EBIFF 2025 Bukti Kaltim Mampu Tembus Panggung Budaya Dunia

Jumat, 25 Juli 2025 44
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menghadiri secara langsung pembukaan East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025
SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menghadiri secara langsung pembukaan East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025 di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Jumat malam (25/7).

Didampingi Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, Ekti menyaksikan parade budaya dari enam negara peserta, yakni Indonesia, Romania, Korea Selatan, Polandia, India, dan Rusia, serta lima provinsi dalam negeri yang menampilkan kekayaan seni tradisionalnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa keikutsertaan daerah dalam festival internasional seperti EBIFF menunjukkan kemampuan Kalimantan Timur untuk tampil percaya diri di hadapan komunitas dunia melalui seni tradisional.

“Ini adalah bukti bahwa kebudayaan kita tidak hanya lestari, tapi juga mampu menjadi duta yang memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa. Kegiatan ini juga memiliki nilai strategis dalam memperkenalkan Kalimantan Timur ke pentas dunia melalui pendekatan diplomasi budaya,” ujarnya.

Menurut Ekti, kegiatan seperti ini harus terus didukung karena menjadi jembatan diplomasi budaya serta memperkuat posisi daerah sebagai poros kebudayaan di kawasan timur Indonesia.

“Festival ini bukan hanya ruang hiburan, tapi momentum besar untuk menunjukkan bahwa Kalimantan Timur punya kontribusi besar dalam pelestarian budaya global,” tegasnya.

EBIFF 2025 dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, serta Presiden CIOFF Indonesia, Said Rahmad, yang sama-sama menekankan pentingnya menjaga tradisi di
tengah era digitalisasi dan modernitas.

Penampilan tari tradisional dari negara peserta, dipadukan dengan iringan musik khas Yayasan Gubang Kutai Kartanegara dan Tari Tapak Lembayung dari Cahaya Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara, menjadi highlight malam pembukaan.

Ekti juga menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi seniman lokal yang menjadi bagian dari pertunjukan berskala internasional tersebut.

“Saya sangat bangga karena seniman kita berdiri sejajar dengan delegasi budaya dari negara lain. Ini bukti bahwa kualitas seni kita mampu menembus batas,” katanya.

Rangkaian pembukaan ditutup dengan suguhan megah Tari Kolosal persembahan Yayasan Gubang, yang memukau penonton dan menandai dimulainya festival yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

Dengan semangat kolaborasi dan pelestarian, Ekti berharap EBIFF menjadi agenda tahunan yang terus didukung dan dikembangkan. “Semoga kegiatan seperti ini mendorong generasi muda untuk lebih mencintai budayanya sendiri dan aktif berperan di level internasional,” tutupnya. (hms/ggy)
TULIS KOMENTAR ANDA
Rakor BK DPRD se-Kaltim Tekankan Pentingnya Standarisasi Penegakan Etika dan Kepastian Sanksi
Berita Utama 11 Desember 2025
0
BALIKPAPAN. Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi bersama BK DPRD kabupaten/kota se-Kaltim dengan tema “Penguatan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD se-Kalimantan Timur: Standarisasi dan Kepastian Sanksi”, Rabu (10/12/2025). Kegiatan ini digelar untuk memperkuat langkah bersama dalam menciptakan penegakan etika yang lebih konsisten dan terukur di seluruh daerah. Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, dalam sambutannya menekankan bahwa etika merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi daerah. Ia mengingatkan bahwa aturan bukan semata formalitas, melainkan cermin kehormatan lembaga. “Tanpa komitmen terhadap etika, kepercayaan publik akan perlahan hilang,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi pembuka bagi pembahasan lebih luas tentang urgensi pembenahan sistem etika di DPRD. Narasumber pertama, Teuku Mahdar Ardian dari MKD DPR RI, menyoroti keragaman bentuk pelanggaran etika yang muncul akibat dinamika sosial politik dan perubahan perilaku digital. Ia menekankan perlunya keseragaman penanganan etika antar daerah. “Pelanggaran yang substansinya sama tidak boleh menghasilkan putusan berbeda. Ini bukti bahwa standarisasi tata beracara BK sudah sangat mendesak,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepastian dalam setiap putusan. “Kalau sanksi tidak tegas, ruang kompromi politik makin besar dan kepercayaan publik makin turun,” tambahnya. Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Alfian, menegaskan bahwa citra DPRD ditentukan oleh perilaku para anggotanya. “Publik melihat DPRD bukan hanya dari produk kebijakannya, tetapi dari etikanya,” tegasnya. Ia menyebut penegakan etika yang konsisten sebagai syarat menjaga legitimasi lembaga. “Sanksi yang jelas dan konsisten menutup ruang negosiasi politik dan memperkuat independensi BK,” lanjutnya, menekankan perlunya standarisasi pemeriksaan di seluruh daerah. Dalam sesi diskusi, BK kabupaten/kota menyampaikan beragam persoalan di lapangan. Ketua BK Kutai Timur mengeluhkan respons fraksi yang lamban. “Rekomendasi sudah kami kirimkan, tapi fraksi belum menindaklanjuti secara tegas,” ujarnya. Ketua BK Mahakam Ulu turut mengapresiasi metode baru pengawasan kehadiran, sembari berharap peningkatan wibawa lembaga. “Kami ingin BK lebih disegani di internal DPRD,” katanya. Sementara itu, BK Kutai Kartanegara mendorong revisi UU MD3. “Rekomendasi BK itu non-final, mudah dipatahkan di paripurna. Kami butuh penguatan kewenangan,” tegasnya. Ketua BK PPU menutup sesi dengan sorotan soal minimnya sumber daya. “BK hanya tiga orang dan tanpa tenaga ahli. Ini jelas memengaruhi efektivitas kerja,” ujarnya. Rakor ditutup dengan penegasan bahwa BK bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga legitimasi moral DPRD. Standarisasi tata beracara, koordinasi antardaerah, dan kepastian sanksi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.