Hadiri Acara Penyambutan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Lingkungan

10 Oktober 2023

PENYAMBUTAN : Dr Sarkowi V Zahry menghadiri Acara Penyambutan Guru Besar Prof. Dr. Muhamad Muhdar, S.H., M.Hum di Ruang Aula Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Selasa (10/10/2023).
SAMARINDA. Bertempat di Ruang Aula Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Dr Sarkowi V Zahry menghadiri Acara Penyambutan Guru Besar Prof. Dr. Muhamad Muhdar, S.H., M.Hum sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Lingkungan mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (10/10/2023).

Acara Penyambutan dimulai dengan Tarian selamat datang kemudian dirangkai dengan Tilawah oleh Qori dan pembacaan doa. Dalam kesempatan tersebut pula Prof Muhamad Muhdar menyampaikan Academische Tesmonium Meum dengan judul Kontestasi antar penikmat SDA : Dekonstruksi Hukum SDA Menuju Pengelolaan Berbasis Keadilan Lingkungan.

Dr Sarkowi mengaku senang dengan adanya Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Lingkungan mengingat sumber daya alam di Kaltim mempunyai potensial yang besar baik secara kualitas maupun kuantitas tetapi sejauh ini belum secara maksimal di kelola untuk kemakmuran masyarakat Kaltim karna dampak lingkungan yang terjadi sekarang belum mampu di kendalikan.

“Kedepannya semoga bisa memberikan saran masukan serta nasehat bagi keseimbangan pengelolaan sumber daya alam. Kita berharap juga nantinya dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam di Kaltim bisa dikendalikan” kata Politikus Partai Golkar itu.
 
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks