Balikpapan – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan monitoring program di UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Disnakertrans Kaltim Balikpapan, Rabu (10/9/2025). Dalam kunjungan ini, anggota dewan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pelatihan, evaluasi penyerapan alumni, hingga strategi menyiapkan tenaga kerja lokal untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Komisi IV, Baba, menilai jumlah paket pelatihan yang tersedia saat ini masih terbatas. Ia mengusulkan agar jumlahnya ditingkatkan dari 16 menjadi 32 paket, dengan catatan kesiapan instruktur juga diperhatikan. “Kalau memungkinkan, bisa dipertimbangkan dukungan anggaran melalui kerja sama dengan DPRD. Tujuannya agar jangkauan pelatihan lebih luas dan kualitas tenaga kerja Kaltim meningkat,” ujarnya. Baba juga menekankan pentingnya data alumni BLKI Tahun 2023, terutama terkait serapan kerja, untuk menilai efektivitas program.
Ia meninta bahwa BLK tidak hanya fokus pada penyelenggaraan pelatihan semata, tetapi juga harus menghadirkan data komprehensif mengenai alumni dan tingkat serapan kerja sebagai tolok ukur keberhasilan. "Komisi IV mendorong perluasan daya tampung, penambahan instruktur, serta pembentukan unit pelatihan di berbagai kabupaten/kota" ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, yang menyoroti perlunya transparansi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut mekanisme tracing alumni sebagai indikator penting keberhasilan program. “Kalau tidak ada data alumni yang jelas, kita tidak tahu sejauh mana program ini benar-benar bermanfaat bagi penurunan pengangguran,” tegasnya.
Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis menilai BLK memiliki peran vital dalam meningkatkan keterampilan vokasi, namun keterbatasan daya tampung membuat banyak masyarakat belum terakomodasi. “Profil tenaga kerja Kaltim masih perlu peningkatan kapasitas, sementara angka pengangguran cukup tinggi. Disnaker harus menunjukkan data yang jelas agar DPRD bisa memperjuangkan penguatan anggaran,” katanya.
Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat dalam proses rekrutmen peserta agar lebih transparan dan tepat sasaran, dengan mekanisme tracing alumni yang jelas.
Ia juga menekankan pentingnya publikasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui program yang tersedia. “Kalau informasi hanya beredar terbatas, masyarakat di daerah sulit mengakses pelatihan. Harus ada strategi sosialisasi yang lebih masif,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua BLK di provinsi ini, yakni di Balikpapan dan Bontang, dengan total 65 paket pelatihan per tahun.
"Semua dibiayai dari APBD tanpa dukungan APBN, dengan anggaran Rp22 miliar di Tahun 2025. Peserta pelatihan memperoleh sertifikat BNSP dan CIU sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2025, dan setiap tahun dilakukan sinkronisasi dengan perusahaan agar alumni dapat terserap di dunia kerja. Namun, keterbatasan daya tampung menjadi tantangan, karena tiap paket hanya menampung 16 pesertterangnya. (adv/hms7)
Ketua Komisi IV, Baba, menilai jumlah paket pelatihan yang tersedia saat ini masih terbatas. Ia mengusulkan agar jumlahnya ditingkatkan dari 16 menjadi 32 paket, dengan catatan kesiapan instruktur juga diperhatikan. “Kalau memungkinkan, bisa dipertimbangkan dukungan anggaran melalui kerja sama dengan DPRD. Tujuannya agar jangkauan pelatihan lebih luas dan kualitas tenaga kerja Kaltim meningkat,” ujarnya. Baba juga menekankan pentingnya data alumni BLKI Tahun 2023, terutama terkait serapan kerja, untuk menilai efektivitas program.
Ia meninta bahwa BLK tidak hanya fokus pada penyelenggaraan pelatihan semata, tetapi juga harus menghadirkan data komprehensif mengenai alumni dan tingkat serapan kerja sebagai tolok ukur keberhasilan. "Komisi IV mendorong perluasan daya tampung, penambahan instruktur, serta pembentukan unit pelatihan di berbagai kabupaten/kota" ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, yang menyoroti perlunya transparansi kurikulum agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut mekanisme tracing alumni sebagai indikator penting keberhasilan program. “Kalau tidak ada data alumni yang jelas, kita tidak tahu sejauh mana program ini benar-benar bermanfaat bagi penurunan pengangguran,” tegasnya.
Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis menilai BLK memiliki peran vital dalam meningkatkan keterampilan vokasi, namun keterbatasan daya tampung membuat banyak masyarakat belum terakomodasi. “Profil tenaga kerja Kaltim masih perlu peningkatan kapasitas, sementara angka pengangguran cukup tinggi. Disnaker harus menunjukkan data yang jelas agar DPRD bisa memperjuangkan penguatan anggaran,” katanya.
Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat dalam proses rekrutmen peserta agar lebih transparan dan tepat sasaran, dengan mekanisme tracing alumni yang jelas.
Ia juga menekankan pentingnya publikasi yang lebih luas agar masyarakat mengetahui program yang tersedia. “Kalau informasi hanya beredar terbatas, masyarakat di daerah sulit mengakses pelatihan. Harus ada strategi sosialisasi yang lebih masif,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua BLK di provinsi ini, yakni di Balikpapan dan Bontang, dengan total 65 paket pelatihan per tahun.
"Semua dibiayai dari APBD tanpa dukungan APBN, dengan anggaran Rp22 miliar di Tahun 2025. Peserta pelatihan memperoleh sertifikat BNSP dan CIU sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2025, dan setiap tahun dilakukan sinkronisasi dengan perusahaan agar alumni dapat terserap di dunia kerja. Namun, keterbatasan daya tampung menjadi tantangan, karena tiap paket hanya menampung 16 pesertterangnya. (adv/hms7)
-thumb.jpg)
-thumb.jpg)
