Dewan Dorong Edukasi Vaksinasi Pada Masyarakat

7 Oktober 2021

SAMARINDA. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi covid-19 tumbuh dengan dibarengi oleh edukasi dari semua pihak.

Ia tidak ingin kesadaran masyarakat tumbuh hanya karena lonjakan kasus dan kematian akibat covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. “Dengan adanya lonjakan kasus, satu sisi memang memberikan konsekuensi meningkatkan angka kematian. Namun, ada hal lain yang menjadi hikmah, respons masyarakat untuk divaksin juga naik,” katanya.

Politisi partai Golkar ini mengatakan, semua pihak harus terus menerus melakukan edukasi pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. “ Salah satu tugas utama kita adalah mengatasi mis informasi terkait covid itu sendiri dan vaksin,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai kelompok sosial masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan civil society. "Tujuannya, untuk memberikan keteladanan terkait covid-19 dan vaksinasi itu sendiri," kata wakil rakyat asal dapil Bontang, Kutim dan Berau ini.

Menurutnya, jika keterlibatan berbagai kelompok masyarakat bisa maksimal maka akan lahir role model yang menularkan kesadaran vaksinasi di tengah masyarakat. Dorongan vaksinasi dan kesadaran covid-19 itu, lanjut dia, bisa pula melalui penegakan hukum salah satunya dengan menerapkan penghargaan dan hukuman.

Namun demikian, edukasi tetap harus jadi pilihan utama sehingga lahir kesadarn utuh dan mandiri dari masyarakat. “Segala upaya itu ditambah protokol kesehatan 5M, untuk mendorong kita melawan pandemi covid ini bisa cepat berakhir,” pungkasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)