Ekti Imanuel Hadiri Malam Akrab Taruna AAL Angkatan 71

Sabtu, 26 Oktober 2024 1134
APRESIASI : Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekty Imanuel berfoto bersama para Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 71 di Geladak KRI Bima Suci.
BALIKPAPAN. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekty Imanuel menghadiri Malam Akrab Taruna Akademi Angkatan Laut  (AAL) Angkatan 71, di Geladak Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci, Dermaga Semayang, Balikpapan, Sabtu (26/10/2024) malam.

Kapal layar latih tiang tinggi TNI Angkatan Laut (AL), KRI Bima Suci kembali di Tanah Air dalam Misi Pelayaran Duta Bangsa dan Latihan Praktek (Lattek) Kartika Jala Krida (KJK) 2024. KRI Bima Suci kini bersandar Pelabuhan Semayang, Balikpapan, sebelum nantinya kembali ke Surabaya, usai berlayar selama 84 hari mengarungi lautan.

Usai menghadiri Malam Akrab Taruna AAL, Ekti Imanuel menyampaikan apresiasi kepada para Taruna ALL Angkatan 71 yang telah menyelesaikan Lattek KJK 2024 dan para awak yang bertugas di KRI Bima Suci.

“Selamat kepada para taruna AL yang telah menyelesaikan Lattek KJK  2024 dengan baik. Ini merupakan program TNI Angkatan Laut yang harus terus dilanjutkan dan didukung penuh oleh pemerintah,” ucapnya.

Semangat para Taruna Angkatan Laut menurutnya patut diacungi jempol. Pasalnya, para Taruna telah berlayar mengarungi lautan lebih dari dua bulan dengan mengunjungi berbagai negara. “Mereka telah mengharumkan Indonesia di mancanegara dengan mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ke negara-negara tetangga,” sebutnya.

KRI Bima Suci selain sebagai kapal latih para Taruna Tingkat III AAL Angkatan 71 mengenai ilmu pelayaran, juga memperkenalkan berbagai kesenian dan budaya Indonesia ke mancanegara. Termasuk juga mengenalkan dari dekat kepada setiap negara yang disinggahi akan keindahan kapal latih layar tiang tinggi kebanggaan TNI AL, penerus sang legenda KRI Dewa Ruci.

“Pelayaran yang dilakukan para Taruna AAL bertujuan untuk menjalankan salah satu peran TNI AL yaitu peran diplomasi. Jadi KRI Bima Suci sebagai salah satu representasi TNI AL dan juga negara. Selama pelayaran, mereka juga menjadi duta budaya dan pariwisata,” terang Ekti.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyebutkan, KRI Bima Suci yang dikenal sebagai kapal latih kebanggaan TNI AL, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi para taruna, tetapi juga sebagai duta bangsa dalam memperkenalkan Indonesia di mata dunia.

“Kehadiran KRI Bima Suci di sejumlah negara tetangga merupakan penanda dari kuatnya hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Ini juga merupakan refleksi tekad bersama dalam menjaga keamanan dan perdamaian kawasan," jelas dia.

Untuk diketahui,  KRI Bima Suci selama berlayar, telah menempuh jarak kurang lebih 10.715 kilometer dengan rute Surabaya – Jakarta – Singapura – Kamboja – Vietnam – China – Korea Selatan – Rusia – Jepang – Filipina – Balikpapan, dan akan kembali lagi ke Pangkalan Surabaya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.  
Indeks