Banjir Kepung Samarinda, DPRD Kaltim Minta Pemprov Turun Tangan

Senin, 12 Mei 2025 278
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi
SAMARINDA. Banjir kembali melumpuhkan sejumlah wilayah di Samarinda termasuk di daerah Loa janan ilir. Tak hanya merendam permukiman, genangan juga memutus akses jalan utama seperti di kawasan HM Rifadin, hingga menyebabkan kemacetan panjang dan kebutuhan pembukaan dapur umum di beberapa titik. DPRD Kalimantan Timur pun angkat bicara, mendesak pemerintah provinsi segera turun tangan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, minta Pemprov Kaltim turun tangan membantu, karena banjir sejak Senin siang (12/5/2025) sampai hari Selasa, nyaris melanda seluruh wilayah Samarinda.

“Ini kan banjir nih, hampir seluruhnya kena, Bahkan di pinggiran juga terdampak. Ada jalan yang sampai putus di HM Rifadin, jadi akses timbul kemacetan panjang. Sampai sekarang pun masih macet, dapur umum masih aktif di beberapa lokasi seperti Loa Janan. Itu salah satu yang terparah,” ujar Darlis.

Darlis menilai kondisi ini bukan hanya akibat cuaca ekstrem, melainkan kombinasi berbagai faktor, termasuk kemungkinan dampak dari aktivitas pertambangan di sekitar wilayah samarinda.

“Ya, curah hujan memang tinggi, hampir seluruh Kalimantan Timur terdampak. Tapi kita juga tak bisa tutup mata terhadap aktivitas di daerah-daerah hulu, seperti tambang. Samarinda ini kan berada di daerah aliran sungai, jadi air dari luar kota juga ikut mengalir deras ke sini. Debit air yang masuk luar biasa besarnya,” tegasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyebut bahwa peristiwa banjir kali ini mencerminkan persoalan sistemik, yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan lintas kewenangan.

“Kita prihatin, dan ini bukan hanya persoalan Pemerintah Kota Samarinda semata. Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi harus menjadikan ini sebagai perhatian utama karena dampaknya sudah meluas ke berbagai kabupaten dan kota,” jelas Darlis.

Menurutnya, cuaca ekstrem, buruknya sistem drainase, hingga alih fungsi lahan di kawasan hulu harus dikaji sebagai penyebab utama yang memicu luapan air. Ia juga menilai bahwa penanganan banjir tak bisa lagi bersifat reaktif.

“Kondisi Samarinda sekarang itu multi-efek. Cuacanya ekstrem, wilayah terdampaknya luas, aliran sungainya besar, dan banyak faktor lain. Karena itu, kita perlu solusi jangka panjang, bukan hanya tanggap darurat sesaat,” imbuhnya.

Darlis pun meminta agar Pemprov Kaltim segera menyiapkan skema penanganan komprehensif, termasuk evaluasi perizinan tambang, perbaikan sistem drainase, dan pembangunan infrastruktur penahan banjir di titik-titik rawan.

“Ini ibu kota provinsi, pusat aktivitas. Tidak bisa dibiarkan terus-menerus seperti ini. Kalau semua daerah sekitar hujan deras, otomatis Samarinda jadi muara airnya. Maka wajar kalau banjir jadi luar biasa, tapi kita juga harus siapkan antisipasi luar biasa,” ungkapnya.(hms/7)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi IV DPRD Kaltim Kunjungi Mayapada Hospital Nusantara di IKN, Dorong Standar Layanan Kesehatan Internasional
Berita Utama 26 Februari 2026
0
NUSANTARA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Mayapada Hospital Nusantara, Kamis (26/02/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, didampingi Anggota Komisi IV Fadly Imawan dan Hartono Basuki, serta staf dan tenaga ahli Komisi IV. Rombongan diterima oleh Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri beserta jajaran manajemen, bertempat di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah IKN yang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi menyampaikan apresiasi atas kehadiran rumah sakit bertaraf internasional di IKN. “Pada hari ini kami dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi Rumah Sakit Mayapada, salah satu rumah sakit yang bertaraf internasional, yang kini hadir di lokasi IKN. Ini menjadi fasilitas kesehatan kelas internasional bukan hanya untuk masyarakat di IKN, tapi juga masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Sakit Mayapada ini patut kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan fasilitas yang ada di sini bisa digunakan sebaik mungkin untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN dan masyarakat Kalimantan Timur secara umum,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pelayanan yang diterapkan Mayapada diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi rumah sakit lainnya di daerah. “Mudah-mudahan standar pelayanan Mayapada ini yang kita tahu sangat bagus, bisa menjadi cermin dan ukuran bagi rumah sakit-rumah sakit lainnya, terutama rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Nusantara, dr. Farah Alkatiri menjelaskan bahwa rumah sakit tersebut telah resmi beroperasi sejak Oktober 2024 dan terus memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. “Kami sudah beroperasional di Ibu Kota Nusantara sejak Oktober 2024. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasa Raharja dan pihak-pihak asuransi lainnya. Harapan kami hadir di IKN ini adalah agar dapat melayani warga yang berada di Kalimantan Timur, agar dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang berstandar internasional,” jelasnya. Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPRD Kaltim berharap terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas layanan kesehatan swasta dalam rangka menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing internasional bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.