Dewan Minta Pihak Aparat Keamanan Tingkatkan Pengawasan

29 Desember 2021

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji meminta pihak keamanan untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap peredaran narkoba yang diduga akan meningkat jelang tahun baru.

Pasalnya, jelang akhir tahun dipastikan volume kendaraan dengan tujuan antardaerah akan meningkat, sehingga tidak hanya berdampak kepada persoalan lalu lintas, tapi juga sangat rawan dimanfaatkan untuk arus peredaran narkoba.

“Tertangkapnya pengguna yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba antardaerah oleh pihak berwajib baru-baru ini harusnya membuka mata seluruh pihak bahwa peredaran barang haram tersebut masih cukup tinggi,” kata Seno, sapaan akrabnya.

Kaltim diakui Seno, merupakan daerah yang berpredikat salah satu yang teratas dalam peredaran maupun pengguna narkoba dengan beragam latar belakang profesi dan usia bahkan dikhawatirkan akan terus mengalami peningkatan.

"Kondisi liburan dengan padatnya lalulintas mulai darat hingga udara dikhawatirkan ada pengguna kendaraan yang menggunakan narkoba sehingga membuat risiko kecelakaan baik tunggal maupun melibatkan orang lain akan semakin besar,” ujar Politisi Gerindra ini.

Selain itu, dirinya juga mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang menggelar Operasi Lilin selama jelang akhir tahun ini sebagai bentuk upaya keamanan dan pencegahan peredaran narkoba.

Kendati demikian hendaknya, didukung oleh seluruh masyarakat untuk lebih waspada baik di lingkungannya maupun ketika dalam berpergian, dan segera laporkan kepada pihak berwajib ketika mengetahui atau menemukan Narkoba dalam apapun bentuknya.

"Barang haram ini tidak ada samasekali manfaatnya. Oleh karena itu hendaknya kita semua harus waspada agar minimal jangan sampai keluarga atau orang disekitar yang menjadi korbannya" harap Seno. (adv/hms6)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)