-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
-cover.jpg)
Bontang – DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa tiga kebutuhan dasar masyarakat, yakniair bersih, energi, dan pupuk harus menjadi prioritas pembangunan yang nyata dan berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan Anggota DPRD Kaltim Apansyah, usai mendampingikunjungan lapangan Gubernur Kaltim ke tiga perusahaan strategis di wilayah Bontang dan Kutai Timur, Jumat (5/9/2025). Hadir serta dalam kunjungan lapangan tersebut, sejumlah Anggota DPRD Kaltim, yakni Apansyah, Shemmy Permatasari, Husin Djufri, Agus Aras, Arfan, dan Sulasih.
Tiga perusahaan yang dikunjungi meliputi PT Indominco Mandiri, PT Energi Unggul Persada, danPT Pupuk Kaltim (PKT). Ketiganya dinilai memiliki peran krusial dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Air, energi, dan pupuk adalah denyut nadi ekonomi rakyat,” tegas Apansyah.
Di PT Indominco Mandiri, DPRD menyoroti ketersediaan air bersih. Meski debit air dinilai mencukupi untuk wilayah Bontang dan Kutai Timur, proses pipanisasi masih belum tuntas. Apansyah mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan lebih difokuskan pada penyediaan air bersih yang merata dan berkelanjutan.
Sementara itu, di PT Energi Unggul Persada, perhatian tertuju pada proses hilirisasi produk kelapa sawit. CPO (Crude Palm Oil) yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah kini telah diolah menjadi minyak curah dan FAME (Fatty Acid Methyl Ester), melalui kerja sama dengan Pertamina Balikpapan.
“Dengan hilirisasi, masyarakat bisa membeli minyak curah di dalam negeri. Ada nilai tambah, ada lapangan kerja. Tinggal bagaimana tenaga kerja lokal lebih banyak terserap,” ujarnya. Kunjungan terakhir dilakukan ke PT Pupuk Kaltim, produsen pupuk nasional yang menjadi andalan petani. DPRD meminta perusahaan meningkatkan distribusi dan memastikan harga
pupuk tetap terjangkau.
“Harga pupuk saat ini masih tinggi dan sulit diakses. Padahal kapasitas PKT seharusnya mampu memenuhi kebutuhan petani di Kaltim,” kata Apansyah.
Dari keseluruhan agenda, DPRD merumuskan tiga poin utama, yakni keberlanjutan suplai air bersih, penguatan hilirisasi energi, dan distribusi pupuk dengan harga wajar. Ketiga hal tersebut diyakini mampu menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Yang terpenting, manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tertulis dilaporan,” pungkas Apansyah. (hms7)
Tiga perusahaan yang dikunjungi meliputi PT Indominco Mandiri, PT Energi Unggul Persada, danPT Pupuk Kaltim (PKT). Ketiganya dinilai memiliki peran krusial dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Air, energi, dan pupuk adalah denyut nadi ekonomi rakyat,” tegas Apansyah.
Di PT Indominco Mandiri, DPRD menyoroti ketersediaan air bersih. Meski debit air dinilai mencukupi untuk wilayah Bontang dan Kutai Timur, proses pipanisasi masih belum tuntas. Apansyah mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan lebih difokuskan pada penyediaan air bersih yang merata dan berkelanjutan.
Sementara itu, di PT Energi Unggul Persada, perhatian tertuju pada proses hilirisasi produk kelapa sawit. CPO (Crude Palm Oil) yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah kini telah diolah menjadi minyak curah dan FAME (Fatty Acid Methyl Ester), melalui kerja sama dengan Pertamina Balikpapan.
“Dengan hilirisasi, masyarakat bisa membeli minyak curah di dalam negeri. Ada nilai tambah, ada lapangan kerja. Tinggal bagaimana tenaga kerja lokal lebih banyak terserap,” ujarnya. Kunjungan terakhir dilakukan ke PT Pupuk Kaltim, produsen pupuk nasional yang menjadi andalan petani. DPRD meminta perusahaan meningkatkan distribusi dan memastikan harga
pupuk tetap terjangkau.
“Harga pupuk saat ini masih tinggi dan sulit diakses. Padahal kapasitas PKT seharusnya mampu memenuhi kebutuhan petani di Kaltim,” kata Apansyah.
Dari keseluruhan agenda, DPRD merumuskan tiga poin utama, yakni keberlanjutan suplai air bersih, penguatan hilirisasi energi, dan distribusi pupuk dengan harga wajar. Ketiga hal tersebut diyakini mampu menekan angka pengangguran sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Yang terpenting, manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tertulis dilaporan,” pungkas Apansyah. (hms7)
