DPRD Kaltim Optimistis IKN terus Dikebut Demi Keadilan Pembangunan

Kamis, 31 Oktober 2024 114
Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin
SAMARINDA. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Husni Fahruddin optimistis bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut oleh pemerintah pusat demi mewujudkan keadilan pembangunan. "Saya kira Presiden Prabowo berbicara kebangsaan secara universal saat pidato pelantikan, tidak item per item. Tidak menyinggung IKN bukan berarti beliau tidak memikirkannya. Kami justru optimistis IKN pasti dikebut demi keadilan pembangunan," ujar pria yang akrab disapa Ayub.
 
Dia justru melihat komitmen Prabowo terhadap IKN terlihat dari rencana peresmian gedung Garuda dalam 100 hari pertama pemerintahannya. "Ini jelas menunjukkan komitmen beliau. Presiden Prabowo punya misi besar meneruskan IKN sebagai ibu kota Nusantara, melanjutkan program Presiden Jokowi," tegasnya.
 
Ayub menambahkan bahwa warga Kaltim wajib mendukung IKN karena merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi Kaltim. Ia berharap Kaltim tidak mengalami nasib seperti provinsi di sekitar DKI Jakarta yang justru tertinggal meski berada di ring satu ibu kota. "Untuk itulah, kami dari DPRD Kaltim mengusahakan bersama mitra kerja dalam hal ini Pemprov Kaltim, agar daerah itu tidak tertinggal, baik dari segi sumber daya manusia maupun pembangunannya. Konektivitas antara Kaltim dan IKN harus terbentuk dengan baik," jelasnya.
 
Optimisme juga didasari oleh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang diyakininya mendukung kesiapan sumber daya manusia Kaltim dalam menghadapi perkembangan daerah karena IKN. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)