Jalin Silaturrahmi, KOTI PP dan BAINTELKAM Polri Temui Ketua DPRD Kaltim

Rabu, 25 Mei 2022 213
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat menerima kunjungan Pengurus KOTI Pimpinan Wilayah PP Kaltim (FOTO 1), dan Badan BAINTELKAM Mabes Polri.
SAMARINDA. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan, serta sejumlah pejabat Sekretariat DPRD Kaltim, Selasa (24/5) kemarin menerima kunjungan Badan Intelejen Kemanan (BAINTELKAM) Mabes Polri dan Pengurus Komando Inti Mahatidana (KOTI) Pimpinan Wilayah Pemuda Pacasila (PP) Kaltim. Kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silaturrahmi sekaligus diskusi mengenai potensi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kaltim pasca ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

Pada kesempatan itu, Makmur HAPK memaparkan secara umum kondisi Kaltim, termasuk apresiasi kepada Mabes Polri yang telah memberikan rasa aman dan ketertiban di wilayah Kaltim. Menurut dia, hingga saat ini kondisi Kaltim cukup kondusif dalam menyambut perpindahan IKN. “Situasi kondusif ini juga menjadi harapan seluruh masyarakat dan kami selaku legislatif bisa terus melakukan komunikasi serta koordinasi dengan kepolisian sebagai salah satu mitra kerja. Termasuk dengan kehadiran Ormas PP, diharapkan dapat membatu menjaga kondusifitas keamanan daerah,” katanya.

Politisi Golkar ini berharap, BAINTELKAM Mabes Polri mampu memberikan kenyamanan, terutama dalam upaya mendukung kegiatan pembangunan Kaltim agar menjadi lebih baik. DPRD Kaltim, tambahnya, siap menjalin komunikasi dan koordinasi, membantu dan memberi masukan kepada kepolisian agar segala permasalahan di Kaltim bisa diatasi bersama-sama. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)