Anggota DPRD Kaltim mendampingi Wakil Gubernur Kaltim melakukan rangkaian safari ramadhan di kabupaten berau

Rabu, 19 Maret 2025 519
Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya'diah mendampingi Wakil Gubernur Kaltim melakukan rangkaian safari ramadhan di kabupaten berau

BERAU. Anggota DPRD Kaltim Syarifatul Sya'diahmendampingi Wakil Gubernur Kaltim melakukan rangkaian safari ramadhan di kabupaten berau, Rabu (19/3/25) siang. 

 

Giat ini merupakan rangkaian Safari Ramadhan 1446 Hijriah Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji ke Wilayah utara Kaltim, yakni berau, Kutai Timur dan Bontang. 

 

Giat dilakukan sejak pagi diawali dengan Sholat subuh berjamaah lalu Menyerahkan Alat Ekonomi Produktif untuk kemandirian pangan yang berkelanjutan, penyerahan kompor Biomassa untuk Ketahanan Energi Komunal kepada kelompok tani hutan yang ada di Argo Wisata CoconutGarden,  Peninjauan Pasar Sanggam Adji Dilayas Berau dan terakhir Peninjauan Rumah Sehat Baznas Berau. 

 

“Ya Alhamdulillah kita sudah seharian menemanin Wakil Gubernur berkeliling meninjau apa yang sudah di jadwalkan, tentunya, kegiatan ini menjadi momentum yang indah untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan spiritual serta keberkahan di bulan suci Ramadhan,” ujar Syarifatul saat diwawancara.

 

“Kami atas nama Dprd Kaltim dapil berau, kutim dan bontangmengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur Bapak Seno Aji dan rombongan di Kabupaten Berau ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Kabupaten Berau lebih terkenal dengan wisatawanya di kalangan nasional maupun internasional, serta semangat kebersamaan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan semakin meningkat,” harap Syarifatul

TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Komisi II DPRD Kaltim Bersiap Evaluasi Aset 47 OPD dan Biro Pemprov
Berita Utama 28 Mei 2025
0
SAMARINDA. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengevaluasi secara total seluruh aset milik pemerintah provinsi (pemprov) yang tersebar dan dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sejumlah biro. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset daerah tidak terbengkalai. Lebih dari itu, aset-aset tersebut bisa dioptimalkan secara maksimal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim dari dapil Samarinda, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset tersebut. “Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkapnya kepada Niaga.Asia, Sabtu (24/5) di Royal Park Hotel, Samarinda. Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya itu mencapai hingga triliunan rupiah. Karena itu, perlu ada evaluasi terstruktur agar aset-aset itu tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat. “Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya. Komisi II, kata dia, akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif. Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro. “Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa evaluasi ini sebagai bagian dari langkah strategis Komisi II untuk mendorong efisiensi tata kelola aset daerah, serta mendukung visi pemprov agar aset-aset itu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi. “Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya. Langkah ini pun selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah. (adv/hms7)
Indeks