Fitri Dorong, Perda Ketahanan Keluarga Segera di Pergubkan

23 November 2021

SAMARINDA. Politikus Perempuan Fitri Maisyaroh mendorong Gubernur Kalimantan Timur untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur bagi Perda tentang Ketahanan Keluarga yang baru-baru ini telah disahkan oleh DPRD Kaltim. Anggota yang pernah tergabung dalam Pansus Pembahas Raperda Ketahanan Keluarga ini menyebut bahwa dengan telah disusun dan disahkan, maka payung hukum yang sudah kita siapkan perlu terus didorong untuk segera terbit Pergubnya. “Tinggal kita mendorong eksekutif dalam hal ini Gubernur untuk segera dieksekusi menjadi Pergub. Jika tidak dipergubkan akan sulit implementasi dilapangan, kita siap untuk bantu memberikan masukan seperti apa juknisnya agar terjadi percepatan,” urainya.

Ia juga berharap Pergub untuk menyempurnakan keberadaan Perda Ketahanan Keluarga bisa lebih cepat daripada perda lain. “Mumpung ini masih baru dan hangat, meski ini ranah eksekutif namun memberikan masukan boleh. Karena perda ini inisiatif dari DPRD Kaltim kita akan bantu seperti apa dilapangan. Kita juga sudah memiliki banyak data dari provinsi-provinsi lain yang telah memiliki perda dan pergubnya. Bisa kita adopsi dengan memperhatikan kearifan lokal di Kalimantan Timur,” sebutnya.

Terkait data di lapangan mengenai masalah keluarga, Fitri mencontohkan salah satunya ia dapatkan saat dirinya menemui warga ketika melaksanakan reses baru-baru ini. Ia bertemu dengan sejumlah komunitas ibu-ibu dan keluarga. Banyak aspirasi yang ia terima, selain itu sejumlah masalah kekerasan hingga kasus perceraian juga menjadi sorotan tersendiri bagi Fitri.

“Memang reses baru-baru ini saya lebih banyak mendatangi komunitas ibu-ibu  dan juga keluarga, ini kebetulan berkaitan dengan DPRD Kaltim yang barun ini rampung membahas Raperda Ketahanan Keluarga, jadi aspirasi masyarakat khususnya ibu-ibu banyak berkaitan dengan itu,”ungkap Fitri.

Lebih lanjut ia juga meninggung dengan sejumlah masalah yang berkaitan dengan keluarga, seperti perceraian dengan angka perceraian di Kalimantan cukup tinggi dan tertinggi itu di Kota  Balikpapan. “Jadi harapannya supaya warga mendapat pembinaan berkaitan untuk problem keluarga. Termasuk kekerasan pada anak Balikpapan termasuk juga tinggi,” kata Fitri.

Sehingga kekerasan tersebut juga diharapkan mendapat pembinaan bagi anak-anak remaja khususnya yang menghadapi masalah kekerasan cukup memang memprihatinkan. “Dari tahun ke tahun belum ada penurunan yang signifikan, ini perlu menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks