Ikon Kaltim akan Terlihat Modern dengan Wacana Teras Samarinda

Jumat, 3 Februari 2023 659
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis
SAMARINDA. Ide Wali Kota Samarinda Andi Harun ingin membuat Kota Tepian sebagai Kota Peradaban tak main-main. Berbagai inovasi membangun Samarinda menjadi lebih baik secara terus menerus dimunculkan pria kelahiran 1972 itu. Mulai dari pembangunan terowongan, hingga adanya wacana pembangunan Teras Samarinda di Tepian Mahakam.

Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis mengapresiasi wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Menurutnya, wacana pembangunan Teras Samarinda akan berdampak positif bagi perkembangan Tepian Mahakam ke depannya. “Bagus sekali wacana Teras Samarinda ini. Pastinya, saya sangat senang kalau ada ide-ide yang baik dan bagus seperti ini,” ungkapnya usai mengikuti Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang Pertama Tahun 2023.

Wacana pembangunan Teras Samarinda diyakini Ananda akan menjadi trending dan menarik banyak wisatawan berkunjung ke Samarinda. “Inovasi ini bisa membuat orang tertarik datang ke situ,” terangnya, di Gedung B Komplek DPRD Kaltim jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.

Ketika banyak wisatawan berkunjung, maka akan berdampak pada perputaran roda ekonomi di Bumi Etam khususnya untuk Samarinda. “Nanti kalau orang tertarik ke sini, ekonomi masyarakat menjadi jalan dan terus meningkat. Saya lebih senang begitu, warga dan pengusaha disini juga akan diuntungkan dengan kehadiran Teras Samarinda,” katanya.

Perempuan kelahiran Jakarta itu pun secara tegas memberikan support pada Pemkot Samarinda. Sebab, Teras Samarinda yang diwacanakan dibangun di Tepian Mahakam ini akan menjadi ikon terbaik Ibu Kota Provinsi Kaltim. “Saya support, karena Tepian Mahakam ini kan ikonnya Kaltim. Orang kalau kesini pasti maunya melihat Sungai Mahakam. Ikon Provinsi Kaltim akan terlihat semakin modern dengan adanya wacana Teras Samarinda ini,” paparnya. (adv/hms)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks