Ananda Emira Moeis Minta Pemerintah Serius Perhatikan ISBI Kaltim

30 Mei 2022

Anggota Komisi IV Ananda Emira Moeis
SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mendorong agar ISBI Kaltim lebih mendapat perhatian pemerintah. Pasalnya, kata dia, Institut seni budaya di Kaltim sangat dibutuhkan, tidak hanya sebagai pengetahuan tetapi juga untuk tetap menjaga sekaligus melestarikan seni budaya yang dimiliki Bumi Etam.

Sebenarnya, lanjut dia, ISBI Kaltim sudah ada sejak beberapa tahun silam. Namun karena adanya beberapa kendala, ISBI Kaltim akhirnya mengalami “mati suri” hingga saat ini.

“Saya pikir Kaltim sebagai penopang Indonesia bagian Timur loh, begitu ada sekolah bagus di sini, pasti semua datang ke sini. Salah satunya ISBI, kesenian ini harus betul-betul kita perhatikan sampai kegiatan belajar mengajarnya jalan lagi,” ucapnya baru-baru ini.

Terkait permasalahan yang dialami ISBI Kaltim, Komisi IV DPRD Kaltim kata Ananda Emira Moeis, pihaknya akan kembali memanggil pihak ISBI Kaltim untuk mengetahui sejauh mana kondisi ISBI Kaltim saat ini. “Dalam waktu dekat kita akan melakukan pemanggilan. Ini kan kita mau memanggil Dinkes dan Disdikbud juga,” ujarnya.

“Dari kemarin, periode 2,5 tahun awal sampai sekarang kita belum ada memanggil ISBI dan pihak terkait yang pastinya harus dirunut lagi masalah yang sudah selesai apa, yang belum selesai apa.

Nanti kita minta dibuatkan data inventarisir masalahnya, penyelesaian bagaimana. Nanti kita panggil, karena satu-satunya di Kaltim sekolah kesenian,” imbuhnya. (adv/hms7)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Database Pertanian, Kunci Ketahanan Pangan Kaltim di Tengah Dinamika IKN
admin 22 November 2024
0
SAMARINDA. Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dinamika baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah melonjaknya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan pesat jumlah penduduk. Namun, ambisi Kaltim menuju swasembada pangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu ironi terbesar adalah penurunan produksi padi di tengah meningkatnya permintaan. Penyebabnya, tak lain adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan area pertambangan. Hingga saat ini, Benua Etam masih bergantung pada suplai pangan dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, tak memungkiri bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih bertumpu pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan. Namun, ia meyakini bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, mengingat luasnya wilayah yang tersedia. Ananda menyoroti pentingnya pemerintah menyusun database yang komprehensif untuk memetakan potensi wilayah di Kaltim. la menilai, langkah ini menjadi fondasi penting untuk merancang cetak biru ketahanan pangan, terutama sebagai penyangga kebutuhan IKN. "Kita belum punya data konkret soal pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahannya? Bagaimana kualitas tanahnya, subur atau tidak? Cocoknya ditanami apa? Kalau kita punya database lengkap, saya yakin kita tidak perlu lagi mengandalkan pasokan dari luar. Kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri," ungkap Ananda. la menambahkan bahwa sejauh ini, Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) sudah dikenal sebagai lumbung pangan di Kaltim. Namun, ia meyakini wilayah lain juga memiliki potensi serupa jika dikelola dengan baik. Ananda menekankan perlunya pemetaan menyeluruh dari hulu ke hilir. "Yang paling penting, mulailah dengan database. Setelah itu, pemerintah harus menjadikannya prioritas, dari pusat hingga kabupaten/kota. Selain fokus pada SDA, kita juga harus memastikan ketahanan pangan, terutama untuk kebutuhan kita sendiri," tuturnya. la juga mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih pada pengembangan food estate di Kaltim sebagai salah satu solusi strategis. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada kesejahteraan petani lokal. "Jika dilakukan dengan serius, food estate bukan hanya bisa memperkuat swasembada pangan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, semua pihak harus bergandengan tangan untuk mewujudkan ini," pungkasnya. (adv/hms7)
Indeks