Dukung Swasembada Demi Kesejahteraan Petani Fadly Imawan Hadiri Panen Raya Jagung di Kabupaten PPU

Kamis, 5 Juni 2025 42
Anggota DPRD Kaltim Fadly Imawan menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang digelar di Mapolres Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Kamis (5/6).
PENAJAM PASER UTARA - Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, mewakili pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang berlangsung di Mapolres Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Kamis (5/6).

Dalam kesempatan tersebut, Fadly Imawan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya panen raya serta memberikan apresiasi kepada Polda Kaltim atas kontribusinya dalam mendukung program ini.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Kepolisian RI, khususnya Polda Kaltim, yang telah menyelenggarakan Panen Raya Kuartal Kedua ini. Kita juga mengikuti langsung rangkaian kegiatan mulai dari panen, pemipilan jagung, hingga perataan tanah," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, khususnya komoditas jagung yang memiliki peran strategis bagi ketahanan pangan nasional.

“Kita mengikuti zoom meeting bersama Presiden RI. Beliau menyampaikan bagaimana Indonesia tengah menyiapkan diri menjadi negara swasembada pangan. Kita berharap sinergitas seperti ini terus terjalin,” tambahnya.

Fadly mengimbau agar swasembada pangan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga bagaimana menyejahterakan petani dan masyarakat. "Yang penting bukan sekadar hasil panen, tapi bagaimana kesejahteraan petani dan masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga tersambung secara virtual dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri, Panglima TNI, serta beberapa menteri dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Nasional dan Pelepasan Ekspor Perdana Jagung dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya kepada Kapolri dan institusi kepolisian, yang mengambil peran strategis dalam gerakan ketahanan pangan nasional. "Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri," tegasnya.

Presiden juga menekankan pentingnya sinergi nasional, yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, akademisi, dan pelaku usaha dalam mewujudkan swasembada berbasis teknologi modern. "Saya berkeyakinan Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada pangan, tetapi juga akan menjadi bagian dari lumbung pangan dunia," tandasnya.

Dengan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, serta aparat keamanan, diharapkan program swasembada pangan nasional dapat terus berkembang, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa depan.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kapolda Kaltim Brigjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Staf Ahli Bidang III Gubernur Kaltim Arief Murdiyatno, serta Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin. Kehadiran mereka menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mendukung swasembada pangan. (hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Pansus RPJMD Tegaskan Komitmen Percepatan Penuntasan Tapal Batas Wilayah Kaltim
Berita Utama 24 Juli 2025
0
JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029 terus mengakselerasi langkah strategis demi memastikan kejelasan kewilayahan yang adil dan komprehensif. Salah satu langkah kuncinya adalah melalui agenda konsultatif yang digelar di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, pada Kamis (24/7/2025). Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Pansus RPJMD DPRD Kaltim Syarifatul Syadiah ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas institusi, antara lain Kasubdit Wilayah II Ditjen Adwil Kemendagri Teguh Subarto, Kepala Biro Pemerintahan Setda Kaltim Siti Sugianti, Asisten I Pemkab Berau Hendratno, Kabid PPM Bappeda Kaltim Misoyo, serta perwakilan dari instansi terkait. Dalam diskusi intensif tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) memaparkan sejumlah titik krusial yang masih menyisakan ketidakjelasan tapal batas antar kabupaten dan kota, seperti Paser dengan Penajam Paser Utara, Penajam Paser Utara dengan Kutai Barat, Kutai Barat dengan Mahakam Ulu, Kutai Timur dengan Berau, dan Kutai Barat dengan Kutai Kartanegara. Tak hanya batas internal antar kabupaten dan kota, permasalahan batas wilayah antarprovinsi juga menjadi perhatian, khususnya antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Segmen batas seperti Kutai Barat dan Barito, Mahakam Ulu dengan Barito dan Murung Raya, serta Paser dengan Barito belum memperoleh kepastian hukum dari pemerintah pusat. “Jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena batas wilayah belum jelas. Ini berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan APBD dan kejelasan kewenangan pembangunan,” tegas Syarifatul Sya’diah. Langkah koordinatif ini merupakan bagian integral dari upaya memastikan RPJMD 2025–2029 disusun secara realistis dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan dinamika dan aspirasi kewilayahan secara menyeluruh.  Selain itu, penyelesaian tapal batas diyakini dapat memperkuat integritas tata kelola pemerintahan, mencegah tumpang tindih pelayanan, serta memperjelas hak dan kewajiban daerah dalam pembangunan lintas sektor. Dengan kolaborasi aktif antara DPRD, Pemprov, dan Kemendagri, diharapkan percepatan penyelesaian batas wilayah ini segera mencapai kepastian hukum dan dapat diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan merata hingga ke pelosok Kalimantan Timur.(hms9/hms6)
Indeks