Interaksi Sosial Dinilai Bakal Jadi Masalah Serius akibat Hadirnya IKN Nusantara

Senin, 13 Februari 2023 675
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry
SAMARINDA. Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menilai salah satu persoalan serius yang akan ditimbulkan dari hadirnya IKN Nusantara adalah interaksi sosial. Sebab di satu sisi, di IKN tetap ada masyarakat lokal namun ada pula masyarakat pendatang. “Sehingga, proses terjadinya interaksi ini kan ada 2 kemungkinan. Apakah nanti akan asosiatif ada asimilasi, akulturasi, kerja sama, atau disasosiatif? Di sana akan terjadi persaingan dan konflik,” ungkap Sarkowi, Sabtu (11/2/2023).

Dia menegaskan, pemerintah harus mengantisipasi dan menangani potensi persoalan tersebut. Harus ada desain yang disiapkan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan akhirnya menimbulkan konflik tertentu. “Ini harus didesain. Menurut saya, perlu ada forum pembauran nusantara. Forum itu akan jadi medium bersilaturahmi, baik pendatang maupun lokal. Di sana mereka bisa bahas persoalan-persoalan yang ada di IKN,” sambung politisi dari Golkar itu.

Jika forum tersebut terealisasi, dia berharap Badan Otorita IKN juga bisa menjalin komunikasi. Terutama ketika ada persoalan-persoalan terjadi. Sarkowi memahami bahwa sebagian besar masyarakat lokal dilanda kekhawatiran. Khawatir tidak mendapat perhatian yang layak. Kekhawatiran tersebut, ujar Sarkowi, sudah semestinya diperhatikan pemerintah. “Misalnya tenaga kerja, itu diambil dari luar Kaltim. Sementara itu, masyarakat Kaltim tidak dilibatkan. Kemudian muncul kecemburuan. Hal seperti ini harus ada perhatiannya,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Sekwan Kaltim Norhayati Usman Hadiri Munas ADPSI dan ASDEPSI
Berita Utama 7 Mei 2025
0
BANDUNG. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ekti Imanuel bersama Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur Norhayati Usman menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Pengurus dan Anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) serta Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI), Selasa (06/05). Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Munas dipimpin langsung oleh Ketua ADPSI periode 2019–2024 yang juga merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, didampingi oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, selaku tuan rumah. Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda yang menyampaikan materi tentang “Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Akuntabel”. Dalam paparannya, Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan responsif. Beberapa isu strategis turut dibahas, antara lain Penguatan fungsi DPRD,Optimalisasi dana transfer Daerah, Perbaikan tata kelola BUMD dan BLUD, serta Percepatan regulasi penataan Daerah. Ia juga menyampaikan aspirasi terkait peningkatan status Ketua dan Anggota DPRD sebagai pejabat negara dalam revisi UU ASN. Oleh karena itu, Ia mengajak ADPSI dan ASDEPSI terus berperan aktif memperkuat demokrasi lokal dan pelayanan publik. Kegiatan dilanjutkan dengan Pemilihan Ketua ADPSI dan ASDEPSI Periode 2025-2029, Pemilihan dan Penetapan Kepengurusan ADPSI dan ASDEPSI Periode 2025-2029, Serah Terima Jabatan Ketua ADPSI dan ASDEPSI Periode 2019- 2025 kepada Ketua ADPSI dan ASDEPSI terpilih. Usai kegiatan, Ekti Imanuel menyampaikan harapannya atas hasil Munas. “Dalam Munas hari ini, telah terpilih Ketua ADPSI dan ASDEPSI untuk masa bakti 2025–2029, dan proses penyerahan kepengurusan pun telah dilakukan secara resmi kepada Pimpinan terpilih,” ujarnya. Ia berharap ADPSI dapat terus bekerja sama dan memperjuangkan hak-hak DPRD. “Semoga kepengurusan yang baru ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik ke depannya,” tutupnya.(adv/hms9)