Hasil Pencarian ""
Berita Informasi
Berita Utama
Perusahaan Tambang Jangan Hanya Berorientasi Produksi, DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Ekologis dalam Praktik Pascatambang
TANJUNG REDEP – Hari ketiga kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, ke wilayah utara Kaltim menjadi momentum strategis bagi DPRD Kaltim untuk menegaskan peran legislatif dalam mengawal transformasi sektor pertambangan. Bertempat di Convention Hall SM Tower Berau, Minggu (7/9/2025), jajaran DPRD Kaltim turut mendampingi gubernur dalam agenda silaturahmi bersama PT Berau Coal, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Turut hadir perwakilan Ketua DPRD Kaltim, Apansyah, bersama anggota Dapil VI yakni Syarifatul Sya’diah, Husin Jufrie, dan Budianto Bulang. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen DPRD Kaltim dalam memastikan bahwa praktik pertambangan di daerah tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekologis. “Kami di DPRD Kaltim menaruh perhatian serius terhadap keberlanjutan pascatambang. PT Berau Coal harus menjadi teladan dalam menyeimbangkan aspek bisnis, sosial, dan lingkungan,” tegas Apansyah. DPRD Kaltim juga menyoroti aspek sosial yang perlu diperluas oleh perusahaan. Syarifatul Sya’diah menekankan pentingnya program CSR yang menyentuh sektor pendidikan dan pemberdayaan perempuan. “Kami berharap CSR perusahaan dapat menjangkau lebih luas, khususnya untuk mendukung pendidikan anak-anak Berau serta pemberdayaan ekonomi perempuan,” ujarnya. Husin Jufrie menambahkan bahwa aspek lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pascatambang. "Program pemulihan lingkungan dan peralihan fungsi lahan pascatambang harus betul-betul dikawal agar memberikan manfaat jangka panjang,” katanya. Sementara itu, Budianto Bulang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. “Berau harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar penghasil batubara,” tegasnya. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sambutannya menekankan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata pengawasan dan evaluasi terhadap kontribusi perusahaan tambang dalam pemulihan lingkungan, pengembangan sektor perikanan, dan pemberdayaan UMKM lokal. “Kunjungan kita ke PT Berau Coal hari ini menunjukkan bagaimana perusahaan tambang harus bertransformasi. Tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pemulihan lingkungan pascatambang, pengembangan perikanan, serta pemberdayaan UMKM lokal. Inisiatif-inisiatif ini menjadi contoh nyata bahwa dunia usaha mampu memberikan warisan produktif meski tambang telah selesai beroperasi,” ujar Gubernur.  Kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan penegasan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kaltim, DPRD Kaltim, dan PT Berau Coal untuk memperkuat arah pembangunan hijau dan mewujudkan visi Kalimantan Timur sebagai generasi emas. (hms7)
Selengkapnya
Berita Utama
Dorong Penguatan BLK dan Serapan Alumni untuk SDM IKN
admin 10 September 2025
0
Lainnya
Bapemperda DPRD Kaltim Gelar Rapat Internal, Matangkan Propemperda 2026 dan Siapkan FGD Se-Kaltim
Berita Utama 6 September 2025
0
BALIKPAPAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat internal, pada Sabtu (06/09). Rapat ini digelar sebagai langkah percepatan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta persiapan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Bapemperda se-Kalimantan Timur. Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan, setiap regulasi yang dibahas hendaknya tidak memberatkan masyarakat, melainkan menghadirkan manfaat nyata. “Tentu ini menjadi catatan penting bagi kita. Jangan sampai perda yang kita buat justru menyulitkan masyarakat. Kita harus fokus pada regulasi yang mampu memberikan manfaat konkret,” ujar Demmu. Salah satu Ranperda yang mendapat perhatian khusus adalah revisi Perda Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lalu Lintas Sungai Mahakam. Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta melindungi infrastruktur vital seperti jembatan dan dermaga di sepanjang Sungai Mahakam. Selain itu, rapat juga membahas sejumlah Ranperda lain, di antaranya Ranperda tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta beberapa Ranperda inisiatif DPRD Kaltim. Namun, seluruh usulan tersebut ditegaskan harus terlebih dahulu memenuhi kelengkapan administratif sebelum dapat masuk ke tahap pembahasan. Dalam rapat tersebut, Bapemperda DPRD Kaltim juga menyepakati rencana pertemuan bersama perwakilan Bapemperda kabupaten/kota se-Kaltim. Pertemuan itu diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta menyatukan visi pembentukan regulasi di daerah. “Pertemuan ini sangat penting untuk menyatukan visi dan misi kita dalam menghadapi tantangan. Kami ingin koordinasi ini bisa menghasilkan solusi konkret untuk bumi etam,” pungkas Demmu.(adv/hms9)
Indeks