Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Pemkot Samarinda

Sabtu, 20 Agustus 2022 102
Tampak Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK duduk dipanggung kehormatan menyaksikan iring-iringan peserta pawai yang lewat, di Taman Samarendah, Sabtu (20/8).
SAMARINDA. Pelaksanaan Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya Nusantara 2022 di Samarinda mendapat apresiasi dari Legislatif Kaltim. Pemerintah Kota Samarinda sebagai pemrakarsa acara
dianggap sukses setelah tiga tahun terakhir tidak ada kegiatan serupa akibat pandemi covid 19.

Terlihat, ribuan masyarakat samarinda berbondong-bondong memadati jalan rute pawai yang digelar Sabtu (20/8) lalu. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi, serta Walikota beserta Wakil Walikota Samarinda, Andi Harun dan Rusmadi.

Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK usai mengahadiri pawai pembangunan. Menurut dia, pelaksanaan Pawai dan Karnaval Budaya 2022, suatu hal yang sangat dinanti oleh masyarakat Kaltim.

Pasalnya, akibat pandemi covid 19 sejak tiga tahun terakhir, pelaksanaan pawai dan karnaval tidak bisa dilaksanakan. Sehingga antusiasme masayarakat menyambut kembalinya pawai tampak sangat
tinggi.

"Pawai Pembangunan dan Karnaval Budaya, seharusnya setiap tahun dilakukan. Karena ini merupakan hiburan sekaligus aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, ini juga jadi ajang promosi bagi pemerintah terkait pembangunan apa saja yang sudah dilakukan serta program apa saja yang akan dilakukan" ujarnya.

Kreativitas peserta pawai sebut Makmur, menjadi media visual yang bisa langsung disaksikan masyarakat tentang bagaimana kinerja kepala daerah selama ini.

“Selain promosi yang dilakukan pemerintah melalui media massa dan media elektronik, pawai juga merupakan salah satu media promosi yang paling efektif dalam memberikan informasi, baik dari sektor ekonomi, sosial, hingga inforasi yang berkait dengan kebijakan-kebijakan pembangunan,” terang dia.

Semantara itu, Gubernur Kaltim Isran mengatakan, pawai pembangunan mengobati kerinduan warga Kota Tepian dan sekitar untuk melihat penampilan peserta pawai. “Tidak apa-apa, hari ini kita macet-macetan. Kita rayakan kemerdekaan RI yang ke-77,” seru dia saat memberikan sambutan.

Gubernur mengutarakan rasa syukurnya, masyarakat dapat berkumpul dan bergembira menyaksikan pawai pembangunan, setelahtiga tahun tidak dilaksanakan sebagai dampakpandemi Covid-19.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul merayakan kemerdekaan dalam pawai pembangunan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan,”ujar Isran.

Pawai Pembangunan diikuti ribuan pesertayang terbagi dalam 361 barisan dan kelompok. Peserta berasal dari berbagai unsur, diantaranya dari OPD Samarinda, sejumlah sekolah, ormas dan
perkumpulan serta berbagai komunitas di Samarinda. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Gali Progres Program Kerja Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR-PERA Kaltim
Berita Utama 18 November 2025
0
BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra kerjanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim, pada Selasa (18/11/2025) di Balikpapan.  Raker ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai progres pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 dari kedua dinas. Pembahasan dibagi menjadi dua sesi, diawali dengan Dishub Kaltim,kemudian dilanjutkan dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi, Sekretaris Abdurahman KA, serta anggota Komisi III Arfan, Abdul Rakhman Bolong, dan Baharuddin Muin.  Dalam pembukaannya, Abdulloh menekankan pentingnya raker ini mengingat peran strategis kedua mitra. Dishub Kaltim dalam sektor perhubungan untuk mendukung konektivitas, distribusi logistik, dan keselamatan transportasi, sementara Dinas PUPR-PERA merupakan motor penggerak pembangunan fisik.  Komisi III memandang penting untuk memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Kaltim, sehingga diperlukan pemaparan yang objektif terkait capaian kinerja, realisasi anggaran, kendala lapangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Terkait pelaksanaan kegiatan, Abdulloh juga menyampaikan kebijakan tegas mengenai kontrak. Kontrak kegiatan akan dinilai sesuai progres, dan tidak akan ada perpanjangan kontrak kerja hingga 50 hari kerja jika pekerjaan selesai tepat waktu atau bahkan jika putus kontrak. Pembayaran akan dilakukan secukupnya berdasarkan administrasi realisasi progres yang dicapai. Plt Kepala Dishub Kaltim, Heru Santosa, memaparkan bahwa secara umum kegiatan Dishub Kaltim berjalan sesuai jadwal di masing-masing bidang. Realisasi keuangan rata-rata mencapai 75-78% dan fisik sekitar 78-81% di Tahun 2025, menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun, ia mengakui masih terdapat bidang yang realisasinya belum mencapai target, khususnya bidang pelayaran dan beberapa kegiatan pada UPTD Terminal.  Meskipun demikian, presentasi tersebut menggambarkan arah pembangunan Dishub Kaltim yang semakin terintegrasi dengan fokus pada keselamatan transportasi, kelancaran mobilitas, penguatan konektivitas wilayah, dan penyelesaian proyek strategis. Sementara itu, Dinas PUPR-PERA Kaltim melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Rahmat, memaparkan progres realisasi tahun 2025 yang menunjukkan deviasi signifikan dari rencana. Realisasi fisik baru mencapai 55,61% terhadap rencana 64,87%, sedangkan realisasi keuangan baru 26,24% dari target 64,26%.  Rahmat menjelaskan bahwa kondisi ini menggarisbawahi perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun dan penanganan hambatan yang mengakibatkan keterlambatan. Secara umum, materi presentasi PUPR-PERA menegaskan fokus pemerintah provinsi pada percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan, dengan kebutuhan penguatan koordinasi dan pengendalian untuk memastikan pencapaian target. Menanggapi pemaparan tersebut, Abdulloh kemudian meminta agar Anggota Komisi III segera melakukan peninjauan lapangan sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Peninjauan akan difokuskan pada pekerjaan tahun 2025, baik murni maupun perubahan, yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah selesai. Untuk memfasilitasi percepatan peninjauan lapangan ini, Dishub Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim diminta segera menyiapkan data kegiatan per daerah pemilihan kepada Komisi III DPRD Kaltim.