Hadiri Pelantikkan LBMK, Hasanuddin Mas’ud Harapkan LBMK Semakin Eksis

Senin, 5 Juni 2023 115
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menghadiri Pelantikkan Dewan Pengurus Daerah Lembaga Budaya Melayu Kalimantan (LBMK) se Kalimantan Utara, pada Kamis (1/6)
TARAKAN. Hadir Dalam Pelantikkan Dewan Pengurus Daerah Lembaga Budaya Melayu Kalimantan (LBMK) se Kalimantan Utara, pada Kamis (1/6) di Gedung Rektorat Universitas Borneo di Tarakan Kalimantan Utara. Ketua DPRD Kaltim yang juga hadir sebagai narasumber pada Dialog Nasional disela-sela rangkaian pelantikkan tersebut berharap LBMK semakin eksis.

Dalam penyampaian materinya pada dialog yang betajuk “Restorasi Umat dalam Mewujudkan Good Governance”, Politisi Golkar ini menerangkan bahwa Pemerintahan yang baik tentu memerlukan penerapan sejumlah prinsip. Seperti Profesional, Akuntabel, Tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivirtas, supermasi hukum serta dalam diterima oleh seluruh masyarakat. “Good Govenance ini juga menjadi acuan dalam menjalankan fungsi pemerintahan bahkan hingga guna mencapai tujuan nasional, sementara jika dikaitkan dengan peran umat dalam mewujudkan good governance ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti partisipasi aktif serta pengawasan dan pemantauan,” urai Hasanuddin Mas’ud.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pendidikan, kesadaran, kolaborasi dan jaringan juga turut menjadi hal penting yang bisa diperbuat dengan tetap menjunjung nilai-nilai etika dan memahami Pendidikan politik. Kolaborasi dan Jaringan, masih menurut Hasanuddin, bahwa umat dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, Lembaga keagamaan maupun pemangku kepentingan untuk memperjuangkan good governance. Dengan begitu umat dapat memperkuat  suara mereka dan meningkatkan pengaruh mereka dalam mengadvokasi perubahan kebijakan dan praktik yang lebih baik.


Hadir menjadi narasumber, Hasanuddin juga menjadi pembicara Bersama tokoh Nasional yang juga cendikiawan muslim Prof Dr Din Syamsudin selain itu, hadir pula rektor UB Prof Dr Adri Patton dan Walikota Tarakan dr Khairul

Dalam pertemuan tertutup Prof Din juga dinobatkan sebagai bapak pemersatu umat oleh Lembaga Budaya Melayu Kalimantan karena beliau mempunyai kemampuan untuk mempersatukan umat terutama pimpinan umat Islam. Sementara itu, memberi sambutan melalui video Tapping Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Dr. Sandiaga Uno mengatakan   akhlak dan akidah merupakan modal dasar oleh seorang muslim. “Memang terkadang orang masuk kedalam dunia politik dan dunia usaha bertentangan dengan hal tersebut. Sehingga mari kita bepegang teguh pada Al-Qur'an dan sunah,” ungkap Sandiaga Uno.

Dia juga berpesan kepada pengurus budaya Melayu selalu menanamkan hal tersebut. Masih dalam rangkaian acara tersebut,Ketua Umum LBMK H Padlan Hamid mengatakan bahwa LBMK telah lama menilai prof Din yang selalu berada ditengah dari berbagai macam kepentingan. Ditambah lagi Din pernah diberikan mandat oleh Negara sebagai presiden perdamaian antar umat. Ketua LBMK juga mengucapkan selamat pada kepengurusan yang baru dilantik, harapannya dapat menjalankan Amat Organisasi. Sebab LBMK merupakan organisasi suku asli Kalimantan yang berbudaya Melayu. Yang mana didalamnya tergabung etnis Tidung, Bulungan, Berau, Bajau, Kutai, Banjar, Paser dan Melayu Pontianak serta tergabung juga 6 kesultanan didalamnya.  (adv/hms5)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, Evaluasi APBD 2024 dan Penetapan Kode Etik Baru untuk Legislatif – SUB
Berita Utama 23 Juni 2025
0
SAMARINDA — Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, rapat tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, Sekretaris DPRD Norhayati Usman, serta Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agenda pertama yakni jawaban pemerintah provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kritik membangun dari legislatif dan menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari fluktuasi harga batu bara hingga keterlambatan dana FCPF yang memengaruhi kinerja fiskal. Ia menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola dengan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa tahapan akhir dalam pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan secara cermat dan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. "Hasil pembahasan ini menjadi bahan untuk laporan akhir Badan Anggaran DPRD Kaltim sebagai pertimbangan dan persetujuan serta penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang akan disampaikan pada rapat paripurna selanjutnya,"ujarnya. Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan laporan final mengenai Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Dokumen tersebut mempertegas standar moral dan perilaku bagi seluruh anggota dewan. Subandi menyebutkan adanya penyempurnaan signifikan, seperti penambahan mekanisme mediasi,penguatan proses aduan publik, serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran etika. “Kami ingin lembaga ini tetap menjadi teladan, menjaga kehormatan DPRD dengan sikap arif, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya, disambut gestur penghormatan dari para peserta rapat. Puncak rapat ditandai dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan tersebut. Dengan jawaban bulat “Setuju” dari seluruh anggota dewan, palu diketuk menandai era baru etika legislatif yang lebih kokoh dan visioner. Rapat ditutup dengan pembacaan keputusan resmi oleh Sekretaris DPRD, menandai berakhirnya sesi penuh makna dan tanggung jawab institusional tersebut. (adv/hms9/hms6)