Pastikan Kubar Tidak ada Kendala: Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim Tinjau Gudang Logistik Bersama Pj Gubernur Kaltim

Jumat, 15 November 2024 39
KUNKER : Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni dan Jajaran Forkopimda saat meninjau Gudang Logistik KPU Kutai Barat, Jum’at (15/11).
KUTAI BARAT. Setelah meninjau dan monitoring di Mahakam Ulu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni dan Jajaran Forkopimda Kaltim melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kutai Barat, Jum’at (15/11).

Kunjungan kerja dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kutai Barat, Pj Gubernur Kaltim bersama Rombongan disambut oleh Bupati Kubar FX Yapan bersama Anggota DPRD Kaltim Dapil Kubar dan Mahulu, Yonavia dan Abdul Rahman Agus serta Jajaran Forkopimda Kubar di Bandara Melalan Kubar dan langsung menuju gudang logistik KPU Kubar.

Pj Gubenur Kaltim Akmal Malik menyampaikan apresiasinya terhadap Pemkab Kubar beserta Jajaran yang sudah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada.

Ia menjelaskan tidak ada kendala dalam persiapan Pilkada di Kubar. “Dari hasil peninjauan logistik dan gudang telah tersedia, dari 18 item, tinggal 10 item lagi yang belum tersedia dan masih menunggu tahapan berikutnya. Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kab. Kubar sebanyak 128.104 pemilih yang tersebar dalam 321 TPS,” jelasnya

Akmal menambahkan, sejauh ini semua berjalan dengan baik apalagi kondisi dukungan dan keamanan terjaga dengan baik. “Mudahan ini terjaga sampai tanggal 27 November nanti,” tuturnya.

Anggota DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus menilai, persiapan ini sangat perlu untuk kelancaran Pilkada mendatang, ia pun turut mengapresiasi semua pihak yang terlibat.

“Setelah melaksanakan monitoring persiapan Pilkada di Kubar, alhamdulillah Kubar sangat siap dan tidak ada kendala,” ujarnya.

Agus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada dengan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. “Diimbau kepada seluruh masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih pemimpin pilihannya,”

Dalam kesempatan yang sama, Yonavia berharap Pilkada nantinya dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Ia berharap, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(hms9)
TULIS KOMENTAR ANDA
Banmus dan BK DPRD Kaltim Studi ke DPRD DIY Perkuat Sinkronisasi Agenda dan Efektivitas Kelembagaan
Berita Utama 6 Agustus 2025
0
YOGYAKARTA — Dalam rangka memperkuat kualitas kelembagaan dan efektivitas penyusunan agenda kerja tahunan, Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (6/8). Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, dan diikuti oleh Anggota Banmus Salehuddin, Ketua BK DPRD Kaltim Subandi, serta sejumlah staf Sekretariat DPRD dan tim ahli. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD DIY, rombongan menggali berbagai praktik baik yang telah diterapkan oleh DPRD DIY, termasuk pengaturan jadwal kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta kegiatan Panitia Khusus (Pansus). Diskusi menyoroti tantangan teknis seperti potensi tumpang tindih jadwal antar AKD dan pentingnya koordinasi lintas fungsi dalam menjaga efektivitas kerja legislatif. Dalam diskusi, DPRD DIY menekankan pentingnya harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Sinkronisasi jadwal kegiatan DPRD dengan agenda eksekutif, seperti Musrenbang dan pembahasan APBD, dilakukan secara intensif melalui koordinasi lintas lembaga dan penyesuaian dalam rapat Banmus serta Paripurna. Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, menyampaikan bahwa Banmus memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengkoordinasikan program kerja tahunan dan lima tahunan DPRD, termasuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan seperti Dana Keistimewaan DIY. “Program kerja DPRD DIY disusun agar dapat dilaksanakan secara proporsional, akuntabel, dan selaras dengan rencana kerja eksekutif. Sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan seluruh fungsi dewan berjalan optimal,” ujar Umar, sapaan akrabnya. Jadwal kegiatan DPRD DIY disusun secara periodik dan disahkan melalui rapat paripurna, dengan fleksibilitas untuk revisi jika terjadi perubahan kebijakan atau kebutuhan mendesak. Sinkronisasi dengan agenda eksekutif, seperti pembahasan APBD dan Musrenbang, dilakukan melalui koordinasi intensif agar fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi berjalan optimal. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa kunjungan kerja ke DPRD DIY bukan sekadar studi teknis, melainkan bagian dari komitmen kelembagaan untuk memperkuat fondasi kerja legislatif yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Kami menyadari bahwa efektivitas kerja DPRD sangat bergantung pada bagaimana agenda disusun dan dikoordinasikan. Jadwal yang tumpang tindih, minim evaluasi, atau tidak selaras dengan dinamika eksekutif bisa menghambat fungsi representasi dan pengawasan,” ujar perempuan yang akrab disapa Yenni ini. Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim tengah mendorong pembenahan sistem penjadwalan kegiatan agar lebih sistematis dan berbasis kebutuhan aktual. Hal ini mencakup penguatan peran Banmus sebagai pengatur ritme kerja kelembagaan, serta peningkatan koordinasi antar AKD agar tidak terjadi fragmentasi fungsi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan dewan memiliki arah yang jelas, waktu yang tepat, dan ruang partisipasi yang cukup. Tidak hanya efisien secara teknis, tapi juga relevan secara substansi,” lanjutnya. Yenni juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam menyusun agenda pembangunan daerah. Menurutnya, sinkronisasi bukan berarti menyeragamkan, tetapi menyelaraskan visi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Agenda kerja DPRD harus mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah. Di sinilah pentingnya jadwal yang terstruktur dan fleksibel,” tegasnya. Kunjungan ke DPRD DIY, menurut Yenni, memberikan banyak inspirasi tentang bagaimana sistem penjadwalan yang adaptif dan berbasis evaluasi dapat memperkuat efektivitas kelembagaan. Ia berharap praktik baik ini dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks kelembagaan DPRD Kaltim. “Kami tidak hanya belajar teknis, tapi juga semangat kolaboratif dan budaya kerja yang partisipatif. Ini yang ingin kami bawa pulang dan kembangkan di Kaltim,” tutup Yenni. (akb)