Ketua DPRD dan Ketua Komisi III Dampingi Gubernur Kunjungan Kerja

Senin, 18 September 2023 198
Rombongan Gubernur bersama DPRD Kaltim melakukan perjalanan darat dari Samarinda menuju Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu)
KUBAR. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana H Wang belum lama ini turut mendampingi Kunjungan Kerja Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi
Mulyadi, ke wilayah barat Kaltim yakni Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Hulu (Mahulu) Menempuh perjalanan kurang lebih 10 Jam dengan jarak tempuh kurang lebih 296 Km, rombongan memulai perjalanan dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim pada pukul 09.45 WITA dan tiba di Kabupaten Kutai Barat sekitar pukul 18.00 WITA.

Saat peninjaun akses jalan dari Samarinda menuju Kabupaten Kubar bersama rombongan Gubernur Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengaku, akses dari Kecamatan Tenggarong hingga Kota Bangun dirasa masih minim perbaikan jalan. Termasuk jalan poros arteri dari Kukar menuju Kubar yang masih perlu perbaikan.

“Banyak ya (koreksinya), termasuk infrastuktur jalan, tidak dipungkiri bahwa bukan semua tanggung jawab Provinsi, lebih banyak jalan negara,” kata dia.

Namun demikian kata dia, seharusnya Pemprov Kaltim bisa mengkomunikasikan hal ini ke pemerintah pusat, meski jalan tersebut berstatus jalan nasional. Pasalnya, persoalan jalan rusak ini bukan tahun ini
saja, meski ada yang telah mendapat perbaikan rigid maupun cor beton.

“Nah ini sebenarnya komunikasi antara provinsi dan pusat harus dibangun, karena ini terlalu lambat menurut saya ya, karena ini berjalan bukan 1-2 tahun"tegasnya.

Legislator Partai Golkar ini juga ingin, ke depan Pemprov melalui OPD terkait bisa memberi atensi. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bisa ditempuh melalui jalur alternatif di Kecamatan Jonggon, Kukar,
tentu harus ditunjang infrastruktur mumpuni.

Agar tiap daerah di Kaltim bisa menjadi mitra yang dapat senantiasa bersinergi dan melibatkan diri dalam pembangunan ibu kota baru ini.

“Apalagi ini kan sudah masuk IKN, jalan kan termasuk infrastruktur sangat krusial untuk penunjang pembangunan. Kita hampir menempuh perjalanan 10 jam, banyak yang mesti kita perbaiki,” jelas pria yang akrab disapa hamas ini.

“Jalan ini kan penghubung antar daerah ya, tentu menjadi sangat penting, jalan arteri harus mulus,” sambungnya.

Senada Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana H Wang mengaku bangga bisa membawa Gubernur Kaltim melihat langsung kondisi jalan di Kubar dan Mahakam Hulu.

“Karena memang, setiap rapat dengan Pemprov Kaltim, selalu saya cerewet mengenai jalan yang ada di Kubar dan Mahulu. Ini tolong diperhatikan saya bilang. Akhirnya, melalui kunjungan kerja gubernur, Pak Isran bisa merasakan langsung bagaimana kondisi jalan menuju Kubar,” sebutnya.

Meski demikian, perempuan yang akrab disapa Veri ini mengapresiasi kepada Pemprov Kaltim yang terus berupaya meningkatkan pembangunan khususnya akses jalan menuju Kubar dan Mahulu. “Saya
bersyukur, pemerintah tidak tinggal diam. Saat perjalan, beberapa akses jalan sudah tampak ada perbaikian jalan rigit dan beton semen,” ujarnya.

Memang kata dia, kondisi jalan menuju Kubar dan Mahulu selama ini cukup memperihatinkan. Apalgi saat hujan turun. Kondisi jalan bahkan sulit untuk dilalui kendaraan. “Semoga ini menjadi titik terang
perbaikan jalan Kubar dan Mahulu,” harapnya.

Untuk diketahui, Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah barat Kaltim yakni Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu). Kunjungan
dilakukan selama 4 hari, Rabu-Sabtu 13-16 September 2023.

Hari pertama kunjungan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi melakukan peninjauan kondisi ruas jalan nasional mulai dari Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat hingga Mahakam Ulu.

Rabu malam, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi akan bersilaturahmi dengan masyarakat Kutai Barat di Lapangan Itho, Barong Tongkok, Kutai Barat. Kamis, Gubernur dan Wagub melanjutkan perjalanan menuju Mahakam Ulu di Lapangan Ujoh Bilang.

Kunjungan ke wilayah barat ini, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi datang bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Ketua Komisi III Veridiana Huraq Wang, Anggota DPD RI Nanang
Sulaiman, dan Ketua TGUP3 Kaltim Adi Buchari Muslim, serta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks