Ekti Imanuel Safari Natal di GKII Muara Asa, Barong Tongkok, dan GKII Muara Leban

Selasa, 17 Desember 2024 1155
KHIDMAT : Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imenuel bersama Istri saat menghadiri acara perayaan natal di Gereja Barong Tongkok.
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imenuel bersama Istri dan keluarga melakukan Safari Natal di sejumlah Gereja di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Sabtu – Selasa (14-17/12/2024). Kali ini, Ekti Imanuel menghadiri Safari Natal yang digelar oleh jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Muara Asa, GKII Barong Tongkok, dan GKII Muara Leban.

Kegiatan Safari Natal disampaikan Ekti, bukan hanya sekedar menghadiri natal bersama keluarga, melainkan sebagai ajang silaturahmi dan bertemu, serta saling menyapa. “Saya sungguh senang, bisa berada di tengah jemaat gereja yang berbahagia. Kita bersilaturahmi, dan kita merayakan bahwa proses daripada iman kita sebagai orang Kristen adalah terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ,” ujarnya

Ekti berpesan agar semangat Natal terus menginspirasi umat Nasrani, untuk bekerja bersama dalam semangat kasih dan pengabdian. “Perayaan Natal tahun ini kiranya menjadi momen refleksi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, penuh kasih dan harmonis,” kata dia.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen selalu mendukung terciptanya keharmonisan antar umat beragama di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kubar. Dijelaskannya, bahwa toleransi bukan hanya kewajiban moral, tapi juga pondasi bagi kemajuan daerah.

“Pesan moral Natal ini, yakni pesan kasih untuk sesama, saling memaafkan jika ada kesalahan dan khilaf, karena manusia sumbernya berdosa. Momen Natal ini saya mengajak semua untuk tetap rukun dan damai,” ulasnya.

Ekti juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan di Kaltim, khususnya di Kabupaten Kubar, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.  “Melalui momen Natal ini, mari kita tingkatkan kebersamaan, gotong royong dan rasa saling menghormati,” bebernya

Karena menurutnya, Kabupaten Kubar memiliki potensi besar untuk berkembang dan pemerintah termasuk DPRD siap mendukung penuh upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Kubar. “Semoga dengan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, pembangunan di Kubar bisa setara dengan yang ada di ibu kota provinsi,” pungkasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks