Hadiri Pembukaan Muktamar ke XVIII Pemuda Muhammadiyah

Jumat, 24 Februari 2023 93
MUKTAMAR XVIII : Suasana Pembukaan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan
BALIKPAPAN – Pimpinan beserta sejumlah Anggota DPRD Kaltim menghadiri Pembukaan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah yang digelar Balikpapan Sport & Conventions Center di Balikpapan, Rabu (22/2/2023).

Muktamar Pemuda Muhammadiyah dubuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, didampingi Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Mantan KH Haedar Nashir, Presiden RI ke 5 Megawati Soekarno Putri, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Ketum Pemuda Muhammadiyah Sunanto.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengucapkan selamat ber-Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang ke XVIII. “Selamat bermusyawarah Pemuda Muhammadiyah. Mudah-mudahan musyawarah ini menghasilkan memimpin yang bisa memimpin Pemuda Muhammadiyah ke depan lebih baik lagi,” ujarnya.

Sigit menambahkan, kehadiran Pemuda Muhammadiyah mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan IKN. Selain itu,iIa berharapa Pemuda Muhammadiyah dapat berkiprah lebih lanjut untuk mensukseskan pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

“Ini menjadi momentum bagi pemuda Muhammadiyah untuk berkiprah lebih lanjut, khususnya dalam mensukseskan pembangunan Indonesia secara keseluruhan, terlebih lagi dalam pembangunan IKN kedepan,” harapnya.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kaltim Masykur Sarmian. Menurutnya, ini merupakan tantangan besar bagi pemuda, khususnya Pemuda Muhammadiyah untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan bangsa terutama pembangunan karakter bangsa dan pembangunan sumber daya manusia. “Karena bagaimanapun juga, di era keterbukaan, bangsa kita perlu mengadopsi dan melibatkan seluruh komponen bangsa terutama pemuda,” sebut dia.

Untuk itu, Pemuda Muhammadiyah harus siap menerima tantangan ini untuk kepentingan kolaborasi. Karena Indonesia tidak mungkin akan dibangun oleh satu kekuatan saja, tetapi perlu juga melibatkan seluruh komponen. “Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah, bahwa tangan pemuda ini urusan umat dan di kakinya lah adalah kehidupan bangsa,” kata Masykur.

Sejalan dengan itu, lanjut dia, Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan, bahwa potensi sumber daya alam sangat luar biasa, dan harus dikelola dengan baik. “Pengelolaannya harus meliatkan pemuda, melibatkan seluruh potensi anak muda Indonesia, termasuk Pemuda Muhammadiyah,” jelasnya.

Selain itu, Masykur juga mengingatkan, dalam proses pembangunan IKN, tenaga kerja harus memprioritaskan tenaga kerja dan pemuda lokal Kalimantan Timur. Munculnya IKN ini menjadi primadona anak muda Indonesia.

“Jangan sampai nanti yang mengisi dan yang terlibat dalam proses pembangunan IKN itu mayoritas tenaga kerja luar, dan orang-orang Kaltim hanya sebagai penonton. Pemuda dan masyarakat Kalti harus terlibat, karena sumber daya kita ini sudah memenuhi syarat untuk diajak terlibat langsung dalam proses membangun IKN,” tegas Masykur. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Zakat ASN Melalui Baznas
Berita Utama 23 September 2025
0
Samarinda – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Pemprov Kaltim melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).    Hal ini mengemuka dalam rapat kerja bersama Baznas Provinsi Kaltim, perangkat daerah, RSUD, dan mitra kerja lainnya yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (23/09/2025).   Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menegaskan bahwa pengelolaan ZIS harus dilakukan secara maksimal, tidak hanya dari sisi penghimpunan, tetapi juga pemanfaatannya secara strategis. “Zakat ini harus benar-benar bisa mendukung pembangunan daerah. Pengelolaannya perlu disinergikan dengan program CSR agar manfaatnya lebih luas dan terukur,” ujarnya.   Sementara itu, Anggota Komisi IV, Fadly Imawan, menyampaikan perlunya penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar ASN memiliki dasar hukum yang jelas dalam menunaikan zakat penghasilan. “Kami mendorong agar Pergub segera diterbitkan, sehingga pelaksanaan zakat oleh ASN memiliki payung hukum yang kuat,” jelasnya.   Anggota Komisi IV lainnya, Damayanti, turut menekankan pentingnya kontribusi ZIS dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar Baznas memberikan apresiasi kepada OPD atau pegawai yang konsisten dalam menunaikan ZIS. “Baznas harus hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Reward bagi OPD atau ASN yang aktif berzakat dapat menjadi motivasi positif,” tuturnya.   Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Provinsi Kaltim, Syirajudin, menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran sejak tahun 2024 terkait kewajiban zakat bagi ASN dengan penghasilan di atas Rp 6,8 juta.    Ia juga menyampaikan bahwa Ranpergub Zakat saat ini tengah dalam proses harmonisasi dan akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. “Baznas juga perlu menjangkau perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim. Dalam Ranpergub, terdapat pasal yang mengatur kewajiban zakat bagi pelaku usaha,” terangnya.   Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Ahmad Nabhan, melaporkan bahwa potensi ZIS dari ASN dan P3K di lingkungan Pemprov Kaltim diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun. Namun, realisasi saat ini masih belum optimal.   “Zakat terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Prinsip kami adalah 3A yakni aman secara syar’i, aman secara regulasi, dan aman untuk NKRI. Dana yang masuk saat ini sebesar Rp 15 miliar, dan yang telah disalurkan mencapai Rp 13 miliar,” ungkapnya.   Rapat menyepakati agar pengumpulan zakat ASN di lingkungan Pemprov Kaltim dilakukan secara optimal melalui Baznas. Selain itu, Baznas diminta menyusun peta potensi zakat di setiap OPD dan secara rutin melakukan sosialisasi.    Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong adanya program reward bagi OPD atau lembaga yang berhasil memaksimalkan pengumpulan ZIS. “OPD mitra kerja Komisi IV harus menjadi teladan dalam pengumpulan zakat. Ke depan, reward bisa menjadi pemicu bagi OPD lain untuk lebih serius,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, dalam kesimpulan rapat. (adv/hms7)
Indeks