal yang sangat dinanti oleh masyarakat Kaltim.

Pasalnya, akibat pandemi covid 19 sejak tiga tahun terakhir, pelaksanaan pawai dan karnaval tidak bisa dilaksanakan. Sehingga antusiasme masayarakat menyambut kembalinya pawai tampak sangat
tinggi.

"Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya, seharusnya setiap tahun dilakukan. Karena ini merupakan hiburan sekaligus aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, ini juga jadi ajang promosi bagi pemerintah terkait pembangunan apa saja yang sudah dilakukan serta program apa saja yang akan dilakukan" ujarnya.

Kreativitas peserta pawai sebut Makmur, menjadi media visual yang bisa langsung disaksikan masyarakat tentang bagaimana kinerja kepala daerah selama ini.

“Selain promosi yang dilakukan pemerintah melalui media massa dan media elektronik, pawai juga merupakan salah satu media promosi yang paling efektif dalam memberikan informasi, baik dari sektor ekonomi, sosial, hingga inforasi yang berkait dengan kebijakan-kebijakan pembangunan,” terang dia.

Semantara itu, Gubernur Kaltim Isran mengatakan, pawai pembangunan mengobati kerinduan warga Kota Tepian dan sekitar untuk melihat penampilan peserta pawai. “Tidak apa-apa, hari ini kita macet-macetan. Kita rayakan kemerdekaan RI yang ke-77,” seru dia saat memberikan sambutan.

Gubernur mengutarakan rasa syukurnya, masyarakat dapat berkumpul dan bergembira menyaksikan pawai pembangunan, setelahtiga tahun tidak dilaksanakan sebagai dampakpandemi Covid-19.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul merayakan kemerdekaan dalam pawai pembangunan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan,”ujar Isran.

Pawai Pembangunan diikuti ribuan pesertayang terbagi dalam 361 barisan dan kelompok. Peserta berasal dari berbagai unsur, diantaranya dari OPD Samarinda, sejumlah sekolah, ormas dan
perkumpulan serta berbagai komunitas di Samarinda. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi I DPRD Kaltim Lakukan Kunjungan Kerja, Monitoring Status Lahan dan Bangunan KPU Balikpapan
Berita Utama 10 September 2025
0
BALIKPAPAN - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan pada Rabu (10/9/25) guna monitoring status lahan dan bangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan.  Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan Komisi I terhadap aset-aset milik negara di wilayah provinsi, termasuk halnya Balikpapan. Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, didampingi anggota Komisi I lainnya, yaitu Didik Agung Eko Wahono, Budianto Bulang, Baharuddin Demmu, dan Andi Faisal Assegaf. Mereka diterima langsung oleh anggota dan Sekretaris KPU Kota Balikpapan, Susan Charly Rumate, di Ruang Rapat KPU Balikpapan. Salehuddin mengatakan kunjungan ini penting untuk memastikan semua aset negara tercatat dengan baik dan tidak bermasalah secara hukum atau administrasi. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi untuk memahami kendala yang dihadapi KPU Balikpapan.  Dalam pertemuan tersebut, Susan Charly Rumate menjelaskan bahwa lahan dan bangunan yang digunakan KPU Balikpapan saat ini berstatus pinjam pakai karena status kepemilikannya bukan milik KPU Balikpapan. “Untuk saat ini, bukan milik KPU Balikapapan. Tetapi kami pelihara dengan sebaik mungkin,” ujar Susan menjelaskan. Ia juga menambahkan bahwa sampai saat ini belum ada surat perjanjian resmi yang mengatur status pinjam pakai tersebut. Menanggapi hal tersebut, Salehuddin menegaskan bahwa kejelasan status aset harus segera ditindaklanjuti mengingat peran penting KPU dalam penyelenggaraan pemilu.  "KPU adalah mitra kita, kita akan coba memfasilitasi untuk memperjelas terkait aset ini," ucap Salehuddin.  Sebagai langkah konkret, Komisi I berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan antara KPU Kota Balikpapan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim guna memperjelas status aset tersebut. (hms11)