Hasanuddin Mas’ud Kawal Pembangunan Rumah Sakit Korpri Kaltim

Senin, 4 Oktober 2021 173
Hasanuddin Mas’ud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim
SAMARINDA. Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mendukung pembangunan Rumah Sakit Korpri Kaltim. Ia akan mengawal pembangunan rumah sakit yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim tersebut. Politikus Golkar itu mengatakan bahwa Komisi III akan melakukan peninjauan kembali dalam waktu dekat ini untuk melihat perkembangan pembangunan Rumah Sakit Korpri. “Kita lihat 4 Oktober 2021 nanti, bersama-sama ke sana meninjau kembali supaya pembangunannya bisa dikawal,” ucapnya, Rabu (29/9/2021).

Penyelesaian pembangunan gedung rumah sakit pelat merah milik Provinsi Kaltim ini dirasa Hasanuddin sangat mepet sekali, namun ia tetap mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang bertekad melakukan pembangunan. “Memang mepet sekali, tapi karena keinginan dan kebutuhan rumah sakit untuk penanganan Covid-19 makanya kita lakukan,” paparnya.

Menanggapi pembangunan Rumah Sakit Korpri, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji juga menilai jika pembangunan rumah sakit ini kemungkinan tidak tepat waktu atau bisa dikatakan untuk selesai 100 persen di akhir tahun itu sangat kecil. “Kemungkinan tidak selesai 100 persen, apalagi jika curah hujan tinggi dan segala macam. Makanya Oktober nanti kita lihat progress selanjutnya. Tapi dengan melakukan crash program, kita berharap rumah sakit ini selesai di bulan Desember 2021,” ungkapnya.

Jika pembangunan rumah sakit ini bisa mencapai 30 persen pada bulan Oktober 2021, Seno yakin pembangunannya akan rampung 100 persen di akhir tahun 2021. “Tapi kalau Oktober belum sampai 30 persen, ini yang menjadi hambatan. Kita harus diskusi ulang dengan Dinas PUPR, apa crash program selanjutnya yang akan dikerjakan,” terangnya.

Pengawasan pembangunan rumah sakit ini kata politikus Gerindra tersebut, akan terus dilakukan Komisi III DPRD Kaltim. Tujuannya, agar gedung Rumah Sakit Korpri bisa rampung tepat waktu. “Komisi III akan melakukan semua pengawasan terkait dengan tupoksinya. Dengan kata lain, kita akan melakukan pengawasan intensif. Setiap saat mereka lakukan inspeksi mendadak (sidak) supaya rumah sakit ini selesai tepat waktu,” katanya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banggar dan TAPD Kaltim Bahas Bersama Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025
Berita Utama 9 September 2025
0
BALIKPAPAN — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim di Balikpapan, Selasa (9/9/2025), guna membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua Banggar Ekti Imanuel, didampingi Sekretaris Banggar Ananda Emira Moeis, serta dihadiri oleh sejumlah anggota Banggar DPRD Kaltim, yakni Yenni Eviliana, Baba, Guntur, Firnadi Ikhsan, Safuad, M Darlis Pattalongi, M Samsun, Husin Djufri, Baharuddin Demmu, Abdulloh, Sayid Muziburrachman, Baharuddin Muin, Yusuf Mustafa, dan Syarifatul Sya'diah. Dari pihak eksekutif, hadir jajaran TAPD Kaltim, termasuk Asisten I Setdaprov Ujang Rachmat, Kepala Bappeda Yusliando, Kepala Biro Kesra Dasmiah, Kepala Biro Hukum Suparmi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Ismiati, Kepala BPKAD A Muzzakir, Kepala Dinas Perhubungan Irhamsyah, dan sejumlah kepala OPD lainnya.  Dalam pembukaan rapat, Ekti Imanuel menegaskan pentingnya evaluasi terhadap realisasi semester I APBD 2025 sebagai dasar penyusunan perubahan KUA-PPAS. “Kami ingin memastikan bahwa proyeksi enam bulan ke depan benar-benar realistis dan mencerminkan kondisi fiskal daerah secara akurat,” ujar Ekti. Ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam penyusunan pendapatan daerah. “Pendapatan harus dihitung secara cermat, jangan sampai kita menyusun anggaran berdasarkan asumsi yang tidak kuat,” tegasnya. Banggar DPRD Kaltim meminta TAPD menyampaikan data rinci terkait capaian belanja dan pendapatan semester I, serta penyesuaian target yang akan dilakukan. Banggar juga menegaskan akan mengawal proses ini secara maksimal. Rapat berlangsung dinamis, dengan sejumlah anggota Banggar menyampaikan pandangan kritis terhadap alokasi anggaran di sektor strategis, termasuk infrastruktur, dan layanan publik. DPRD menegaskan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. (Hms4)