Hasil Pencarian ""
SAMARINDA. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) belum mampu mencapai angka sembilan puluh persen lebih.  Tahun 2018 partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur Kaltim hanya mencapai 61.00 persen, dibawah target saat itu 77.50 persen. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi Forkopimda se-Kaltim bersama Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah dalam rangka persiapan Pilkada serentak 2024 di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (13/11). Ia menjelaskan, mengacu kepada pemilihan presiden Tahun 2024 terjadi kenaikan partisipasi masyarakat Kaltim sebanyak 79.82 persen, sedikit dibawah nasional mencapai 81.48 persen. Oleh sebab itu, pihaknya optimis bahwa pada Pilkada Kaltim 2024 angka partisipasi masyarakat mampu mencapai 77 persen. “Nah, sekarang dengan jumlah DPT 2.778.644 diharapkan partisipasi masyarakat Kaltim bisa mencapai 77 - 80 persen,” harapnya. Adapun strategi peningkatan partisipasi masyarakat, dikatakan Politikus Golkar itu, perlu dilakukan sosialisasi pendidikan politik terutama menyasar pada pemilih baru karena itu penting dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih. “Menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai prosedur pemilihan termasuk cara mendaftar sebagai pemilih, cara mengecek status pemilih, dan informasi tentang calon yang akan dipilih. Hal ini penting untuk mengurangi kebingungan di kalangan pemilih pemula,” terangnya. Selian itu, penting untuk berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan agama. Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pemilu dan cara berpartisipasi. Konten yang menarik dan informatif dapat menjangkau generasi muda dengan lebih efektif. Mengadakan lomba atau kegiatan interaktif yang berkaitan dengan pemilu untuk menarik perhatian generasi muda. Kegiatan ini bisa berupa kuis, diskusi panel, atau kompetisi konten kreatif di media sosial yang membahas isu-isu politik. Seluruh pihak, lanjut dia, semua stake holder di Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sukses Pilkada dan berkualitasnya pilihan rakyat sangat ditentukan oleh partisipasi pemilih. “Sebagai representasi rakyat, DPRD Kalimantan Timur mengajak seluruh pihak untuk menempuh langkah-langkah taktis dan strategis demi keberhasilan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Timur serta 10 kabupaten/kota,” ucapnya. Adapun narasumber pada acara rakor tersebut Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Jaksa Madya Kejaksaan Tinggi Kaltim Muhandas, Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi. Hadir Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Us, bupati/walikota se-Kaltim, Forkopimda, serta lainnya.(hms4)
Selengkapnya
Berita Utama
Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana Hadiri MMP RUN 2024
admin 16 November 2024
0
Jadi Narasumber Bimtek, Sigit Wibowo Berikan Materi Mekanisme Usulan Aspirasi Masyarakat Melalui Pokir DPRD Kaltim
Berita Utama 14 November 2024
0
Yogyakarta -  Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sigit Wibowo menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Graha Indah Kota Balikpapan. Bimtek gagasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantana Timur ini dilaksanakan di The 101 Hotel Yogyakarta, pada Kamis (14/11/24). Sigit Wibowo selaku Narasumber menyampaikan materi tentang Mekanisme Usulan Aspirasi Masyarakat Melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim Dalam Menujang Pemberdayaan Masyarakat. “Iya, alhamdulilah melalui aspirasi kita bisa melaksankan Bimtek LPM Graha Indah Kota Balikpapan yang difasilitasi oleh DPMPD Kaltim. Kegiatan ini sangat penting untuk menujang pengetahuan dan kapastitas pengurus LPM terutama dalam pemberdayaan dan mengawal usulan program pembangunan yang ada dilingkungan keluruhan,” ujar Sigit Wibowo. Sigit menyampaikan kaitannya dalam mengusulkan program harus melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan harus ada di dalam kamus usulan. “Tadi dalam materi Bimtek saya meminta kepada pengurus LPM untuk aktif mengusulkan program melalui SIPD , baik itu sifatnya Bantuan Keuangan ataupun hibah/bansos,”ungkap Sigit. Di akhir kesempatan, Sigit turut mengingatkan kepada para peserta akan pentingnya penguatan kapasitas LPM sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang berbasis pada prinsip partisipasi. Peningkatan kapasitas SDM anggota LPM, koordinasi yang lebih baik antara LPM, pemerintah , DPRD dan masyarakat, serta sinergi yang terjalin antar pihak terkait diharapkan dapat memastikan LPM menjalankan perannya secara optimal. (Hms11)