Dewan Inginkan Pembelajaran Tetap Optimal

6 Desember 2021

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Yenni Eviliana saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Paser, Kamis (2/12).
PASER. Anggota DPRD Kaltim Yenni Eviliana berharap pembelajaran yang dilakukan siswa di Kabupaten Paser bisa berjalan dengan optimal. Hal itu disampaikan Yenni saat dirinya melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Paser dalam rangka konsultasi pengawasan pembelajaran tatap muka langsung oleh siswa didaerah tersebut.

"Untuk jenjang PAUD hingga SMP menurut aturan kabupaten/kota memiliki kewenangan, disini kita ingin tau seperti apa pola pengawasannya. Dari yang disampaikan saya kira sudah cukup baik, artinya ada tim yang lebih dulu memastikan kesiapan sekolah menjalankan pembelajaran tatap muka," ungkap Yenni.

Ia menambahkan, dari hasil diskusi diterima informasi bahwa selain soal kesiapan sekolah, orang tua siswa juga telah diminta mengisi kuesioner mengenai kesediaan orang tua yang bersedia anaknya untuk pembelajaran tatap muka. Namun demikian, bagi orang tua siswa yang keberatan dengan pembelajaran tatap muka di masa pandemic Covid-19 ini maka diperbolehkan untuk tetap melaksanakan pembelajaran secara online.

"Untuk saya pribadi berharap siswa bisa melakukan pembelajaran tatap muka, tapi tentu dengan memperhatikan prokes ketat, durasi jam sesuai anjuran. Tentu tidak semua siswa dalam satu waktu, Ada pengaturannya. Apalagi jenjang pendidikan dibawah perguruan tinggi, pembelajaran online tentu memiliki tantangan dan kendala yang cukup tinggi," ungkapnya cemas.

Tantangan dan kendala tersebut tak hanya dihadapi siswa, namun pastinya juga sebagian guru dan orang tua siswa. Terutama anak-anak PAUD, TK dan SD yang memerlukan aktivitas dan interaksi lebih banyak. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks