Anggota DPRD Kaltim Dapil 6 Menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kabupaten Berau

Selasa, 7 April 2026 79
MUSRENBANG : Anggota DPRD Kaltim dapil 6 menghadiri Musrenbang Kabupaten Berau
BERAU – Anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan (dapil) 6 menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Berau.
Acara Musrenbang yang dibuka oleh Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengangkat tema “Tata kelola pemerintahan kolaboratif-inovatif berbasis digital untuk peningkatan layanan publik dan perwujudan kesejahteraan sosial yang berkeadilan”
Acara yang digelar di Ruang Pertemuan RPJPD Gedung Bapelitbang, Selasa (7/4/2026) dihadiri Anggota DPRD Kaltim yaitu Makmur HAPK, Syarifatul Sya’diah dan Husin Djufri.  Hadir pula Wakil Bupati Berau Gamalis, Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, unsur Forkopimda Berau, Anggota DPRD Berau, Kepala Perangkat Daerah Berau, perguruan tinggi, perusahaan daerah, nasional dan swasta, organisasi dan lembaga sosial serta tokoh masyarakat.
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan, memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut Musrenbang. Untuk menyusun RKPD Kabupaten Berau Tahun 2027 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan Musrenbang ini yang bertujuan untuk mendapatkan keselarasan, masukan dari semua Stakehokder.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD bertujuan untuk mematangkan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2027, yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) hasil Forum OPD dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan Renja OPD yang hasilnya digambarkan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD dengan merujuk kepada RPJMD.
Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan terintegrasinya pendekatan partisipatif dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah, ada identifikasi dan tersepakatinya prioritas program kegiatan daerah tahun anggaran 2027 dan ketersediaan dokumen perencanaan jangka pendek yang dihimpun berdasarkan Renja-OPD dan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2027.
Syarifatul Sya’diah menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau, serta memastikan realisasi infrastruktur jalan di pedalaman.
“Kami juga ingin memastikan pembangunan infrastruktur jalan, seperti di Kecamatan Segah akan direlisasikan pada tahun 2026 sebagai bagian dari alokasi bantuan keuangan provinsi,” ujar Syarifatul saat diwawancara usai acara.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan sinkronisasi antara program pemerintah provinsi dan kabupaten agar tidak tumpang tindih.
Dan sebagai wakil rakyat dari dapil 6, ia memastikan akan berperan aktif mengawal perencanaan pembangunan daerah agar sejalan dengan prioritas Provinsi Kaltim. (hms8)
TULIS KOMENTAR ANDA
Komisi III DPRD Kaltim Dorong Prioritas Program Dinas Perhubungan Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Berita Utama 16 April 2026
0
SAMARINDA - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan serta rencana kerja Tahun 2027, bertempat di Gedung D Lantai III, Kantor DPRD Kaltim pada Kamis, (16/4/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Reza Fachlevi, serta Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, Sugiono, dan Jahidin. Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Yuslindo, bersama jajaran, termasuk Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Heru Santosa. Fokus pembahasan diarahkan pada pelaksanaan program tahun berjalan dan rencana kerja tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur strategis di sektor kepelabuhanan, terminal, keselamatan lalu lintas, serta penerangan jalan umum. Keterbatasan fiskal menjadi tantangan sehingga program harus dijalankan secara selektif melalui skala prioritas.   Komisi III menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada, termasuk rambu lalu lintas, penerangan jalan, serta optimalisasi jembatan timbang. Persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) juga menjadi perhatian serius untuk menjaga kualitas jalan provinsi.