Hadiri Pelantikkan LBMK, Hasanuddin Mas’ud Harapkan LBMK Semakin Eksis

5 Juni 2023

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menghadiri Pelantikkan Dewan Pengurus Daerah Lembaga Budaya Melayu Kalimantan (LBMK) se Kalimantan Utara, pada Kamis (1/6)
TARAKAN. Hadir Dalam Pelantikkan Dewan Pengurus Daerah Lembaga Budaya Melayu Kalimantan (LBMK) se Kalimantan Utara, pada Kamis (1/6) di Gedung Rektorat Universitas Borneo di Tarakan Kalimantan Utara. Ketua DPRD Kaltim yang juga hadir sebagai narasumber pada Dialog Nasional disela-sela rangkaian pelantikkan tersebut berharap LBMK semakin eksis.

Dalam penyampaian materinya pada dialog yang betajuk “Restorasi Umat dalam Mewujudkan Good Governance”, Politisi Golkar ini menerangkan bahwa Pemerintahan yang baik tentu memerlukan penerapan sejumlah prinsip. Seperti Profesional, Akuntabel, Tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivirtas, supermasi hukum serta dalam diterima oleh seluruh masyarakat. “Good Govenance ini juga menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan bahkan hingga guna mencapai tujuan nasional, sementara jika dikaitkan dengan peran umat dalam mewujudkan good governance ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti partisipasi aktif serta pengawasan dan pemantauan,” urai Hasanuddin Mas’ud.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pendidikan, kesadaran, kolaborasi dan jaringan juga turut menjadi hal penting yang bisa diperbuat dengan tetap menjunjung nilai-nilai etika dan memahami Pendidikan politik. Kolaborasi dan Jaringan, masih menurut Hasanuddin, bahwa umat dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, Lembaga keagamaan maupun pemangku kepentingan untuk memperjuangkan good governance. Dengan begitu umat dapat memperkuat  suara mereka dan meningkatkan pengaruh mereka dalam mengadvokasi perubahan kebijakan dan praktik yang lebih baik.


Hadir menjadi narasumber, Hasanuddin juga menjadi pembicara Bersama tokoh Nasional yang juga cendikiawan muslim Prof Dr Din Syamsudin selain itu, hadir pula rektor UB Prof Dr Adri Patton dan Walikota Tarakan dr Khairul

Dalam pertemuan tertutup Prof Din juga dinobatkan sebagai bapak pemersatu umat oleh Lembaga Budaya Melayu Kalimantan karena beliau mempunyai kemampuan untuk mempersatukan umat terutama pimpinan umat Islam. Sementara itu, memberi sambutan melalui video Tapping Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Dr. Sandiaga Uno mengatakan   akhlak dan akidah merupakan modal dasar oleh seorang muslim. “Memang terkadang orang masuk kedalam dunia politik dan dunia usaha bertentangan dengan hal tersebut. Sehingga mari kita bepegang teguh pada Al-Qur'an dan sunah,” ungkap Sandiaga Uno.

Dia juga berpesan kepada pengurus budaya Melayu selalu menanamkan hal tersebut. Masih dalam rangkaian acara tersebut,Ketua Umum LBMK H Padlan Hamid mengatakan bahwa LBMK telah lama menilai prof Din yang selalu berada ditengah dari berbagai macam kepentingan. Ditambah lagi Din pernah diberikan mandat oleh Negara sebagai presiden perdamaian antar umat. Ketua LBMK juga mengucapkan selamat pada kepengurusan yang baru dilantik, harapannya dapat menjalankan Amat Organisasi. Sebab LBMK merupakan organisasi suku asli Kalimantan yang berbudaya Melayu. Yang mana didalamnya tergabung etnis Tidung, Bulungan, Berau, Bajau, Kutai, Banjar, Paser dan Melayu Pontianak serta tergabung juga 6 kesultanan didalamnya.  (adv/hms5)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Aspirasi Warga kabupaten/kota se-Kaltim Diserahkan ke Pemprov
admin 2 Oktober 2023
0
SAMARINDA. Aspirasi masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim melalui hasil reses yang dilakukan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penyerahkan dilakukan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji didampingi Sigit Wibowo kepada Asisten Pemkesra Pemprov Kaltim M Syirajudin selaku mewakili Gubernur Kaltim pada rapat paripurna ke-37 DPRD Kaltim, Senin (2/10). Adapun masing-masing juru bicara laporan reses gabungan anggota DPRD Kaltim yakni Nidya Listiyono (Samarinda), Bagus Susetyo (Balikpapan), Amiruddin (PPU-Paser), Salehuddin (Kukar), dan Sutomo Jabir (Bontang, Kutim, Berau). Berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan pada saat reses menyoal tentang kondisi jalan yang rusak, perlu adanya jembatan, drainase, penerangan dan air bersih. Selain itu, persoalan banjir, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang perlu perhatian lebih. Seno Aji berharap agar seluruh aspirasi masyarakat Kaltim tersebut dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi dan segera ditindaklanjuti agar masyarakat dapat keluar dari persoalannya selama ini. “Agar menjadi perhatian seluruh OPD Kaltim dan bisa menjadi program prioritas di Tahun 2023 – 2024 mendatang. Hal ini dimasudkan juga agar program kerja khususnya dibindang pembangunan dalam arti luas bisa efektif, efesien dan tepat guna,”harapnya. Selain itu, guna memaksimalkan dan mempercepat penyelesaian yang menjadi aspirasi masyarakat maka Anggota DPRD sebut Seno Aji meminta agar Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah agar direvisi atau dicabut. Hal ini disebabkan pada Pergub 49/2020 memberikan batasan yang sempit tentang pemberian bantuan melalui dana aspirasi atau usulan program pembangunan daerah pada ABPD Kaltim. Padahal, hal tersebut bersentuhan langsung kepada masyarakat. (hms4)