Ketua DPRD Kaltim Dukung Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta di Kaltim

6 Maret 2023

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud saat menyampaikan pemaparan dalam FGD, pada Rabu (1/2/2023) di Hotel Platinum Balikpapan
BALIKPAPAN - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud baru-baru ini menghadiri Focus Group Discussion yang digelar oleh Pengurus Wilayah Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Rabu (1/2/2023) di Hotel Platinum Balikpapan.

Digagas menjadi narasumber pada acara yang juga dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Sejumlah masukan disampaikan Hasanuddin saat dirinya menyampaikan pemaparan. Menurutnya, Anggaran Khusus sangat diperlukan jika ingin mendorong perguruan tinggi swasta terus maju dan berkembang.

Selain itu dukungan terkait itu sangat diperlukan dari stake holder, diantaranya Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim. Indikator yang juga diperlukan yaitu bagaiman Indeks Human Develompent, infrastruktur, Pengembangan Sumber Daya Manusia seperti mendorong dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang hingga Strata 3. 

Masih menurut Hasan, tantangan yang dihadapi Kaltim menyongsong IKN tidaklah sederhana, kedepan semua sektor akan memiliki tantangan masing-masing. "Termasuk bidang pendidikan, khususnya dalam hal ini Perguruan tinggi swasta sebagai bagian penting mendukung pembangunan daerah dari segi pendidikan dan SDM. Sehingga capaian Unggul menjadi hal penting yang harus bisa diraih agar tidak kalah bersaing dengan Perguruan Tinggi Swasta dari Luar Kaltim yang sangat mungkin untuk masuk dan bersaing," kata Hasanuddin Mas'ud.

Untuk diketahui, narasumber lain yang juga hadir dalam FGD tersebut yakni, Anggota DPR RI Hetifah Sjarifudin, Dr M Akbar  Kepala LLDIKTI Wilayah XI dan Myrna Asnawi Safitri. (adv/hms5)
TULIS KOMENTAR ANDA
INDEKS BERITA TERKAIT
Lainnya
Berita Utama
Ekti Imanuel Monitoring Proyek Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kutai Barat
admin 22 Januari 2025
0
KUTAI BARAT. Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel secara langsung lakukan monitoring terhadap proyek pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Rabu (22/1/2025) turut didampingi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan  Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Kaltim dari Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kaltim dan dari Kubar. Pada kesempatan itu, Ekti Imanuel mengatakan bahwa ada sebanyak 50 unit rumah mendapat bantuan pada proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni dari APBD tahun 2024 di Tanjung Isuy. Dan di Kampung Tanjung Isuy sendiri ada sebanyak 15 unit yang mendapat bantuan. “Yang kita ambil sample ada 5 rumah tadi ya. Yang ingin saya lihat itu adalah hasil dari pada anggaran yang sudah diatur oleh pergub. Pergub ini kan Rp 25 juta ya untuk satu rumah,” sebut Ekti. Hal ini, menurut Ekti, terbilang agak susah untuk dinilai, dikarenakan proses rehab ini tidak sama dengan membangun bangunan baru. “Tentu, yang namanya rehab ini tidak semua diganti, tapi secara garis besar saya anggap lumayan bagus. Dan tentu ini laporan saya ke pak gubernur nanti,” ujarnya. Dalam proses kedepan, lanjutnya, perlu ada revisi dari pergub ini terkait dengan nilai. “Nilai seperti Kubar dan Mahulu ini kan harga material beda dengan di kota. Itu yang kita kasih masukan. Dalam arti dengan proses daripada Bappeda dan Perkim sendiri yang mengkajinya,” tutur Ekti. Kemudian, Ekti akan mendorong melalui rapat paripurna terkait reses, bahwa akan menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi untuk merevisi pergub yang ada. “Terkait dengan nilai Rp 25 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi berapa, sesuai kajian teknis Bapedda dan Perkim yang menjalankannya,” jelasnya. Lain pihak, Kepala Bidang Perkim Kaltim Sidiq Prananto Sulistyo menerangkan bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2024 yang ada di Kubar sejumlah 150 unit, terbagi menjadi tiga lokasi yang salah satunya berada di Tanjung Isuy sebanyak 50 unit. “Untuk penerima bantuan, kita mendapatkan data atau usulan dari pemerintah Kabupaten Kubar,” ungkap Sidiq. Dari hasil data yang diperoleh, dilanjutkan dengan mengidentifikasi untuk memastikan syarat dan kriteria telah terpenuhi pada acuan pelaksanaan rehabilitasi. “Salah satunya adalah status lahan, terus kemudian betul-betul penerima bantuan yang diusulkan ini adalah masyarakat yang memang berpenghasilan rendah,” tuturnya. Dari hasil identifikasi itu, lanjut Sidiq, kemudian dilakukan perencanaan terhadap rehab rumah tersebut. “Penanganan dalam rehabilitasi rumah itu juga tidak sama. Ada yang mungkin disitu menangani atapnya, ada yang memang atapnya dan dindingnya dan beserta lantainya,” sebutnya. Pihaknya telah melakukan diskusi dan komunikasi bersama penerima bantuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan terhadap penerima bantuan dan kebutuhannya. “Dengan batasan nominal bantuan kurang lebihnya sekitar Rp 25 juta sesuai yang ada di Pergub 33 tahun 2022,” pungkasnya. (hms8)
Indeks