Hadiri Paripurna HUT ke 127 Kota Balikpapan, Hasan : Akses Jalan Harus Menjadi Prioritas Pembangunan Saat Ini

8 Februari 2024

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah Anggota DPRD Kaltim dari Derah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Balikpapan dalam rangka Hari Jadi ke-127 tahun Kota Balikpapan di Hotel Grand Tjokro Balikpapan.
Balikpapan. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah Anggota DPRD Kaltim dari Derah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Balikpapan dalam rangka Hari Jadi ke-127 tahun Kota Balikpapan di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Kamis (8/2).

Kegiatan ini dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh didampingi ketiga Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, Budiono dan Laisa Hamisah. Tampak hadir pula segenap anggota DPRD Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bersama Sekretaris Daerah Muhaimin serta unsur forkopinda turut hadir. Tampak juga Penjabat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun, serta segenap pimpinan instansi vertikal dan tokoh masyarakat Kota Beriman.

Peringatan hari jadi Ke-127 Kota Balikpapan pada 2024 ini mengusung tema Balikpapan Kondusif, Sinergi dan Berkelanjutan. Tema ini, disampaikan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, diusung bukan tanpa makna, melainkan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif, terus bersineri dan berkelanjutan, dalam membangun Kota Balikpapan. Makna terdalam, tentunya menjelang pesta demokrasi yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari mendatang.

Diumur yang sudah tidak mudah lagi, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, Balikpapan saat ini sebagai pintu gerbang Kaltim, dan juga pintu masuk ke IKN. “Tentu harapan kita, pembenahan terhadap Kota Balikpapan seharusnya lebih ditingkatkan,” sebut dia.

Selain itu, dirinya juga mendukung penuh rencana Walikota dan Gubernur Kaltim membuat monumen sebagai ikon yang menggambarkan ciri khas dari Kota Beriman.

“Sejalan dengan rencana Walikota dan Gubernur Kaltim. Pemerintah setempat berencana membuat monumen yang ditempatkan di dekat Bandara Sepinggan Balikpapan. Hal ini dimaksud dalam rangka mendukung dan menyambut pembangunan IKN,” beber Hasan, sapaan akrabnya.

Politisi Golkar ini berharap, Balikpapan bisa mendapatkan bantuan keuangan yang sama dengan ibu kota sebelumnya, paling tidak seperti kota-kota lain. Pasalnya, selama ini Hasan menyebut, bantuan keuangan dinilai masih kurang.

Sementara itu, hal penting yang perlu ditingkatkan disampaikan Hasan, yakni infrastruktur, khususnya jalan. Karena menurutnya, jalan merupakan akses utama yang menghubungkan antar wilayah. “Bukan hanya di Balikpapan, terkhusus seluruh Kaltim. Akses jalan harus menjadi prioritas utama pembangunan untuk saat ini,” jelasnya. (adv/hms6)

 
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Gelar Rapat Koordinasi Pokir Bersama Perangkat Daerah, Rusman Ya’qub Tekankan 3 Poin Atasi Hambatan Dengan Sinkronisasi
admin 22 Februari 2024
0
BALIKPAPAN – Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, Kamis (22/02/24). Rapat yang terbagi menjadi dua sesi ini, berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan. Dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim Rusman Ya’qub didampingi anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin, Ekti Imanuel dan Agus Aras. Pembahasan diantaranya mengenai penyusunan dan penyelarasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025 serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Pembahasan Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat. “Pada hari ini kita akan menindaklanjuti kegiatan kita pada pertemuan bulan lalu terkait penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD. Karena kita berharap benar-benar tidak ada lagi hambatan dan sumbatan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim dalam penyusunan RKPD tahun 2025 terutama pada proses penginputannya. Oleh karena itu perlu kita lakukan sebuah sinkronisasi baik terhadap pemahaman persepsi kita maupun dalam soal sinkronisasi pelaksanaan teknis dalam penginputan dan pelaksanaannya nanti,” ujar Rusman Ya’qub saat memimpin jalannya rapat. Terdapat tiga poin yang menjadi fokus pembahasan ditekankan Rusman yang selama ini diakuinya menjadi kendala DPRD Kaltim dalam penginputan pokok-pokok pikiran. Dengan tetap mengacu dengan urusan pada masing-masing bidang perangkat daerah sesuai dengan rancangan awal yang disampaikan pada Forum Konsultasi Publik beberapa waktu lalu. Masing-masing Perangkat Daerah pun memaparkan kamus usulannya terutama pada persoalan belanja langsung, bantuan keuangan dan hibah yang mana dalam catatan DPRD Kaltim diungkapkan Rusman, terdapat 60 kamus usulan untuk Pokir, 30 kamus untuk bantuan keuangan dan 10 kamus untuk hibah. Seraya bertanya, Rusman juga menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala dalam penginputan Pokir. Menurutnya Perangkat Daerah perlu membakukan syarat-syarat untuk tahapan entry di SIPD. “Syarat-syarat entry pokir ini penting karena selama ini seringkali teman-teman anggota DPRD Kaltim kesulitan dalam melakukan entry di SIPD karena dianggap tidak memenuhi persyaratan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami minta mulai dari sekarang ada kesepakatan dari syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mengentry di SIPD itu apa saja. Sehingga menjadi kesepahaman jangan sampai kita sudah punya pokok-pokok pikiran semua mental tidak bisa dimasukkan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan. Padahal tidak ada informasi sebelumnya, itu yang menjadi persoalan,” pintanya. Lebih lanjut Ia berpesan agar Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim untuk dapat menunjuk salah satu PIC yang bertanggung jawab berkomunikasi dan mengakomodir dari setiap 55 anggota yang ada di DPRD Kaltim.  “Terima kasih banyak atas kehadiran dalam pertemuan hari ini. Kita berikhtiar, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan konsolidasikan ini benar-benar kedepannya bisa kita urai yang selama ini banyak menjadi sumbatan-sumbatan. Tentu kita punya niat yang sama bahwa penyusunan RKPD 2025 itu semakin lebih baik terutama dalam aspek perencanaan. Dengan mulai banyaknya titik temu diantara kita khususnya Pokir ini, kita berharap APBD kita lebih tepat sasaran dan lebih produktif,” tutupnya. (hms11)