Fitri Dorong, Perda Ketahanan Keluarga Segera di Pergubkan

Selasa, 23 November 2021 143
SAMARINDA. Politikus Perempuan Fitri Maisyaroh mendorong Gubernur Kalimantan Timur untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur bagi Perda tentang Ketahanan Keluarga yang baru-baru ini telah disahkan oleh DPRD Kaltim. Anggota yang pernah tergabung dalam Pansus Pembahas Raperda Ketahanan Keluarga ini menyebut bahwa dengan telah disusun dan disahkan, maka payung hukum yang sudah kita siapkan perlu terus didorong untuk segera terbit Pergubnya. “Tinggal kita mendorong eksekutif dalam hal ini Gubernur untuk segera dieksekusi menjadi Pergub. Jika tidak dipergubkan akan sulit implementasi dilapangan, kita siap untuk bantu memberikan masukan seperti apa juknisnya agar terjadi percepatan,” urainya.

Ia juga berharap Pergub untuk menyempurnakan keberadaan Perda Ketahanan Keluarga bisa lebih cepat daripada perda lain. “Mumpung ini masih baru dan hangat, meski ini ranah eksekutif namun memberikan masukan boleh. Karena perda ini inisiatif dari DPRD Kaltim kita akan bantu seperti apa dilapangan. Kita juga sudah memiliki banyak data dari provinsi-provinsi lain yang telah memiliki perda dan pergubnya. Bisa kita adopsi dengan memperhatikan kearifan lokal di Kalimantan Timur,” sebutnya.

Terkait data di lapangan mengenai masalah keluarga, Fitri mencontohkan salah satunya ia dapatkan saat dirinya menemui warga ketika melaksanakan reses baru-baru ini. Ia bertemu dengan sejumlah komunitas ibu-ibu dan keluarga. Banyak aspirasi yang ia terima, selain itu sejumlah masalah kekerasan hingga kasus perceraian juga menjadi sorotan tersendiri bagi Fitri.

“Memang reses baru-baru ini saya lebih banyak mendatangi komunitas ibu-ibu  dan juga keluarga, ini kebetulan berkaitan dengan DPRD Kaltim yang barun ini rampung membahas Raperda Ketahanan Keluarga, jadi aspirasi masyarakat khususnya ibu-ibu banyak berkaitan dengan itu,”ungkap Fitri.

Lebih lanjut ia juga meninggung dengan sejumlah masalah yang berkaitan dengan keluarga, seperti perceraian dengan angka perceraian di Kalimantan cukup tinggi dan tertinggi itu di Kota  Balikpapan. “Jadi harapannya supaya warga mendapat pembinaan berkaitan untuk problem keluarga. Termasuk kekerasan pada anak Balikpapan termasuk juga tinggi,” kata Fitri.

Sehingga kekerasan tersebut juga diharapkan mendapat pembinaan bagi anak-anak remaja khususnya yang menghadapi masalah kekerasan cukup memang memprihatinkan. “Dari tahun ke tahun belum ada penurunan yang signifikan, ini perlu menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
Perkuat Kolaborasi Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan, Sekwan DPRD Kaltim Hadiri Pengukuhan Kepala BPKP Kaltim
Berita Utama 30 Juni 2025
0
SAMARINDA — Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, menghadiri acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur dari Dr. Felix Joni Darjoko kepada Edy Suharto, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/06/2025). Acara yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ini menandai babak baru dalam penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa kehadiran BPKP bukan hanya sebagai unsur pengawasan, namun juga sebagai mitra strategis yang mendampingi pemerintah  daerah dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. “BPKP tidak hanya pengawas, tetapi mitra yang memberikan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan kepada pemda,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berdampak langsung bagi masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Sekwan DPRD Kaltim, Norhayati Usman, menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan peran aktif BPKP dalam penguatan tata kelola keuangan daerah. “Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan seperti BPKP merupakan fondasi penting bagi terciptanya pembangunan yang terarah dan berdaya guna,” ujar Norhayati. Momentum pengukuhan ini sekaligus menjadi landasan kolaborasi berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.(adv/hms9/hms6)