Hadiri Pelantikkan LBMK, Hasanuddin Mas’ud Harapkan LBMK Semakin Eksis

Senin, 5 Juni 2023 124
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menghadiri Pelantikkan Dewan Pengurus Daerah Lembaga Budaya Melayu Kalimantan (LBMK) se Kalimantan Utara, pada Kamis (1/6)
TARAKAN. Hadir Dalam Pelantikkan Dewan Pengurus Daerah Lembaga Budaya Melayu Kalimantan (LBMK) se Kalimantan Utara, pada Kamis (1/6) di Gedung Rektorat Universitas Borneo di Tarakan Kalimantan Utara. Ketua DPRD Kaltim yang juga hadir sebagai narasumber pada Dialog Nasional disela-sela rangkaian pelantikkan tersebut berharap LBMK semakin eksis.

Dalam penyampaian materinya pada dialog yang betajuk “Restorasi Umat dalam Mewujudkan Good Governance”, Politisi Golkar ini menerangkan bahwa Pemerintahan yang baik tentu memerlukan penerapan sejumlah prinsip. Seperti Profesional, Akuntabel, Tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivirtas, supermasi hukum serta dalam diterima oleh seluruh masyarakat. “Good Govenance ini juga menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan bahkan hingga guna mencapai tujuan nasional, sementara jika dikaitkan dengan peran umat dalam mewujudkan good governance ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti partisipasi aktif serta pengawasan dan pemantauan,” urai Hasanuddin Mas’ud.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pendidikan, kesadaran, kolaborasi dan jaringan juga turut menjadi hal penting yang bisa diperbuat dengan tetap menjunjung nilai-nilai etika dan memahami Pendidikan politik. Kolaborasi dan Jaringan, masih menurut Hasanuddin, bahwa umat dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, Lembaga keagamaan maupun pemangku kepentingan untuk memperjuangkan good governance. Dengan begitu umat dapat memperkuat  suara mereka dan meningkatkan pengaruh mereka dalam mengadvokasi perubahan kebijakan dan praktik yang lebih baik.


Hadir menjadi narasumber, Hasanuddin juga menjadi pembicara Bersama tokoh Nasional yang juga cendikiawan muslim Prof Dr Din Syamsudin selain itu, hadir pula rektor UB Prof Dr Adri Patton dan Walikota Tarakan dr Khairul

Dalam pertemuan tertutup Prof Din juga dinobatkan sebagai bapak pemersatu umat oleh Lembaga Budaya Melayu Kalimantan karena beliau mempunyai kemampuan untuk mempersatukan umat terutama pimpinan umat Islam. Sementara itu, memberi sambutan melalui video Tapping Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Dr. Sandiaga Uno mengatakan   akhlak dan akidah merupakan modal dasar oleh seorang muslim. “Memang terkadang orang masuk kedalam dunia politik dan dunia usaha bertentangan dengan hal tersebut. Sehingga mari kita bepegang teguh pada Al-Qur'an dan sunah,” ungkap Sandiaga Uno.

Dia juga berpesan kepada pengurus budaya Melayu selalu menanamkan hal tersebut. Masih dalam rangkaian acara tersebut,Ketua Umum LBMK H Padlan Hamid mengatakan bahwa LBMK telah lama menilai prof Din yang selalu berada ditengah dari berbagai macam kepentingan. Ditambah lagi Din pernah diberikan mandat oleh Negara sebagai presiden perdamaian antar umat. Ketua LBMK juga mengucapkan selamat pada kepengurusan yang baru dilantik, harapannya dapat menjalankan Amat Organisasi. Sebab LBMK merupakan organisasi suku asli Kalimantan yang berbudaya Melayu. Yang mana didalamnya tergabung etnis Tidung, Bulungan, Berau, Bajau, Kutai, Banjar, Paser dan Melayu Pontianak serta tergabung juga 6 kesultanan didalamnya.  (adv/hms5)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
DPRD Kaltim Dorong Sinergi dan Digitalisasi CSR, Perda TJSL Kaltim Akan Dievaluasi
Berita Utama 10 November 2025
0
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas tindak lanjut Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kalimantan Timur. Rapat yang bertujuan memaksimalkan peran CSR dalam pembangunan daerah ini dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, serta sejumlah Anggota Komisi, yaitu Agus Aras, Syahariah Mas’ud, Damayanti, Fuad Fakhruddin, dan Agusriansyah Ridwan di Ruang Rapat Gedung D Lantai 3 Kantor DPRD Kaltim, Senin (10/11/25). Fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini dilatarbelakangi oleh potensi penurunan fiskal daerah, sementara Pemprov memiliki program pembangunan prioritas yang membutuhkan pembiayaan besar. Untuk itu Komisi IV menekankan perlunya mensinergikan pendanaan CSR berdampingan dengan APBD. ”Mensinergikan pendanaan CSR berdampingan dengan APBD itu sangat penting. Sinergi ini sangat krusial dalam rangka memaksimalkan peran pendanaan CSR bagi pembangunan Kaltim,” ujar Muhammad Darlis Pattalongi. Ia menambahkan bahwa digitalisasi terhadap program-program CSR juga sangat dibutuhkan. Legislator Daerah Pemilihan Kota Samarinda ini menegaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak diperbolehkan mengambil dana CSR, melainkan hanya berperan dalam menyediakan perencanaan program yang belum terbiayai oleh APBD dan tepat guna serta tepat sasaran melalui program CSR. "Dengan kita bersinergi maka kita bisa memilah mana program yang bisa kita arahkan menggunakan APBD dan mana program yang kita arahkan melalui CSR," jelas Darlis. Ia kemudian mencontohkan Provinsi Kalimantan Barat yang telah berhasil mengimplementasikan pengelolaan dana CSR melalui Tim Fasilitasi di bawah BAPPEDA Provinsi. Diharapkan, melalui program yang terarah dan digitalisasi, tidak ada lagi duplikasi, tumpang tindih, atau ketertinggalan program. Sebagai tindak lanjut, Komisi IV menilai Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perlu dievaluasi. Evaluasi bertujuan menyelaraskan CSR dengan program prioritas pembangunan, melibatkan Baznas, serta memastikan integrasi program. RDP ini kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pengelolaan CSR di Kaltim harus dilakukan secara sinergis, terintegrasi, terkoordinasi, dan terdigitalisasi. Biro Hukum Setda Kaltim bersama Bappeda Kaltim diminta segera melakukan evaluasi dan penyesuaian Perda TJSL. Serta untuk mendukung program digitalisasi, disepakati Tim Sakti CSR akan memberikan pendampingan. (Hms11)