Interaksi Sosial Dinilai Bakal Jadi Masalah Serius akibat Hadirnya IKN Nusantara

Senin, 13 Februari 2023 717
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry
SAMARINDA. Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry menilai salah satu persoalan serius yang akan ditimbulkan dari hadirnya IKN Nusantara adalah interaksi sosial. Sebab di satu sisi, di IKN tetap ada masyarakat lokal namun ada pula masyarakat pendatang. “Sehingga, proses terjadinya interaksi ini kan ada 2 kemungkinan. Apakah nanti akan asosiatif ada asimilasi, akulturasi, kerja sama, atau disasosiatif? Di sana akan terjadi persaingan dan konflik,” ungkap Sarkowi, Sabtu (11/2/2023).

Dia menegaskan, pemerintah harus mengantisipasi dan menangani potensi persoalan tersebut. Harus ada desain yang disiapkan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan akhirnya menimbulkan konflik tertentu. “Ini harus didesain. Menurut saya, perlu ada forum pembauran nusantara. Forum itu akan jadi medium bersilaturahmi, baik pendatang maupun lokal. Di sana mereka bisa bahas persoalan-persoalan yang ada di IKN,” sambung politisi dari Golkar itu.

Jika forum tersebut terealisasi, dia berharap Badan Otorita IKN juga bisa menjalin komunikasi. Terutama ketika ada persoalan-persoalan terjadi. Sarkowi memahami bahwa sebagian besar masyarakat lokal dilanda kekhawatiran. Khawatir tidak mendapat perhatian yang layak. Kekhawatiran tersebut, ujar Sarkowi, sudah semestinya diperhatikan pemerintah. “Misalnya tenaga kerja, itu diambil dari luar Kaltim. Sementara itu, masyarakat Kaltim tidak dilibatkan. Kemudian muncul kecemburuan. Hal seperti ini harus ada perhatiannya,” pungkasnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)