BERAU. Anggota DPRD Kalimantan Timur Sutomo Jabir, mengapresiasi pelatihan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka mendorong terbitnya Surat Tanda Daftar Kebun (STDB).
Hal itu diungkapkan Sutomo Jabir disela-sela kegiatan Pelatihan Teknis Fasilitasi Bagi Unit Layanan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sawit Rakyat Mandiri berlangsung di kantor kepala kampung Labanan Makmur Kabupaten Berau, Selasa (19/10). Pelatihan tersebut disupport oleh SPOSKAHATI Indonesia dan Asosiasi Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Leopart Kaltim dan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.
Ia memberi arahan tersebut sekaligus mendorong agar upaya dalam rangka mendidik masyarakat khususnya petani kebun sawit mandiri bisa memahami berbagai aturan penting. Dicontohkan, seperti adanya aturan bahwa perkebunan sawit dengan luasan dibawah 25 Ha tidak diwajibkan IUP sehingga menggunakan STDB, dan perusahaan tidak boleh lagi menerima buah sawit dari kawasan hutan atau perkebunan yang tidak ramah lingkungan sehingga perlu di data dengan baik.
Politisi dari dapil Bontang Kutim Dan Berau ini juga menegaskan bahwa tidak ada alasan petani sawit tidak sejahtera karena selain harga sawit yang bagus saat ini juga pemerintah selalu mendorong perusahaan atau pabrik sawit untuk memprioritaskan hasil sawit petani mandiri. “di era dimana animo masyarakat yang tinggi untuk berkebun sawit, tidak ada alasan petani mandiri tidak sejahtera” ungkapnya.
Senada dengan Sutomo Jabir. Ketua Asosiasi Sawit Rakyat Mandiri Mufid Datussalam, yang juga menilai positif kegiatan tersebut. Dirinya menyebut masyarakat perlu dikawal dan didampingi agar mengetahui tata cara memperoleh STDB. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kehadiran pemerintah maupun DPRD untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pengelola sawit mandiri agar semua proses pengurusan STDB dipahami dan dipenuhi. (adv/hms5)
Hal itu diungkapkan Sutomo Jabir disela-sela kegiatan Pelatihan Teknis Fasilitasi Bagi Unit Layanan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sawit Rakyat Mandiri berlangsung di kantor kepala kampung Labanan Makmur Kabupaten Berau, Selasa (19/10). Pelatihan tersebut disupport oleh SPOSKAHATI Indonesia dan Asosiasi Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Leopart Kaltim dan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau.
Ia memberi arahan tersebut sekaligus mendorong agar upaya dalam rangka mendidik masyarakat khususnya petani kebun sawit mandiri bisa memahami berbagai aturan penting. Dicontohkan, seperti adanya aturan bahwa perkebunan sawit dengan luasan dibawah 25 Ha tidak diwajibkan IUP sehingga menggunakan STDB, dan perusahaan tidak boleh lagi menerima buah sawit dari kawasan hutan atau perkebunan yang tidak ramah lingkungan sehingga perlu di data dengan baik.
Politisi dari dapil Bontang Kutim Dan Berau ini juga menegaskan bahwa tidak ada alasan petani sawit tidak sejahtera karena selain harga sawit yang bagus saat ini juga pemerintah selalu mendorong perusahaan atau pabrik sawit untuk memprioritaskan hasil sawit petani mandiri. “di era dimana animo masyarakat yang tinggi untuk berkebun sawit, tidak ada alasan petani mandiri tidak sejahtera” ungkapnya.
Senada dengan Sutomo Jabir. Ketua Asosiasi Sawit Rakyat Mandiri Mufid Datussalam, yang juga menilai positif kegiatan tersebut. Dirinya menyebut masyarakat perlu dikawal dan didampingi agar mengetahui tata cara memperoleh STDB. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kehadiran pemerintah maupun DPRD untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pengelola sawit mandiri agar semua proses pengurusan STDB dipahami dan dipenuhi. (adv/hms5)
-thumb.jpg)
