DPRD Kaltim Apresiasi Peluncuran “Gerbang Nusantara” PPU, Identitas Baru Penyangga IKN, Simbol Semangat Menuju Indonesia Emas

Rabu, 17 September 2025 21
Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin hadir mewakili pimpinan DPRD Kaltim dalam peluncuran logo dan tagline “Gerbang Nusantara” Kabupaten PPU, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan identitas daerah penyangga IKN, Rabu (17/9/2025).

PPU— Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi meluncurkan logo dan tagline city branding bertajuk “Gerbang Nusantara” sebagai penegasan identitas daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Rabu (17/9/2025) lalu.

Peluncuran ini berlangsung di Kampus Gunadarma, PPU, dan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, serta berbagai unsur pemerintahan, termasuk DPRD Kaltim yang menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut.

Hadir mewakili Pimpinan DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin menegaskan bahwa city branding “Gerbang Nusantara” merupakan simbol semangat baru masyarakat PPU dalam menyambut transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. “Kami di DPRD Kaltim melihat ini bukan sekadar peluncuran logo, tapi pernyataan jati diri daerah yang siap menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa,” ujarnya.

DPRD Kaltim memandang, city branding ini sebagai langkah awal yang harus diikuti dengan kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. 

Melalui fungsi pengawasan dan kemitraan, DPRD Kaltim berkomitmen untuk memastikan bahwa semangat “Gerbang Nusantara” benar-benar terwujud dalam program nyata, mulai dari penguatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Gerbang Nusantara tidak hanya menjadi pintu terbuka bagi kolaborasi, investasi, dan kemajuan. Tapi juga menjadi pintu yang kokoh menjaga nilai-nilai lokal dan kesejahteraan masyarakat. DPRD Kaltim akan terus mengawal agar semangat ini tidak berhenti di atas panggung, tapi hidup dalam kebijakan dan pelayanan publik,” tegas Muin, sapaan akrabnya.

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya masuk dalam kawasan IKN, PPU memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. DPRD Kaltim menilai bahwa penguatan identitas daerah melalui city branding adalah langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam proses transformasi. “Kami ingin masyarakat PPU merasa memiliki peran dan ruang dalam pembangunan IKN. DPRD Kaltim siap mendorong kebijakan yang berbasis pada aspirasi lokal,” jelas Politisi Gerindra ini.

Sementara itu, Bupati PPU Mudyat Noor dalam sambutannya menyampaikan bahwa peluncuran ini lahir dari semangat bersama untuk menegaskan jati diri daerah. Ia menyebut bahwa PPU kini berdiri di garda depan peradaban Indonesia, bukan lagi di pinggiran sejarah. “Gerbang Nusantara adalah simbol peradaban, pintu yang terbuka sekaligus pintu yang menjaga,” pungkasnya. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Sinergi Atasi Ketimpangan Pembangunan Desa, DPRD Kaltim Hadiri Rapat Evaluasi Capaian IDM
Berita Utama 3 November 2025
0
TENGGARONG – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mengatasi tantangan pembangunan di tingkat desa terus diintensifkan, khususnya terkait akses infrastruktur yang belum merata, ketimpangan layanan dasar, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa.  Kondisi ini mendorong Pemprov Kaltim untuk fokus pada intervensi kebijakan yang terarah demi meningkatkan status desa. Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Fuad Fakhruddin, hadir dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa (IDM) di Provinsi Kaltim Tahun 2025.  Acara yang digagas oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim ini diselenggarakan di Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada hari Senin (3/11/2025). Dalam sambutannya, Fuad Fakhruddin menekankan bahwa sinergi legislatif dan eksekutif dalam evaluasi IDM yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi sangatlah penting.  Melalui evaluasi ini yang kemudian menurutnya dapat mengukur status kemajuan desa (sangat tertinggal hingga mandiri) dan mengoptimalisasi keakuratan data Indeks Desa sebagai tolok ukur utama. “Kami dari DPRD Kaltim sangat mendukung penuh dan siap bersinergi,” ucap Fuad. Komitmen kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah ini disampaikan Fuad sangat dibutuhkan mengingat pentingnya kolaborasi guna mempercepat transformasi ekonomi-sosial desa. "Kami di legislatif berkomitmen untuk menjadikan data IDM sebagai panduan dalam menyusun kebijakan anggaran. Tidak ada lagi desa yang terabaikan. Peningkatan status desa adalah kunci keberhasilan pembangunan Kaltim secara keseluruhan," tutup Fuad Fakhruddin. Lebih lanjut, diharapkan hasil Monev ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan pembangunan desa dalam dokumen strategis daerah. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, demi mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desadan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan hingga ke pelosok Kaltim. (Hms11)
Indeks