Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Pemkot Samarinda

Sabtu, 20 Agustus 2022 102
Tampak Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK duduk dipanggung kehormatan menyaksikan iring-iringan peserta pawai yang lewat, di Taman Samarendah, Sabtu (20/8).
SAMARINDA. Pelaksanaan Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2022 di Samarinda mendapat apresiasi dari Legislatif Kaltim. Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemrakarsa acara
dianggap sukses setelah tiga tahun terakhir tidak ada kegiatan serupa akibat pandemi covid 19.

Terlihat, ribuan masyarakat samarinda berbondong-bondong memadati jalan rute pawai yang digelar Sabtu (20/8) lalu. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi, serta Walikota beserta Wakil Walikota Samarinda, Andi Harun dan Rusmadi.

Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK usai mengahadiri pawai pembangunan. Menurut dia, pelaksanaan Pawai dan Karnaval Budaya 2022, suatu hal yang sangat dinanti oleh masyarakat Kaltim.

Pasalnya, akibat pandemi covid 19 sejak tiga tahun terakhir, pelaksanaan pawai dan karnaval tidak bisa dilaksanakan. Sehingga antusiasme masayarakat menyambut kembalinya pawai tampak sangat
tinggi.

"Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya, seharusnya setiap tahun dilakukan. Karena ini merupakan hiburan sekaligus aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, ini juga jadi ajang promosi bagi pemerintah terkait pembangunan apa saja yang sudah dilakukan serta program apa saja yang akan dilakukan" ujarnya.

Kreativitas peserta pawai sebut Makmur, menjadi media visual yang bisa langsung disaksikan masyarakat tentang bagaimana kinerja kepala daerah selama ini.

“Selain promosi yang dilakukan pemerintah melalui media massa dan media elektronik, pawai juga merupakan salah satu media promosi yang paling efektif dalam memberikan informasi, baik dari sektor ekonomi, sosial, hingga inforasi yang berkait dengan kebijakan-kebijakan pembangunan,” terang dia.

Semantara itu, Gubernur Kaltim Isran mengatakan, pawai pembangunan mengobati kerinduan warga Kota Tepian dan sekitar untuk melihat penampilan peserta pawai. “Tidak apa-apa, hari ini kita macet-macetan. Kita rayakan kemerdekaan RI yang ke-77,” seru dia saat memberikan sambutan.

Gubernur mengutarakan rasa syukurnya, masyarakat dapat berkumpul dan bergembira menyaksikan pawai pembangunan, setelahtiga tahun tidak dilaksanakan sebagai dampakpandemi Covid-19.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul merayakan kemerdekaan dalam pawai pembangunan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan,”ujar Isran.

Pawai Pembangunan diikuti ribuan pesertayang terbagi dalam 361 barisan dan kelompok. Peserta berasal dari berbagai unsur, diantaranya dari OPD Samarinda, sejumlah sekolah, ormas dan
perkumpulan serta berbagai komunitas di Samarinda. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Dorong Sinergi dan Digitalisasi CSR, Perda TJSL Kaltim Akan Dievaluasi
Berita Utama 10 November 2025
0
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas tindak lanjut Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kalimantan Timur. Rapat yang bertujuan memaksimalkan peran CSR dalam pembangunan daerah ini dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, serta sejumlah Anggota Komisi, yaitu Agus Aras, Syahariah Mas’ud, Damayanti, Fuad Fakhruddin, dan Agusriansyah Ridwan di Ruang Rapat Gedung D Lantai 3 Kantor DPRD Kaltim, Senin (10/11/25). Fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini dilatarbelakangi oleh potensi penurunan fiskal daerah, sementara Pemprov memiliki program pembangunan prioritas yang membutuhkan pembiayaan besar. Untuk itu Komisi IV menekankan perlunya mensinergikan pendanaan CSR berdampingan dengan APBD. ”Mensinergikan pendanaan CSR berdampingan dengan APBD itu sangat penting. Sinergi ini sangat krusial dalam rangka memaksimalkan peran pendanaan CSR bagi pembangunan Kaltim,” ujar Muhammad Darlis Pattalongi. Ia menambahkan bahwa digitalisasi terhadap program-program CSR juga sangat dibutuhkan. Legislator Daerah Pemilihan Kota Samarinda ini menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak diperbolehkan mengambil dana CSR, melainkan hanya berperan dalam menyediakan perencanaan program yang belum terbiayai oleh APBD dan tepat guna serta tepat sasaran melalui program CSR. "Dengan kita bersinergi maka kita bisa memilah mana program yang bisa kita arahkan menggunakan APBD dan mana program yang kita arahkan melalui CSR," jelas Darlis. Ia kemudian mencontohkan Provinsi Kalimantan Barat yang telah berhasil mengimplementasikan pengelolaan dana CSR melalui Tim Fasilitasi di bawah BAPPEDA Provinsi. Diharapkan, melalui program yang terarah dan digitalisasi, tidak ada lagi duplikasi, tumpang tindih, atau ketertinggalan program. Sebagai tindak lanjut, Komisi IV menilai Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlu dievaluasi. Evaluasi bertujuan menyelaraskan CSR dengan program prioritas pembangunan, melibatkan Baznas, serta memastikan integrasi program. RDP ini kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pengelolaan CSR di Kaltim harus dilakukan secara sinergis, terintegrasi, terkoordinasi, dan terdigitalisasi. Biro Hukum Setda Kaltim bersama Bappeda Kaltim diminta segera melakukan evaluasi dan penyesuaian Perda TJSL. Serta untuk mendukung program digitalisasi, disepakati Tim Sakti CSR akan memberikan pendampingan. (Hms11)