Dewan Dorong Edukasi Vaksinasi Pada Masyarakat

Kamis, 7 Oktober 2021 73
SAMARINDA. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Abdul Kadir Tappa mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi covid-19 tumbuh dengan dibarengi oleh edukasi dari semua pihak.

Ia tidak ingin kesadaran masyarakat tumbuh hanya karena lonjakan kasus dan kematian akibat covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. “Dengan adanya lonjakan kasus, satu sisi memang memberikan konsekuensi meningkatkan angka kematian. Namun, ada hal lain yang menjadi hikmah, respons masyarakat untuk divaksin juga naik,” katanya.

Politisi partai Golkar ini mengatakan, semua pihak harus terus menerus melakukan edukasi pentingnya vaksinasi kepada masyarakat. “ Salah satu tugas utama kita adalah mengatasi mis informasi terkait covid itu sendiri dan vaksin,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai kelompok sosial masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan civil society. "Tujuannya, untuk memberikan keteladanan terkait covid-19 dan vaksinasi itu sendiri," kata wakil rakyat asal dapil Bontang, Kutim dan Berau ini.

Menurutnya, jika keterlibatan berbagai kelompok masyarakat bisa maksimal maka akan lahir role model yang menularkan kesadaran vaksinasi di tengah masyarakat. Dorongan vaksinasi dan kesadaran covid-19 itu, lanjut dia, bisa pula melalui penegakan hukum salah satunya dengan menerapkan penghargaan dan hukuman.

Namun demikian, edukasi tetap harus jadi pilihan utama sehingga lahir kesadarn utuh dan mandiri dari masyarakat. “Segala upaya itu ditambah protokol kesehatan 5M, untuk mendorong kita melawan pandemi covid ini bisa cepat berakhir,” pungkasnya. (adv/hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Legislator Kaltim Terima Aspirasi Mahasiswa PKC-PMII
Berita Utama 15 September 2025
0
SAMARINDA — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi dan penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat. Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp 280 miliar, yang menurut mereka hingga kini belum sepenuhnya dilunasi.  Selain itu, massa mendesak DPRD Kaltim untuk turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan. Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebut bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahasnya secara internal dan meneruskan ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Kami dari Komisi III akan menindaklanjuti ini. Setelah pembahasan internal, akan kami teruskan ke Komisi I,” ujar Subandi, politisi PKS yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim. Ia menilai tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya. Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” seru Said dalam orasinya. PKC-PMII berharap DPRD Kaltim dapat bergerak cepat dan tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan masyarakat bisa kembali menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (hms8)