Hasil Pencarian ""
Berita Informasi
Berita Utama
Bapemperda Audiensi Bersama Akademisi Unmul, Bahas Usulan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Desa Adat di Kaltim
SAMARINDA. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim bersama sejumlah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, menggelar audiensi dalam rangka menyampaikan usulan pembentukan peraturan terkait dengan bagaimana mengakui, mengakomodasi dan melakukan perlindungan terhadap Desa Adat yang ada di Kaltim sesuai dengan mandatory Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Sesuai dengan peraturan yang ada, Kaltim sampai saat ini memang belum ada membentuk regulasi yang mengatur tentang keberadaan Desa Adat. Atas dasar itu, melalui audiensi tersebut DPRD Kaltim bersama Akdemisi Unmul segera membentuk peraturan daerah terkait dengan pengakuan terhadap Kelembagaan Desa Adat, Kamis (2/3) lalu Merespon usulan tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Rusman Yaqub meminta kepada Akademisi Fakultas Hukum supaya lebih memperkuat lagi kajiannya terhadap usulan regulasi tersebut. “Khususnya terkait dengan bagaimana perbedaan prinsip antara desa budaya dengan desa adat itu, kemudian bagaimana menghindari terjadi benturan benturan kepentingan saat perubahan status itu, dan bagaimana mekanismenya, bagaimana pola struktur kepemimpinannya, serta bagaimana status kelembagaan. Sehingga itu nantinya tidak multitafsir, sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan baru. Jangan sampai perda ini nantinya justru melahirkan konflik baru antara desa adat dengan desa biasa,” terang Rusman. Sementara itu salah satu Dosen Fakultas Hukum Unmul, Haris Retno menjelaskan pihaknya mengusulkan agar Bapemperda DPRD Kaltim dapat segera membentuk Raperda tentang Desa Adat. Tujuan pembentukan itu diusulkan pihaknya juga sesuai dengan amanah Undang-Undang, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim wajib menyediakan regulasi kelembagaan desa adat. "Ini menjadi sangat penting karena potensi pengakuan dan pembentukan desa adat di Kaltim sangat besar, dari regulasi itu juga dapat dijadikan pintu masuk bagi masyarakat desa adat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan," jelasnya. Ia berharap, dari usulan itu dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Kaltim mengenai pembentukan aturan, selain itu apabila telah terbentuk, regulasi itu bisa menjadi landasan pengakuan dan mendapatkan akses terhadap pembangunan pemerintahan. (adv/hms6)
Selengkapnya
Berita Utama
Veidiana Hadiri Rakor Revitalisasi Bahasa Daerah
admin 6 Maret 2023
0
Berita Utama
Fasiltasi Penyelesaian Jalan Ringroad 1 dan 2
admin 8 Maret 2023
0
Lainnya
RDP Pansus Bahasa Bersama Kantor Bahasa Provinsi Kaltim, Bahas Materi Raperda Pengutamaan Bahasa Indonesia Dan Daerah
Berita Utama 6 Maret 2023
0
SAMARINDA.  Dalam rangka penyamaan persepsi substansi materi rancangan peraturan daerah maka Panitia Khusus (Pansus) Pengutamaan Bahsa Indonesia Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Daerah menggelar Rapat dengar Pendapat (RDP) bersama Kantor Bahasa Provinsi Kaltim diruang rapat gedung E lantai 1 kantor DPRD Kaltim, Kamis (2/3). Memimpin rapat, ketua pansus Veridiana Huraq Wang didampingi wakil ketua pansus Fitri Maisyaroh dan anggota pansus A. Komariah dan juga dihadiri langsung oleh Halimi Hadibrata selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kaltim beserta jajarannya. Halimi Hadibrata mengatakan, pertemuan ini adalah untuk persiapan perda bahasa terkait pengutamaan bahasa Indonesia, pelindungan, pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Mengenai pengutamaan bahasa Indonesia ini, lanjut Halimi, adalah sangat penting karena sekarang diruang publik banyak penggunaan bahasa yang lebih mengutamakan bahasa asing sementara bahasa Indonesia atau bahasa daerah justru tidak digunakan. Menurutnya ini sangat disayangkan, karena bertentangan dengan undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ia juga prihatin apabila bahasa Indonesia atau bahasa daerah terkalahkan posisinya dalam penggunaan oleh bahasa asing. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia dan sebagian besar termasuk bahasa-bahasa daerah di Provinsi Kaltim terancam punah dan ada juga yang kritis akibat dari penutur bahasa daerah tidak mewariskan kepada anak-anaknya. “Sehingga generasi muda terutama anak-anak dari hasil perkawinan campur antar suku itu tidak menggunakan bahasa daerah. Dengan punahnya bahasa daerah, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya dan juga nasiha-nasihat dari orang tua atau nenek moyang kita ikut hilang atau punah,” sebutnya. Ia menyatakan bahwa Kemendikbudristek melalui Badan Bahasa dan UPT kantor atau balai bahasa disetiap provinsi termasuk Kaltim sedang menggalakkan revitalisasi bahasa daerah  sejak 2022 dalam rangka menggaungkan bahasa daerah agar dikuatkan kembali dan perlu dukungan berupa peraturan daerah. “Kami berharap peraturan daerah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia dan pengembangan dan pelindungan bahasa daerah ini bisa segera disahkan sehingga akan menjadi payung hukum didalam pelaksanaan pengutamaan bahasa Indonesia dan juga untuk pelestarian bahasa daerah,” ujarnya. Selanjutnya Veridiana mengatakan, pertemuan bersama kantor Bahasa Provinsi Kaltim ini merupakan rapat pertama yang dilakukan oleh pansus. Dalam diskusinya dibahas mengenai sebagian dari materi yang ada didalam Raperda terkait pengutamaan bahasa Indonesia. “Kita harapkan perda ini selesai, jadi ini bisa diimplementasikan didalam kegiatan berbahasa yang ada di Kalimantan Timur,” ucapnya. Pansus sangat mengapresiasi atas kehadiran Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kaltim. Namun  disayangkan bahwa Disdikbud Kaltim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Padahal menurut Veridiana, Disdikbud Kaltim lah yang akan memakai produk atau perda ini. “Yang kami sayangkan adalah undangan kami ke Dinas Pendidikan Provinsi, tidak ada yang mewakili menghadiri, apakah kurang tersampaikan atau seperti apa, tapi sangat kita sayangkan karena nanti, sebenarnya mereka inilah yang akan memakai produk ini sebenarnya,” tandasnya. (adv/hms8)  
Indeks