Elly Hartati, Perda Ketahanan Keluarga Rampung di Desember 2021

5 Oktober 2021

Ketua Pansus Ketahanan Keluarga, Elly Hartati
SAMARINDA. DPRD Kaltim terus dan konsisten membuat terobosan terobosan baru dan mudah untuk menciptakan ketahanan keluarga di masyarakat Kalimantan Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan observasi dan analisis terhadap realitas kehidupan masyarakat terutama dalam konteks keluarga disetiap wilayah wilayah tertentu. Hasilnya ditemukan beberapa hal paling penting yang menjadi perhatian DPRD, khususnya Komisi yang membidangi adalah soal kesehatan, pendidikan ekonomi dan program BKKBN.

Ketua Pansus Ketahanan Keluarga, Elly Hartati di DPRD Kaltim mengungkapkan, pihaknya telah turun ke masyarakat untuk menghimpun data terkait soal kondisi dan penerapan strategi terhadap solusi aplikasi Ketahanan Keluarga. Elly pun menyimpulkan akan menarget dua bulan yang akan datang atau pada bulan Desember 2021, DPRD akan melahirkan Perda khusus soal Ketahanan Keluarga. “Kami akan segera melakukan kordinasi dengan sejumlah Kementrian masing masing program, yakni ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan keluarga melalui program BKKBN,”kata Elly Hartati.

Menurutnya perda Ketahanan Keluarga ini sangat penting mengingat kehidupan masyarakat saat ini cendrung belum tertata menyangkut soal kesejahteraan yang prinsif. Padahal kehidupan mereka sehari hari merupakan kegiatan rutin dan utama tetapi seolah terlupakan bagaimana cara mengarahkan dan memotivasi agar keberlangsungan hidup masyarakat lebih terarah dan evesien.

Elly mencontohkan perihal tersebut dimaksud diatas misalnya , yakni soal perkawinan keluarga. Umumnya masyarakat tidak merancang soal manejemen keluarga, keberlangsungan hidup serta planning cara menghidupi kebutuhan kelak jika sudah membangun rumah tangga. Karena keadaan tersebut ahirnya kata Elly, banyak ditemukan kasus ditengah masyarakat tingginya perceraian atau keluarga yang miskin akibat tidak adanya rambu rambu perkawinan sebelum sebuah keluarga kecil dibangun.

Halnya persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan KB. Masyarakat juga harus di beri pendampingan khusus kepada mereka melalui lembaga atau program pemerintah. Masalahnya hingga saat ini persoalan Ketahanan Keluarga itu belum dibuat peraturannya sehingga lembaga terkait tidak ada dasar dan pola serta dasar hokum untuk memaksimalkan pendampingan dimaksud.”Inilah yang kita sedang godok Perdanya di DPRD agar penanganan soal soal social kemasyarakatan, khususnya dalam persoalan Ketahanan Keluarga bisa diatasi dengan baik dan focus,”kata Elly Hartati.

Sejumlah persoalan soal Ketahanan Keluarga hingga saat ini masih diakui banyak yang mengalami stanting. Hanya saja secara detail Elly Hartati belum mengungkapkan sector sector mana saja yang dimaksud. Namun dia memprediksi bahwa angka angka stanting soal Ketahanan Keluarga dimaksud diantaranya adalah soal Keluarga Berencana, Kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan planning perkawinan atau rencana membangun keluarga bahagia. “Saya akan berkordinasi dengan badan Statistik daerah untuk menghimpun detail angka angka stanting yang terkait soal ketahanan Keluarga ini. Insha Allah kita target Deseber atau ahir tahun 2021, kita berusaha Perda soal Ketahanan Keluarga ini sudah lahir,”tambahnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Berikan Kenyamanan dan Tingkatkan Daya Saing, Produk Makanan Perlu Sertifikasi Halal
admin 19 Mei 2022
0
BALIKPAPAN. Anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam menghimbau guna memberikan rasa nyaman ditengah masyarakat maka penting bagi pelaku usaha makanan untuk mendaftarkan produknya ke lembaga sertifikasi halal. Hal tersebut dikatakan Adam saat menghadiri rapat koordinasi percepatan sertifikasi halal untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan evaluasi serta penguatan tim terpadu penataan dan pengawasan produk halal dan higienis Kaltim, Rabu (18/5). Pada acara yang diselenggarakan Badan Penyenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama RI dan Pemprov Kaltim tersebut Ia menuturkan sebagai negara mayoritas muslim Indonesia menjadi salah satu tujuan berbagai negara dalam mendistribusikan produk makanannya. Khususnya Kaltim, sebagai daerah yang kedepannya menjadi pusat ibukota negara jaminan produk halal tentu menjadi bagian penting yang harus diseriusi bersama sebab pertumbuhan perekonomian akan lebih berkembang pesat. “Sebagai mana yang disampaikan BPJPH bahwa jaminan ketersediaan produk makanan yang halal dan higienis berdampak besar terhadap kenyamanan bersama tidak hanya warga lokal saja tetapi para investor dan wisatawan,”ujarnya. Oleh sebab itu pihaknya menghimbau kepada UMKM dan restroran serta rumah pemotongan hewan agar bersertifikasi halal. Ini dimaksudkan agar pelaku usaha khususnya lokal dapat bersaing ditengah gempuran produk luar. “Disamping terus berinovasi, sertifikasi halal juga bagian penting yang tidak boleh ditinggal. Terlebih biaya dalam pengurusan terus diturunkan tiap tahunnya dan bagi UMKM mendapatkan subsidi dari pemerintah,” katanya. (adv/hms4)